Soal Denuklirisasi Semenanjung Korea, Korea Utara Tak Butuh Amerika

law-justice.co - Badan pemerintahan Korea Utara mengungkapkan pihaknya belum merasa butuh untuk berkomunikasi dengan pemerintah Amerika Serikat. Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara, Choe Son Hui, mengatakan negosiasi tidak akan berjalan baik antara Washington dan Pyongyang sehingga tidak akan mengubah kebijakan Korea Utara.

Dia juga mengatakan pembicaraan kedua negara hanya akan menjadi alat politik bagi Washington.

Pernyataan ini keluar menjelang kedatangan utusan AS ke Korea Selatan pada Sabtu, 4 Juli 2020. Pembicaraan kedua negara selama ini mengenai rencana denuklirisasi penuh Semenanjung Korea.

“Kami tidak merasa butuh untuk duduk berhadapan dengan AS karena negara itu mempertimbangkan pembicaraan dengan DPRK tidak lebih sebagai alat untuk mengatasi krisis politik yang sedang dihadapinya,” kata Choe dalam pernyataan yang dilansir kantor berita Korea Utara KCNA dan dikutip Reuters pada Sabtu, 4 Juli 2020.

DPRK adalah singkatan dari nama resmi dari Korea Utara yaitu Democratic People`s Republic of Korea.

Pernyataan ini terkait kedatangan Deputi Menlu AS, Stephen Biegun, ke Korea Selatan pada pekan depan untuk mendiskusikan pembicaraan yang tertunda dengan Korea Utara.

Sebelum ini, Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, mengatakan Presiden AS, Donald Trump, dan pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un, harus bertemu lagi sebelum digelarnya pemilu AS pada 3 November 2020.

Sebelumnya, bekas penasehat keamanan Trump, John Bolton, mengatakan bahwa Trump kemungkinan mencoba menggelar pertemuan dengan Kim sebagai ‘Kejutan Oktober’ menjelang pemilu.

Seperti dilansir Channel News Asia, Kim Jong Un dan Donald Trump telah bertemu dua kali yaitu di Singapura pada 2018 dan Vietnam pada 2019. Keduanya juga sempat bertemu di kawasan Panmunjom, yang menjadi daerah perbatasan kedua Korea.