Cari Unsur Pidana Pembakaran Bendera PDIP, Polisi Minta Pendapat Ahli

Selasa, 30/06/2020 06:47 WIB
Massa aksi tolak RUU HIP dari PA 212 dan FPI bakar bendera PDIP (Islamtoday)

Massa aksi tolak RUU HIP dari PA 212 dan FPI bakar bendera PDIP (Islamtoday)

Jakarta, law-justice.co - Kasus pembakaran bendera PDI Perjuangan saat aksi demonstrasi RUU Haluan Idiologi Pancasila (HIP) yang dilakukan massa PA 212 di depan Gedung DPR, Jakarta, pada 24 Juni 2020 lalu tengah terus ditangani polisi.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Inspektur Jenderal Polisi Argo Yuwono mengatakan, pihaknya akan meminta keterangan saksi ahli untuk mencari unsur pidananya.

Sebelumnya, Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu memutuskan mengambil langkah hukum terhadap mereka yang membakar bendera Partai.

"Nanti saksi ahli juga kita periksa," katanya seperti melansir vivanews.com, Senin 29 Juni 2020.

Kata dia, penyidik sudah memeriksa beberapa orang saksi dalam kasus ini.

Dia menyebutkan, sejauh ini sudah lebih dari lima orang dimintai keterangannya sebagai saksi.

Dia menekankan kembali kalau Korps Bhayangkara akan profesional dalam menindaklanjuti laporan ini.

"Ada lebih dari lima orang kita periksa. Semua yang kita lakukan secara profesional dan transparan. Kita sampaikan semua kepada masyarakat,” katanya.

Disisi lain, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus mengatakan, laporan yang dibuat PDI Perjuangan statusnya masih penyelidikan. Dia membenarkan penyidik telah meminta keterangan lima orang. Namun, dia mengaku belum bisa merinci lebih jauh.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya menyampaikan akan melaporkan aksi pembakaran bendera ke polisi. Hasto menegaskan jalur hukum selalu ditempuh oleh partainya, meski PDIP sering `dikuyo-kuyo`, dikepung, dan dipecah belah dengan stigma lama.

(Annisa\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar