PDIP: Partai Politik Harus Iklas Jika Kadernya Dapat Rapor Merah

Jakarta, law-justice.co - Partai penguasa meminta partai politik pendukung pemerintah Joko Widodo untuk legowo dan pasrah apabila kadernya mendapatkan rapor merah dan dicopot dari posisi menteri.

Bukan tanpa alasan, bongkar pasang para jajaran menteri ini terlontar langsung Presiden Jokowi dalam rapat terbatas kabinet pada 18 Juni 2020 lalu yang videonya diunggah Sekretariat Presiden 10 hari kemudian yakni 28 Juni 2020.

PDIP menilai sebagai sebuah tindakan biasa apabila Presiden Jokowi melakukan evaluasi kinerja jajaran menterinya, terutama dalam kondisi pandemi Covid-19 sekarang ini.
PDIP akan memberikan dukungannya atas langkah presiden yang dinilai berpihak pada rakyat ini.

Ketua DPP PDIP, Hendrawan Supratikno, mengatakan evaluasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi terhadap kinerja menterinya telah dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.

Terlebih sepanjang Maret hingga Juni 2020 ini Indonesia menghadapi pandemi Covid-19 yang membutuhkan kerja ekstra dari pemerintah dalam menanganinya.

"Berarti momentum seperti ini tepat untuk mengevaluasi kepemimpinan para menteri, kinerja para menteri. Ya, wajar saja. Evaluasi wajar, apakah rencana sudah dijalankan atau belum," kata Hendrawan.

Hendrawan bilang justru akan aneh ketika Jokowi tak melakukan evaluasi para menterinya dalam kondisi luar biasa (ekstra ordinary) seperti sekarang ini.

Jokowi ingin para menterinya miliki langkah yang tegas, jelas, kreatif, inovatif, karena itu presiden berusaha menginjeksi mindset para menterinya yang notabene adalah para asistennya untuk memiliki rasa yang sama.