Peras Rakyat, Pemerintah Kembali Bahas Cukai Emisi Kendaraan Bermotor

Selasa, 07/07/2020 17:51 WIB
emisi kendaraan bermotor (DDTCnews)

emisi kendaraan bermotor (DDTCnews)

Jakarta, law-justice.co - Setelah hanya diwacanakan beberapa waktu lalu, kini pemerintah sepertinya sudah serius untuk menerapkan cukai terhadap emisi kendaraan bermotor. Sebab, saat ini hal itu sepertinya sudah mulai dibahas lagi oleh pemerintah.

Terkait hal ini, pertama kali diungkapan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Februari lalu. Kini, usulan pengenaan cukai terhadap emisi kendaraan itu sudah mulai dibahas oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kementerian Koordinator Perekonomian pun diminta mendalami rencana tersebut.

"Itu akan dibahas lagi karena sebetulnya itu dari Pak Menko Ekonomi. Saya minta pendalaman dari Sesmenko Ekuin karena kalau misalnya terkait pungutan untuk karbon tadinya saya lihat kalau disebut pajak retribusi ada kaitan dengan undang undang," kata Menteri LHK Siti Nurbaya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta seperti dikutip detikcom, Senin (6/7/2020).

Keseriusan itu ditegaskan oleh Siti yang mengatakan kebijakan pengenaan cukai terhadap emisi kendaraan bermotor sangat mungkin dilakukan.

"Makanya formulasi harusnya disusun dulu tapi tadi Pak Menko katakan sangat mungkin dengan cukai. Saya akan pelajari lagi," kata Siti.

Siti mengungkapkan Indonesia mendapat 56 juta dollar AS atau setara Rp 812 miliar karena berhasil menurunkan emisi karbon. Kata dia, jumlah penurunan emisi yang berhasil dicapai Indonesia pada 2016-2017, yang hendak dibayarkan tersebut adalah 11,2 juta ton CO2eq.

"Atas prestasi itu, 2 Juli sudah ada joint consultation group dari Indonesia, ada Wamen LHK dan Wamenlu, dari Dubes Norwegia dan staf khusus iklim dari Norwegia, disepakati 11 juta ton atau senilai dana US$ 56 juta atau sekitar Rp 800 miliar itu yang terkait pembayaran prestasi komitmen Indonesia terhadap penurunan emisi gas rumah kaca," ungkapnya.

Menurutnya, dana tersebut nantinya akan digunakan untuk pemulihan lingkungan. Hal itu seturut perintah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

(Gisella Putri\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar