Ombudsman RI

Larangan Rangkap Jabatan Komisari BUMN Sering Dibuat Sumir

Senin, 29/06/2020 16:01 WIB
BUMN (Bumninc.com)

BUMN (Bumninc.com)

law-justice.co - Ombudsman RI merilis jumlah komisaris di perusahaan BUMN yang terbukti rangkap jabatan. Beberapa regulasi telah mengatur tentang larangan rangkap jabatan, namun perarutan tersebut sering disumirkan atau dibuat menjadi tidak jelas.

Berdasarkan data yang dihimpun Ombudsman, jumlah komisaris di perusahaan BUMN yang terbukti rangkap jabatan mencapai 397 orang. Sementara di anak perusahaan BUMN ada 167 komisaris yang rangkap jabatan. Sebagian besar komisaris yang rangkap jabatan itu berasal dari PNS di lembaga kementerian, TNI/Polri, Kejaksaan, hingga yang bekerja di beberapa universitas ternama di Indonesia.

Komisioner Ombudsman RI Alamsyarah Saragih mengatakan, banyak sekali regulasi yang mengatur tentang larangan rangkap jabatan di posisi komisaris atau direksi perusahaan BUMN. Larangan itu bertujuan untuk mencegah konflik kepentingan dan terganggunya layanan publik.

"Tapi kita sering membuat sumir peraturan tentang rangkap jabatan," kata Alamsyah dalam siaran pers secara daring, Minggu (28/6/2020).

Dia menjelaskan, beberapa regulasi yang mengatur tentang larangan rangkap jabatan ada di Undang-undang (UU) Pelayanan Publik, UU TNI, UU Polri, UU BUMN, dan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-02/Mbu/02/2015.

Pasal 17 huruf a UU Pelayanan Publik mengamanatkan, "Pelaksana pelayanan publik dilarang merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah".

Sementara UU TNI/Polri mengatur tentang jabatan sipil, hanya bisa diduduki setelah pensiun atau mengundurkan diri.

"Kami masih menemukan anggota TNI/Polri yang masih aktif. UU jelas melarang, tapi kami melihat regulasinya sengaja dibuat blur," tukas Almasyah.

Ombudsman menekankan, setidaknya ada delapan persoalan yang berpotensi timbul akibat rangkap jabatan komisaris di perusahaan BUMN. Yakni terjadi benturan regulasi, konflik kepentingan, penghasilan ganda, masalah kompetensi, jual beli pengaruh, rekrutmen yang diskriminatif, transparansi penilaian suatu lembaga, dan akuntabilitas kinerja.

"Kami menemukan beberapa potensi maladministrasi dalam proses rekrutmen posisi komisaris BUMN. Mulai dari proses penjaringan, penunjukan dengan Kepres, penilaian syarat materil, hingga kompetensi. Banyak sekali posisi komisaris dipegang oleh orang yang sebetulnya tidak memiliki kapablitas di bidang tersebut," pungkas Alamsyah.

Terkait temuan-temuan tersebut, lanjut Alamsyah, Ombudsman akan menyampaikan saran secara tertulis kepada presiden. Mereka juga akan memanggil beberapa kementerian atau lembaga terkait isu rangkap jabatan ini.

(Januardi Husin\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar