Said Aqil Siroj Institute: Pro Khilafah Justru Hidup Nyaman di BUMN

Rabu, 01/07/2020 09:30 WIB
Direktur SAS Institute, M. Imdadun Rahmat. (PKPBerdikari)

Direktur SAS Institute, M. Imdadun Rahmat. (PKPBerdikari)

Jakarta, law-justice.co - Said Aqil Siroj (SAS) Institute menilai tidak ada progres nyata terkait deradikalisasi di internal Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Direktur SAS Institute, M. Imdadun Rahmat mengatakan, berdasarkan pengamatan setahun terakhir, pihaknya menilai gerakan pro khilafah masih beraktifitas secara nyaman dan menyedot dana dari BUMN untuk aktifitas mereka.

“Sudah satu tahun lalu SAS Institute menyerukan pentingnya langkah nyata deradikalisasi di BUMN. Tapi hingga hari ini tidak ada langkah apa-apa,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Selasa 30 Juni 2020.

Kata dia, pihakny selama ini sudah mencoba berkomunikasi terkait hal tersebut.

Hanya saja menurutnya, tidak ada respon dari pihak terkait soal masalah tersebut.

Meski begitu kata dia, SAS Institute akan terus konsisten menjadi salah satu garda terdepan melawan radikalisme serta menguatkan pilar kebangsaan dan meneguhkan kebebasan beragama di Indonesia.

“Di saat kader-kader muda ingin berdakwah dan berkontribusi atas deradikalisasi di BUMN, tidak kunjung dibuka pintunya. Kami akan terus berkampanye untuk toleransi, kerukunan dan anti kekerasan. Kami terus memantau lembaga-lembaga negara termasuk BUMN, jangan sampai justru menjadi sarang berkembangnya ideologi yang merongrong negara,” tegasnya.

Dia enggan menjawab lebih jauh ketika ditanya tentang seruan SAS Institute yang diabaikan Kementerian BUMN.

Menurutnya, publik tentu mengamati dan menilai apa yang dilakukan lembaga negara dan kementerian. Yang diperlukan adalah langkah nyata.

Masyarakat juga menilai institusi pemerintahan dari komunikasi publik yang dijalankan.

Kalau cara komunikasinya jujur dan menghargai nalar publik, maka masyarakat akan manaruh respek.

“Silahkan tanya kepada mereka (Kementerian BUMN). Bisa jadi orang-orang di sekitar Pak Eric tidak menganggap menjadi sarang ideologi radikal itu persoalan. Atau bisa jadi justru mereka bagian, atau punya hubungan dekat, atau minimal setuju dengan ideologi macam itu,” tuturnya.

 

(Annisa\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar