Saat Anak Buah Jokowi Ribut soal Keberadaan Djoko Tjandra

Kamis, 02/07/2020 13:51 WIB
Buronan Kejaksaan Agung, terpidana kasus Cessie Bank Bali Djoko Tjandra. (Harapan Satu)

Buronan Kejaksaan Agung, terpidana kasus Cessie Bank Bali Djoko Tjandra. (Harapan Satu)

Jakarta, law-justice.co - Polemik soal keberadaan Djoko Tjandra, terpidana kasus pengalihan utang (cessie) Bank Bali yang kini masih menjadi buronan Kejaksaaan Agung menimbulkan perselisihan di antara anak buah Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan bahwa Djoko Tjandra pernah berada di Indonesia selama 3 bulan, namun hal itu dibantah oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Pernyataan ST Burhanuddin didukung oleh adanya fakta bahwa Djoko Tjandra telah mendaftarkan peninjauan kembali (PK) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakrta Selatan terhadap kasusnya. Namun, Yasonna tetap bersikeras mengatakan bahwa tak ada data soal itu.

"Dari mana data bahwa dia tiga bulan di sini? Tidak ada datanya kok," kata Yasonna dalam siaran pers, Selasa (30/6/2020).

Karena itu, Menteri yang berasal dari PDIP itu heran dengan pernyataan Jaksa Agung tersebut. Dia mengatakan tak ada data yang mengatasnamakan buronan 11 tahun lalu itu di pencatatan imigrasi Kemenkum HAM.

"Di sistem kami tidak ada, saya tidak tahu bagaimana caranya. Sampai sekarang tidak ada," kata Yasonna. "Kemenkumham tidak tahu sama sekali di mana (Djoko Tjandra). Makanya kemarin kan ada dibilang ditangkap, kita heran juga. Jadi kami sudah cek sistem kami semuanya tidak ada," tambahnya.

Lain hal dengan pengakuan ST Burhanuddin kepada DPR. Dia mengatakan Djoko Tjandra pernah tinggal selama 3 bulan di Indonesia. Namun, terkait hal itu dia tidak mendapat informasi, sehingga tak melakukan penangkapan. Dia juga menjelaskan bahwa Djoko sering wara- wiri di negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia.

"Kalau ini sudah terpidana, seharusnya pencekalan ini terus menerus dan berlaku sampai ketangkap. Ini akan menjadi persoalan kami nanti dengan imigrasi," kata Burhanuddin saat kerja bersama dengan Komisi III DPR, seperti dikutip dari kompas.com, Senin (29/6/2020).

Lantas dia menjelaskan permohonan PK yang diajukan Djoko Tjandra ke PN Jakarta Selatan. Menurut dia, Djoko Tjandra telah mengajukan PK sejak 8 Juni lalu ke PN Jakarta Selatan. Akan tetapi, karena pendaftaran dilakukan melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), sehingga identitas pendaftar tidak diketahui.

"Ini juga jujur kelemahan intelijen kami, tetapi itu yang ada. Sudah saya tanyakan ke pengadilan bahwa itu didaftarkan di pelayanan terpadu jadi tidak secara identitasnya terkontrol," ucapnya.

Setelah mendaftar, sidang perdana seharusnya berlangsung pada Senin, namun ditunda karena Djoko Tjandra tidak hadir. Oleh Kuasa Hukumnya, dia disebut sedang sakit. Namun, mereka tak memberitahu, dimana keberadaan Djoko Tjandra.

(Gisella Putri\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar