ProDEM: Serapan Dana Corona Minim Bukti Pemerintah Tak Punya Solusi
Menkeu Sri Mulyani dan Presiden Jokowi (berkabar.id)
Jakarta, law-justice.co - Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule mengkritisi soal minimnya serapan dana penanganan wabah virus corona meski pemerintah telah menggelontorkan anggaran hingga ratusan triliun dan terus menanjak naik berkali lipat dalam tiga bulan.
Kata dia, hal itu menjadi bukti bahwa pemerintah memang tidak punya program kerja jelas mengatasi Covid-19.
Selain itu kata dia, juga menjadi tanda bahwa program yang dicanangkan tidak berjalan dengan baik. Artinya, perintah dari pucuk pimpinan negeri ini diabaikan oleh para bawahan.
Penyerapan Dana Covid minim menunjukan:
1. Pemerintah tidak punya program kerja jelas atasi Covid. Tak punya solusi.2. Program kerja tidak berjalan. Kalau pun punya program. 3. Menteri takut dipenjara.Tapi, Dana Covid Naik 3x.
Dari 405 T --> 677 T --> 905 T.Mundurkan! pic.twitter.com/3NKnCiLY66 — Ketua ProDEM (@KetuaMajelis) July 3, 2020
"Penyerapan Dana Covid minim menunjukan: 1. Pemerintah tidak punya program kerja jelas atasi Covid. Tak punya solusi. 2. Program kerja tidak berjalan. Kalau pun punya program. 3. Menteri takut dipenjara.
Tapi, Dana Covid Naik 3x. Dari 405 T --> 677 T --> 905 T. Mundurkan!" katanya lewat akun twitter pribadinya.
Selanjutnya dia menduga para menteri takut menggunakan dana yang besar itu. Mereka khawatir Jokowi lengser di tengah jalan dan UU 1/2020 yang digugat ke Mahmakah Konstitusi (MK) dimenangkan penggugat.
Jika hal demikian terjadi, maka bukan tidak mungkin para menteri yang menyerap anggaran besar corona bisa dipenjara. Ini mengingat penggunaan dana itu dilakukan tanpa pengawasan DPR dan hukum.
Sebab UU Corona telah mengeleminasi peran budgeting DPR dan memberi kekebalan hukum pada pengguna anggaran.
Sebelumnya, Serapan dana penanganan wabah virus corona dirasa masih sangat minim, sekalipun pemerintah telah menggelontorkan anggaran hingga ratusan triliun dan terus menanjak naik berkali lipat dalam tiga bulan.
Presiden Joko Widodo sendiri sudah mengakui serapan dana yang dilakukan para menterinya masih minim. Setidaknya hal itu tercermin dari kemarahannya dalam Sidang Kabinet Paripurna 18 Juni lalu.
Melalui video yang diunggah pada 28 Juni, Jokowi tampak kesal hingga menyentil Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang belum sampai 2 persen menyerap anggaran corona.
Dalam rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat di Badan Anggaran DPR pada 1 Juli lalu, Ketya Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono kembali mempertanyakan serapan tersebut.
"Sudah sampai dimana pengeluaran dari biaya penanganan Covid-19 sebesar Rp 695,2 triliun di tahun 2020. Kalau tidak belanja bagaimana penanganan kesehatan atau keselamatan rakyat,” tanyanya.
Komentar