Setelah Diancam DPR, Akhirnya Menteri dari PDIP Ini Hadiri Rapat

Selasa, 30/06/2020 13:22 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly (Foto: Tigapilarnews)

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly (Foto: Tigapilarnews)

Jakarta, law-justice.co - Komisi II DPR RI merasa kecewa dengan tingkah Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly yang tak hadir selama dua kali rapat terkait pembahasan RUU tentang Perppu Pilkada Serentak 2020. Oleh karena itu, mereka berencana untuk mengirimkan surat teguran kepada Yassona, jika pada rapat ketiga tak juga hadir.

Namun, hal itu tidak terjadi, karena pada rapat hari ini, Menteri dari PDIP itu langsung memenuhinya. Mengutip detikcom, rapat pada hari ini dipimpin Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung.

"Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri dan jajarannya, yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM dan jajarannya," katanya saat membuka rapat di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2020).

Rapat kali ini beragendakan pembahasan sikap akhir setiap fraksi di DPR terkait RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pergantian UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU. Rapat juga mengagendakan pandangan akhir pemerintah serta pengambilan keputusan tingkat I.

Pada rapat sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI berencana akan mengirimkan surat teguran ekras kepada Yasonna.

"Saya ingin memberikan konfirmasi bahwa Sekretariat Komisi II telah mengirimkan surat undangan kepada Menkum HAM itu jauh beberapa hari sebelum rapat ini digelar. Dan Pak Menkum HAM juga menyampaikan dua kali, yang pertama kemarin tidak hadir, juga menyatakan tidak hadir, dan untuk hari ini juga sudah melayangkan surat, juga menyatakan tidak akan hadir, ditandatangani langsung oleh Menkum HAM," kata pimpinan raker Ahmad Doli.

Terhadap rencana Komisi II itu, Yasonna pun sempat menjawabnya.

"Biasanya yang berlaku selama ini, kalau surpres (surat presiden) itu terdiri dari beberapa menteri, dalam surpres disebut bersama-sama atau sendiri-sendiri. Kalau sudah dihadiri salah seorang menteri, apalagi menteri leading sector, itu sudah mewakili pemerintah. Kecuali untuk RUU yang isunya melibatkan beberapa kementerian," katanya.

 

 

(Gisella Putri\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar