Untuk China, Pemerintah Siapkan Lahan Seluas 4.000 Hektare di Jateng

Selasa, 30/06/2020 12:30 WIB
Basuki Hadimuljono Menteri PUPR (Twitter/Kementerian PUPR)

Basuki Hadimuljono Menteri PUPR (Twitter/Kementerian PUPR)

Jakarta, law-justice.co - Pemerintah lewat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyiapkan lahan seluas 4.000 hektare di Batang, Jawa Tengah.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, lahan milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IX ini akan disulap menjadi kawasan industri sehingga menarik investor untuk menggerakan ekonomi di masa pandemi.

"Kita siapkan 4.000 hektare di Batang, kawasan industri karena kita fasilitasi investor pindahan dari Tiongkok agar masuk Indonesia. Kemarin kita enggak dapat apa-apa, sekarang kita siapkan 4.000 hektare di Batang di tanah PTPN IX," katanya seperti melansir rmco.id, Selasa 30 Juni 2020.

Kata dia, penyiapan lahan untuk kawasan industri ini menjadi daya tarik bagi investor yang sudah bertumpuk di Vietnam dan Bangladesh.

Dia menuturkan, Presiden Jokowi juga sempat kesal soal pengadaan lahan.

Menurut dia, Jokowi marah lantaran PTPN IX sulit menyediakan lahan 4.000 hektare, dari jutaan hektare yang dikelolanya.

"Pak Presiden marah-marah ini PTPN punya jutaan hektare minta 4.000 hektare saja rewel, kita kalah bersaing, ini kan saling bersaing memberikan service," ujarnya.

Menurutnya, saat ini pemerintah sedang melakukan clearing lahan seluas 4.000 hektare tersebut. Diharapkan, lahan yang disediakan ini bisa menjadi labuan para investor secepatnya.

Disisi lain, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, dari data yang dirangkum oleh kementeriannya, sudah ada sekitar 150 perusahaan yang akan hengkang dari China.

Di mana 110 perusahaan berasal dari Amerika Serikat, dan 40 perusahaan lainnya berasal dari Jepang.

"Ini tentu sebuah potensi yang harus kita tangkap dan harus betul-betul siap. Negara Asean lainnya pasti berlomba-lomba menggelar karpet merah untuk 150 perusahaan itu. Termasuk India dan Bangladesh," ujarnya.

Dia menyebutkan, beberapa hal yang menjadi sorotan calon investor ketika ingin menanamkan modalnya di suatu negara, antara lain persoalan lahan dan ketenagakerjaan. Kedua hal itu menurutnya tengah diatasi pemerintah melalui RUU Cipta Kerja.

"Para calon investor sangat mengapresi RUU Cipta kerja ini untuk menciptakan suasana investasi yang kondusif," ucapnya.

Dia menambahkan, Indonesia juga sudah mempunyai insentif fiskal yang dapat menarik minat investor, seperti tax holiday, tax allowance hingga super deduction tax. Oleh karena itu, Agus yakin Indonesia masuk menjadi salah satu negara tujuan relokasi investasi AS dan Jepang.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi sempat kesal lantaran investasi yang masuk ke Indonesia kalah dari negara tetangga.

Catatan yang disampaikan Bank Dunia selama dua bulan yang lalu, ada 33 perusahaan di Tiongkok keluar (di relokasi ke negara lain).

Dari 33 perusahaan itu, 23 memilih pindah ke Vietnam, dan 10 sisanya pindah ke beberapa negara, mulai dari Malaysia Thailand dan Kamboja.

(Annisa\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar