Para Penikmat Anggaran Kesehatan (Tulisan-I)

Anggaran Kesehatan Raib, Jadi Tak Sehat Gara-gara Corona

Sabtu, 04/07/2020 10:10 WIB
Gedung Kementerian Kesehatan RI (Foto:Ulin Nuha/Law-Justice)

Gedung Kementerian Kesehatan RI (Foto:Ulin Nuha/Law-Justice)

Jakarta, law-justice.co - Sejak beredarnya video rapat kabinet Presiden Joko Widodo dengan para menteri, Kamis (18/6/2020) lalu, wacana tentang reshuffle kabinet kembali mencuat. Presiden geram dengan kinerja beberapa menteri yang lamban, di tengah pandemi COVID-19 yang tidak kunjung mereda. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menjadi salah satu yang disorot karena serapan anggaran yang minim. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan banyak catatan terhadap kinerja Kementerian Kesehatan tahun 2019.

Beberapa catatan dari BPK antara lain yang diberikan lembaga audit negara misalnya pengelolaan DAK fisik bidang kesehatan oleh Kemenkes dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar tidak memadai, antara lain: beberapa aplikasi yang digunakan untuk mengajukan usulan DAK fisik kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar belum terintegrasi.

Tak hanya itu perhitungan formulasi alokasi DAK nonfisik kabupaten/kota belum seluruhnya menggunakan data terkini dan valid. Pengelolaan Dana Dropping Barang, Pendayagunaan Dokter, dan Tenaga Kesehatan pada Kemenkes. Usulan DAK bidang kesehatan belum sepenuhnya berdasarkan perhitungan skala prioritas, belum mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, serta belum didukung dengan ketersediaan data yang valid.

Pemanfaatan dana bidang kesehatan lainnya belum sepenuhnya sesuai dengan rencana, belum tepat sasaran, belum tepat waktu, serta data dan iuran penerima bantuan iuran (PBI) daerah belum diverifikasi dan divalidasi secara memadai.

Selain itu, BPK juga memberi catatan kritis terhadap pengelolaan BPJS Kesehatan. Beberapa catatan ini menunjukkan bahwa masalah defisit BPJS tidak sepenuhnya karena rendahnya premi dari anggota.

Sedangkan, hasil audit Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan pada BPJS Kesehatan menyimpulkan BPJS Kesehatan cukup efektif dalam melakukan pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung peningkatan pelayanan kesehatan dasar. Namun, masih terdapat permasalahan yang ditemukan, antara lain penyaluran biaya manfaat pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) milik pemerintah dan swasta untuk mendukung pelayanan dasar belum sepenuhnya memadai.


Gedung Badan Pemeriksa Keuangan RI (Foto:Ulin Nuha/Law-Justice)

FKTP yang merujuk diagnosis spesialistik tetapi hasil diagnosis akhir dokter di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) adalah nonspesialistik, berpotensi membebani keuangan BPJS sebesar Rp142,72 miliar.

Diagnosis atas 144 penyakit seharusnya dapat dilakukan pengobatan di FKTP tanpa rujukan ke FKRTL. Hingga tahun 2019, terdapat 153 kode diagnosis nonspesialistik untuk 144 penyakit tersebut.

Sejak Juli 2019, kode diagnosis untuk 144 penyakit tersebut berubah menjadi sebanyak 821 kode diagnosis, tetapi kode tersebut belum dimutakhirkan dan ditetapkan. Hal ini membebani keuangan BPJS Kesehatan sebesar Rp126,97 miliar.

Sedangkan pembayaran kapitasi oleh BPJS Kesehatan belum didasarkan pada jumlah peserta aktif yang terdaftar di FKTP sesuai dengan data yang mutakhir, antara lain Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak valid atau NIK ganda.

Soal hasil audit ini, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis menjelaskan, dari hasil audit itu dapat disimpulkan masih terdapat kelemahan dalam proses perencanaan, pengusulan alokasi, dan monitoring dan evaluasi DAK Fisik Bidang Kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar.

"Kemenkes belum optimal dalam mendorong pengalokasian anggaran DAK Bidang Kesehatan untuk pemenuhan kecamatan minimal memiliki satu Puskesmas sesuai Permenkes No 43 Tahun 2019 perubahan atas Permenkes No 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas, dan Rencana Strategis Kemenkes Tahun 2015- 2019 pada pemenuhan satu puskesmas yang terakreditasi di setiap kecamatan. Hasil pemeriksaan menunjukkan masih terdapat 565 kecamatan yang tersebar di 29 provinsi yang belum memiliki satu puskesmas untuk satu kecamatan," katanya kepada Law-Justice, Kamis (2/7)

Tak hanya itu kata Harry Azhar Azis, BPK juga menemukan beberapa mata anggaran yang perlu didalami terkait pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah dan mekanisme pembelian obat, vaksin, reagensia serta Bahan Medis Habis Pakai (BMHP).

"Alokasi DAK Fisik Bidang Kesehatan sebesar Rp75,1 Miliar untuk Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) dan kegiatan pembangunan RS Lanjutan pada subbidang pelayanan kesehatan dasar tidak sesuai dengan tujuan pelayanan kesehatan dasar. Kemenkes belum mengatur mekanisme pembelian obat, vaksin, reagensia dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Program Kemenkes yang menggunakan DAK Fisik Subbidang Pelayanan Kefarmasian apabila terjadi kasus kekurangan persediaan di daerah," katanya.

Soal mekanisme pembelian obat, vaksin dan reagen, ada uang senilai Rp 37,92 miliar yang harus dipertanggungjawabkan oleh Kemenkes. Sehingga, BPK masih menunggu tindak lanjut dari Kementerian Kesehatan soal kejelasan anggaran ini.

Lebih lanjut Harry menjelaskan, pemantauan anggaran DAK Non Fisik Bidang Kesehatan melalui aplikasi atau pemantauan langsung belum berjalan maksimal. Sehingga rawan terjadi kebocoran uang negara.

"Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Kesehatan baik melalui aplikasi yang dimiliki oleh Kemenkes maupun pemantauan langsung belum dilakukan secara memadai. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Kesehatan baik melalui aplikasi yang dimiliki oleh Kemenkes maupun pemantauan langsung belum dilakukan secara memadai," ungkapnya.

Soal hasil rangkaian hasil audit lembaga Kementerian Kesehatan, BPK menyebutkan masih menunggu tindak lanjut oleh Kementerian Kesehatan terkait LHP yang diserahkan pada semester II tahun 2019. Namun akibat pandemi Covid-19, proses tindak lanjut dan evaluasi masih memerlukan waktu.

Soal ada tidaknya kerugian negara dari temuan ini, Badan Pemeriksa Keuangan mengaku masih mendalami soal itu. Kata Harry, pemeriksaan mendasar ini sebagai identifikasi awal dan tidak spesifik untuk mencari kerugian negara.


Sejumlah warga Kecamatan Pekalongan Utara mengantri mendaftar berobat di Puskesmas Kusuma Bangsa, Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah (Foto:Infopublik)

"Pemeriksaan tidak didisain untuk mengidentifikasi kerugian negara atas penyaluran yang tidak tepat sasaran, karna dalam pemeriksaan kinerja ini. Kami lebih bertujuan untuk menilai efektifitas pengelolaan DAK Fisik dan DAK Nonfisik Bidang Tahun 2018 dan semester I Tahun 2019 dalam rangka mendukung pemberian pelayanan kesehatan dasar," ungkapnya.

"Adapun dampak dari penyaluran/penggunaan yang tidak tepat sasaran tersebut akan berdampak pada pemenuhan standar Puskesmas dan kemampuan Puskesmas dalam melayani masyarakat. Ketidakmampuan Puskesmas tersebut juga akan berdampak pada tingginya jumlah rujukan dari Puskesmas ke Rumah Sakit yang pada akhirnya akan membebani keuangan BPJS atas pembayaran klaim penyakit yang seharusnya dapat tuntas di Puskesmas," tambah dia.

Kekacauan BPJS Kesehatan
Maggie Dwilistiani bercerita tentang penolakan sebuah rumah sakit umum di daerah Jakarta beberapa tahun silam ketika menggunakan Kartu Indonesia Sehat (KIS) saat melahirkan. Pihak rumah sakit beralasan, kartu yang dimilikinya tak terdata dalam sistem online BPJS.

“Saya urus akhirnya ke humas rumah sakit, bagaimana ya bu karena ibu sudah pasien umum mau tidak mau ibu harus lunasi itu semua. Saya bilang saya duit dari mana pak mengurus BPJS saja kemarin melalui dinas sosial juga. Saya daftarkan ke Dinas Sosial juga karena kondisinya kita orang tidak mampu. Akhirnya orang rumah sakit bilang karena BPJS tidak bisa diklaim ibu sudah pasien umum rumah sakit sudah tidak peduli begitu,” ungkapnya.

Ketika itu, Maggie harus membayar biaya persalinan dan perawatan bayinya yang baru lahir sekitar 64 juta rupiah. Ia bingung, lantaran tak ada uang untuk membayar itu semua.

Tak ada solusi dari pihak rumah sakit dan dinas sosial setempat, Maggie dan suaminya sepakat untuk mencicil biaya persalinan dan perawatan bayinya.

Kisah Maggie itu hanya sebagian kecil kisah buruk wong cilik yang harus bersusah payah mendapatkan akses kesehatan. Belum lagi soal ratusan kisah yang harus berbelit menempuh jalur birokrasi di saat bersamaan harus bertaruh nyawa.

BPJS Kesehatan memang menjadi isu yang paling menarik bagi publik tahun ini karena pemerintah ngotot ingin menaikkan iuran anggota demi mentupi defisit Rp 15,5 triliun. Pada April lalu, Mahkamah Agung telah membatalkan Perpres No. 75 Tahun 2019 tentang kenaikan premi BPJS, tapi dibuat lagi Perprez No. 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 yang mengatur tentang kenaikan jumlah iuran peserta BPJS Kesehatan.

Per Juli ini, iuran BPJS Kesehatan resmi kembali naik hampir 100 persen. Setiap bulannya, anggota kelas I harus membayar Rp 150 ribu, Kelas II Rp 100 ribu, dan kelas III Rp 25 ribu (disubsidi paling tidak sampai akhir tahun 2020).


Grafis Hasil Audit BPK Soal BPJS (Sumber: BPK)

Kenaikan premi BPJS Kesehatan itu membuat defisit seolah-olah dibebankan sepenuhnya kepada anggota, yang saat ini berjumlah 224,1 juta jiwa atau 83 persen dari total penduduk Indonesia. Padahal beberapa temuan membuktikan bahwa defisit BPJS Kesehatan disebabkan karena masalah manajemen dan tata kelola seperti tidak sinkronnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta adanya kecurangan (fraud) dari fasilitas kesehatan dalam penyediaan obat, penanganan pasien, dan permainan kelas pasien BPJS.

Lokataru Foundation, bekerja sama dengan Indonesia Corruption Watch dan Tranparency Internationa Indonesia, melakukan investigasi bersama yang berujung pada kesimpulan bahwa beban defisit BPJS Kesehatan tidak sepantasnya ditaruh ke pundak rakyat.

Peneliti Lokataru Fian Alaydrus, dalam wawancara khusus dengan reporter Law-justice mengungkapkan, kesalahan fatal BPJS Kesehatan adalah mengabaikan prinsip hak jaminan kesehatan masyarakat Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sejalan juga dengan UUD 1945, kesehatan dan jaminan sosial masyarakat Indonesia adalah tanggung jawab negara. Dua aturan itu adalah ruh dari terbentuknya BPJS Kesehatan.

“Tapi BPJS Kesehatan kita hanya dianggap sebagai asuransi biasa tanpa mempertimbangkan jaminan sosial. Maka segala pelaksanaannya sekedar memenuhi prinsip-prinsip asuransi saja,” kata Fian.

Hal itu pernah dikuatkan oleh Ombudsman RI saat membahas polemik kenaikan iuran BPJS Kesehatan awal tahun 2020. Ombudsman menemukan ambiguitas pelaksaan BPJS Kesehatan. Di satu sisi berusaha untuk mempermudah pelayanan kesehatan masyarakat, tapi dalam praktiknya cenderung menerapkan prinsip yang umum berlaku di asuransi swasta.

“Warga negara adalah pemegang hak. Jadi, ketika defisit, masyarakat tidak seharusnya kembali ditambah beban iurannya. Apalagi Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya,” ujar Fian.

Di satu sisi, masyarakat sebenarnya tidak siap dengan kenaikan premi BPJS Kesehatan. Terbukti, sejak akhir tahun 2019 telah terjadi gelombang permintaan penurunan kelas di beberapa kota.

Di Bandung, Jawa Barat, misalnya, per 20 November 2019 hanya dalam waktu sepekan ditemukan 2.500 peserta BPJS Kesehatan memilih turun kelas. Di Palembang, Sumatera Selatan, ada permintaan turun kelas sebanyak 2.080 peserta. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, permintaan turun kelas pada akhir 2019 pernah mencapai 200 peserta setiap harinya.


Ilustrasi pelayanan BPJS Kesehatan ( foto: cnbcindonesia.com)

Fakta itu justru akan menghambat target BPJS Kesehatan untuk menuntaskan kepesertaan anggota menjadi 100 persen dari seluruh penduduk Indonesia yang berjumlah 269 juta jiwa. Di satu sisi, ada beban tunggakan yang didominasi oleh anggota kelas I dan II, mencapai Rp 7,3 triliun.

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis pun memberikan penjelasan hasil audit soal kisruh BPJS Kesehatan ini. Kata Harry, beberapa persoalan yang membebani keuangan BPJS Kesehatan selama tahu 2018 hingga semester I 2019 mencapai Rp 142,73 miliar.

"FKTP seharusnya hanya merujuk pasien ke FKRTL atas diagnosa penyakit yang dikategorikan spesialistik saja, sedangkan penyakit dengan kategori non spesialistik
seharusnya dapat selesai tuntas ditangani di FKTP. Berdasarkan data diagnosa penyakit pasien yang dirawat di FKRTL/ Rumah Sakit diketahui bahwa FKTP merujuk pasien dengan diagnosa penyakit non spesialistik yang seharusnya pasien tersebut tidak perlu rujukan dan dapat ditangani cukup di FKTP. Ketidaksesuaian mekanisme rujukan  tersebut membebani keuangan BPJS Kesehatan selama tahun 2018 s.d Semester I 2019 sebesar Rp142,73 miliar," katanya.

"Hal ini terjadi karena peraturan perundangan yang disusun oleh Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan belum mampu mendorong penegakan penerapan pola rujukan berjenjang yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab fasilitas kesehatan misalnya peraturan terkait dengan norma kapitasi dan perhitungan besaran dana kapitasi. BPK merekomendasikan kepada Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan agar mengatur kebijakan norma dan perhitungan kapitasi untuk mendorong penegakan pola rujukan berjenjang yang sesuai dan mengatur mekanisme untuk mereviu kesesuaian rujukan FKTP," tambah Harry.

Harry menambahkan, sebagai bagian tindak lanjut BPJS Kesehatan akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendorong penentuan tarif/norma kapitasi pada FKTP dan membuat ketentuan pelaksanaan reviu paska pembayaran kapitasi berbasis Kapitasi Berbasis Komitmen pelayanan (KBK) termasuk didalamnya review penggunaan TACC dalam rujukan non spesialistik.

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengaku heran dengan tata kelola BPJS Kesehatan yang terus defisit padahal sudah disuntik dana APBN sebesar Rp 13,5 triliun. Menurut dia, kenaikan premi bukan solusi untuk menutup defisit.

Heri mengatakan, yang harus dilakukan pemerintah adalah mengoptimalisasi pembayaran iuran dari peserta. Kepesertaan BPJS Ksehatan terdiri dari peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN berjumlah 96,5 juta orang, peserta PBI APBD sebanyak 38,8 juta orang. Kemudian, peserta pekerja penerima upah (PPU) Pegawai Negeri Sipil (PNS) 14,7 juta orang, PPU TNI sebanyak 1,57 juta orang, PPU Polri sebanyak 1,28 juta orang, PPU BUMN sebanyak 1,57 juta, PPU BUMD 210 ribu peserta, PPU swasta 34,1 juta, PPU Pekerja Mandiri 30,2 juta, dan Peserta bukan pekerja mencapai 5,01 juta peserta.

“Saat ini kepatuhan peserta mandiri dalam membayar iuran baru mencapai 62 persen. Artinya masih ada sisa 38 persen yang harus dikejar iurannya,” kata Heri dalam siaran pers yang diterima redaksi, Jumat (3/7/2020).

Selain itu, dianggap perlu juga untuk melakukan cost sharing atau urun biaya khusus untuk penyakit katastropik yang diderita oleh peserta mandiri. Jenis penyakit katastropik seperti jantung, kanker, paru-paru, stroke, cuci darah, adalah faktor penyumbang defisit paling besar. Jumlah kalim penanganan pasien katastropik mencapai Rp 20,28 triliun.

“Negara seperti Amerika Serikat dan Jerman saja sudah melakukan cost sharing,” ujar Heri.

Masalah lain yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan dari masalah BPJS Kesehatan ini adalah soal validitas data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Dari pengujian atas data kepesertaan PBI per November 2019 ditemukan kondisi Data Kepesertaan dengan NIK tidak valid sebanyak 10.176.022 records dan Data kepesertaan dengan NIK ganda pada FKTP sebanyak 94.886 records.


Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris dalam rapat dengan DPR pada awal November membahas kenaikan iuran peserta mandiri kelas 3 (Foto: ANTARA FOTO/INDRIANTO EKO SUWARSO)

Kondisi tersebut berdampak pada validitas jumlah iuran PBI yang dibayarkan pemerintah ke BPJS Kesehatan dan ketepatan pembayaran kapitasi yang dibayarkan BPJS
Kesehatan kepada FKTP. Namun demikian perlu dilakukan dahulu pendataan secara menyeluruh dan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga/ Daerah (antara lain Kemensos, Kemendagri, TNP2K, BPS, Pemerintah Daerah) atas ketidakvalidan data tersebut.

Hal ini terjadi karena belum efektifnya proses validasi data kepesertaan PBI lintas Kementerian/ Lembaga/ Daerah.

BPK merekomendasikan kepada BPJS Kesehatan untuk meningkatkan koordinasi dalam mengelola dan memutakhirkan data kepesertaan dengan Kementerian terkait tindaklanjut BPJS melalui kerjasama dengan Dukcapil dan koordinasi dengan Kementerian Sosial selaku kementerian yang berwenang dalam menetapkan data peserta PBI Jaminan Kesehatan, termasuk didalamnya pemenuhan kelengkapan data atribut NIK.

Menkes Terawan memang tidak bisa intervensi secara langsung terhadap kekacauan tersebut, karena berdasarkan UU BPJS Kesehatan, lembaga itu bertanggung jawab pada presiden. Namun Kementerian Kesehatan memiliki kewenangan dan tugas untuk mengatur kerja-kerja teknis tenaga kesehatan, termasuk dalam menangani pasien BPJS Kesehatan.

Salah satunya dengan merampungkan pembahasan draft Pedoman Nasional Pelayanan Kesehatan (PNPK). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, PNPK bisa sangat ampuh menekan fraud yang dibuat oleh dokter dan fasilitas kesehatan.

“Sayangnya, dia (Terawan) tidak menunjukkan diri sebagai penanggung jawab di bidang kesehatan. Sejak pandemi COVID-19 ini kita bisa lihat, cara pandang dan komunikasi dia yang buruk. Itu hal yang krusial, sehingga wajar jika isu reshuffle kembali menyeruak,” imbuh peneliti Lokataru Fian Alaydrus.

Di masa pandemi COVID-19 yang tidak kunjung mereda, sejumlah kekacauan sektor kesehatan kita seolah mencapai puncaknya. Peningkatan jumlah kasus pasien COVID-19 yang terus melonjak, penanganan yang buruk, ketidaksiapan tenaga kesehatan, hingga penyerapan anggaran yang bermasalah. Ditambah dengan beberapa kekacauan yang timbul dalam pengelolaan dana alokasi khusus.

Law-justice sudah mencoba menghubungi Menkes Terawan melalui sambungan telepon, tapi tidak direspon. Sementara Juru Bicara Kemenkes, Nani, mengatakan bahwa pihaknya belum bisa berkomentar tentang hasil audit yang ditemukan BPK.

Kontribusi Laporan : Januardi Husin, Yudi Rachman, Bona Ricki Siahaan, Ricardo Ronald

(Tim Liputan Investigasi\Yudi Rachman)

Share:



Berita Terkait

Komentar