Baru Ditangkap Kemarin, KPK Sadap Bupati Kutai Timur Sejak Februari

Sabtu, 04/07/2020 09:54 WIB
Bupati Kutai Timur Ismunandar dan istri ditangkap KPK karena korupsi (Suryakepri)

Bupati Kutai Timur Ismunandar dan istri ditangkap KPK karena korupsi (Suryakepri)

Jakarta, law-justice.co - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap Bupati Kutai Timur Ismunandar dan istri serta belasan orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (3/7/2020) kemarin. Namun, sebenarnya KPK sudah mulai menyadap kegiatan Ismunandar sejak Februari 2020.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolango mengatakan ini merupakan penyadapan pertama yang dilakukan KPK Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK.

"Kasus ini malah dalam catatan kami, ini adalah penyadapan pertama yang kami lakukan pasca revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019," katanya dalam jumpa pers di gedung KPK, Jakarta seperti dikutip dari jpnn.com, Jumat (3/7).

Diketahui, dalam UU KPK yang mulai berlaku pada Oktober 2019 itu mengatur soal mekanisme penyadapan yang baru, dimana fungsi penyadapan baru bisa dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas KPK. Dewan Pengawas KPK sendiri diisi oleh lima orang anggota, yakni Tumpak Hatarongan Panggabean (Ketua), Artidjo Alkostar, Albertina Ho, Syamsuddin Haris, dan Harjono.

KPK cukup membutuhkan waktu untuk mengikuti kegiatan Ismunanandar. Kurang lebih 4-5 bulan, KPK melakukan penyadapan.

"Jadi sekitar Februari kami melakukan penyadapan pertama atas dasar adanya informasi dari masyarakat," kata Nawawi.

KPK kini telah menetapkan Ismunandar dan Encek Unguria sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pekerjaan infrastruktur di lingkungan pemerintah kabupaten Kutai Timur 2019-2020. Sedangkan lima tersangka lainnya adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Musyaffa, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Suriansyah dan Kepala Dinas Pekerjaan umum Aswandini selaku penerima suap.

Ada pun tersangka pemberinya adalah AM (Aditya Maharani) dan DA (Deky Aryanto) selaku rekanan.

Tersangka penerima disangkakan melanggar pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dengan ancaman penjara minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup dan denda minimal Rp 200 juta maksimal Rp 1 miliar.

Sedangkan para pemberi disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP, dengan ancaman hukuman minimal satu tahun penjara dan maksimal lima tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 juta.

(Gisella Putri\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar