Yos Nggarang, Sekretaris Jenderal Pergerakan Kedaulatan Rakyat

Kurang Profesional, Sebaiknya Jokowi Reshuffle Tito Karnavian

Senin, 29/06/2020 16:14 WIB
Mendagri Tito Karnavian (Foto: Humas Kemendagri)

Mendagri Tito Karnavian (Foto: Humas Kemendagri)

Jakarta, law-justice.co - Sudah sangat terlihat selama Tito memimpin intutusi Polri terkesan diseret kedalam dunia politik praktis. Dengan begitu Polri terlihat sangat tidak profesional, publik melihat polri tidak netral dalam arus politik elektoral. Hal ini sudah menjadi gunjingan banyak orang dan semua orang tahu.

Dampak dari ketidakprofesionalan ini, kepercayan rakyat sangat menurun terhadap institusi ini, sebagaimana survei LSI Denny JA akhir tahun 2019 lalu. Survei itu menunjukan resultante hasil kerja institusi polri yang selama pak Tito pimpin.

Namun demikian Idham Azis Kapolri sekarang lebih jauh terlihat profesional di bandingkan Tito. Kalau kita lihat,Kapolri-Kapolri sebelumnya punya prestasi yang jelas: Mendirikan Badan Lemdikpol Polri,PTIK,TIPIKOR,BNN,BNPT. Jadi Kapolri sebelumnya punya legaci yang jelas, sedangkan pak Tito mana? Tidak ada.

Padahal beliau adalah Profesor-Doktor. Banyak orang berharap ketika Pak Tito jadi Kapolri bisa membuat perubahan di institusi polri,nyatanya tidak.

Institusi yang pak Tito pimpin selalu terkesan tidak profesional, dimana kita lihat selama Tito pimpin ada yang jadi Kapolda dua kali,tiga kali bahkan empat kali. Ini terkesan hanya bagi bagi jabatan ke teman-temanya.

Untuk Kementrian Dalam Negeri,Tito harus belajar dari Tjahjo Kumolo. Tjahjo meskipun kader partai PDIP dia tidak secara vulgar menggiring kemendagri yang dia pimpin dalam dunia politik praktis.

Sangat jauh berbeda kemendagri hari ini,membuat anggaran yang begitu besar di tengah negara sedang sulit mencari uang untuk covid 19. Pemberian penghargaan New Normal ke Provinsi Jawa Timur lebih terlihat unsur politik di bandingkan pembinaan kepada kepala daerah yang merupakan tugas pokok Kemendagri. Nyatanya kalau mau jujur angka Covid Jatim tertinggi di bandingakn daerah lain seperti Jakarta.

Apalagi Presiden saja telah menegur dan mendatangi Jatim. Tapi malah sebaliknya justru Tito memberi penghargaan. Ini sangat kontradiktif dengan keinginan Presiden Jokowi. Cara Tito yang terkesan tidak profesional ini,publik melihatnya sebagai dukungan untuk Gubernur Jatim Khofifah dan publik juga menduga ini bagian dari cara menghabisi Anies Baswedan.

Saya kira institusi Kemendgari, yang mana ini adalah instutisi birokrat yang terpenting dalam negara ini, perlu di hindarkan agar tidak digiring kedalam dunia politik praktis. Untuk itu, maka sangat wajar kalau ada reshuffle kabinet, Tito harus di jadikan pertimbangan untuk diganti.

Selanjutnya setelah kita kritik ini mudah mudahan tidak ada gerakan politik praktis,tidak ada lagi kebijakan yang ceroboh dan kontroversial. Ini adalah kritik sekaligus harapan agar institusi Kemendagri tetap menjadi institusi yang profesional.

(Tim Liputan News\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar