Sindir Jokowi, Rocky Gerung: Marah kok Pakai Teks, Pemimpin Kerdil!

Jakarta, law-justice.co - Pengamat Politik, Rocky Gerung kembali melontarkan kritikan pedas terhadap Presiden Jokowi usai video marah-marahnya viral beberapa waktu lalu.

Lewat akun twitter pribadinya @rockygerung_rg, dia menyebut kalau Jokowi marah tapi pakai teks.

Marah tapi pakai teks. Memang tempurung kosong.

— R Gerung (@rockygerung_rg) June 29, 2020

"Marah tapi pakai teks. Memang tempurung kosong." kicaunya di twitter.

Tak hanya itu, dalam kicauannya yang lain, dia kembali memberikan sindiran pedas.

Dia mengaitkannya dengan dungu, kata khas yang sering diucapkan olehnya.

Marah pakai teks. Dungu tanpa teks. Sial lu, Ndro:))

— R Gerung (@rockygerung_rg) June 29, 2020

"Marah pakai teks. Dungu tanpa teks. Sial lu, Ndro:))" kicaunya lagi.

Selanjutnya dia, kicauan sindiran yang ditujukan untuk Jokowi semakin menguat.

Menurut dia, Jokowi marah dalam sidang kabinet karena isu stimulus ekonomi, bukan karena ada banyak nyawa rakyat yang melayang akibat Covid-19.

Belio marah karena isu stimulus ekonomi. Bukan karena banyak nyawa berguguran karena pandemi. Pemimpin kerdil. #negeridikolam

— R Gerung (@rockygerung_rg) June 29, 2020

"Beliau marah karena isu stimulus ekonomi. Bukan karena banyak nyawa berguguran karena pandemi. Pemimpin kerdil #negeridikolam," tutur Rocky Gerung." kicaunya lagi.

Sebelumnya, Jokowi memperingatkan para menteri Kabinet Indonesia Maju yang masih bekerja biasa-biasa saja saat pandemi covid-19, untuk mengubah cara kerjanya.

"Perasaan ini harus sama. Kita harus mengerti ini. Jangan biasa-biasa saja, jangan linear, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita, saya lihat masih banyak kita yang menganggap ini normal," kata Presiden Jokowi dengan nada tinggi, saat menyampaikan arahan dalam sidang kabinet paripurna, di Istana Negara pada 18 Juni 2020.

Video arahan Presiden Jokowi tersebut baru dikeluarkan oleh Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden pada "channel" Youtube Sekretariat Presiden pada Minggu.

Dalam arahan tersebut, Presiden Jokowi bahkan membuka opsi "reshuffle" menteri atau pembubaran lembaga yang masih bekerja biasa-biasa saja.

"Bisa saja, membubarkan lembaga, bisa saja `reshuffle`. Sudah kepikiran ke mana-mana saya, entah buat perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, kalau bapak ibu tidak merasakan itu sudah," katanya.