Bahas Utang Holding Tambang, DPR Gebrak Meja dan Usir Dirut MIND ID

Jakarta, law-justice.co - Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VII dan holding tambang BUMN atau MIND ID memanas. Rapat memanas saat anggota mempertanyakan pelunasan utang holding BUMN terkait akusisi PT Freeport Indonesia (PTFI).

Anggota Komisi VII Muhammad Nasir mulanya bertanya kapan utang dari penerbitan obligasi untuk akuisi PTFI lunas. Sebagaimana diketahui, untuk akuisisi ini holding tambang atau Inalum menerbitkan surat utang utang US$ 4 miliar.

"Saya minta Pak Dirut utang pembelian 41% kapan selesai dibayar?" katanya dalam rapat dengan Komisi VII Jakarta, Selasa (30/6/2020).

Direktur Utama MIND ID Orias Petrus Moedak mengatakan, surat utang yang diterbitkan terdiri dari beberapa jatuh tempo. Di mana, paling lama 30 tahun.

"Jadi sampai 30 tahun kalau perusahaan lancar baru selesai, kalau kita mati tak selesai nih barang nanti, ganti dirut lain, lain lagi polanya. Makanya itu yang saya pertanyakan kepentingan mengalihkan Freeport sebenarnya kepentingan politik," kata Nasir.

Nasir mengatakan dirinya khawatir jika anak usaha di bawah holding ikut untuk menopang utang ini. Sebab itu, ia meminta agar Orias menyampaikan data detilnya.

"Makanya saya minta data detilnya mana?" ujar Nasir.

Orias mengatakan akan menyampaikan datanya. Nasir lalu menyinggung jika Orias seperti ini lagi, ia meminta agar Orias keluar dari ruangan rapat. Di sinilah kondisinya memanas hingga Nasir menggebrak meja.

"Kalau bapak sekali lagi gini saya suruh bapak keluar ruangan ini," kata Nasir.

"Kalau bapak suruh keluar, izin pimpinan, saya keluar," jawab Orias.

"Bapak bagus keluar, karena nggak ada gunanya bapak rapat di sini. Anda bukan buat main-main dengan DPR ini," katanya nada tinggi sambil menggebrak meja.

Orias sendiri terlihat ikut `panas` namun berupaya tenang. Ia kemudian menjawab, dirinya datang karena diiundang.

"Saya diundang saya datang," ujarnya.

Sementara, nada Nasir terus meninggi hingga akhirnya kesempatannya untuk pendalaman habis.