Uchok Sky Khadafi, Pengamat Anggaran Politik dan Direktur Center For Budget Analysis (CBA)

Kantor OJK Sewa, Siapa yang Untung atau Dibubarkan?

Sabtu, 27/06/2020 10:33 WIB
Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Bisnis.com)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Bisnis.com)

Jakarta, law-justice.co - Kini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terancam untuk dibubarkan. Wacana ini muncul karena beberapa kasus yang tejadi belakangan ini, tidak bisa ditangani. Kasus kasus babon tersebut, seperti skandal Jiwasraya, Bank Bukopin hingga Asabri yang membuat muak dan meminta OJK dibubarkan

Munculnya skandal kasus seperti diatas, memperlihat bahwa OJK sejak berdiri, memang tidak ada manfaat apapun yang dirasakan oleh industri keuangan. OJK selama ini hanya bisa memunggut iuran yang begitu besar dari industri keuangan. Pada tahun 2018, OJK mendapat iuran sebesar Rp 4, 9Triliun, dan pada tahun 2019 sebesar Rp 5, 5 triliun.

Apalagi bila menilai kinerja OJK, tidak bagus bagus amat. Coba baca cerita audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang menemukan salah satu permasalahan OJK dalam hal pengawasan. OJK divonis lalai menjalankan tugasnya, khususnya pengawasan terhadap tujuh bank. Kelalaian OJK itu terkait penggunaan fasilitas modal kerja debitur, hapus buku kredit, hingga rekomendasi untuk melakukan koreksi pada kinerja keuangannya.

OJK boleh masa bodoh atau ogah-ogahan dalam mengawasi 7 bank yang di ambang pintu kebangkrutan. Tapi anehnya, OJK tidak pernah lalai atau masa bodoh ketika meminta gedung kantor yang serba mewah dan lux. Nilai rupiahnya tidak tanggung-tanggung, bukan dalam bulaltan puluhan miliar tapi bisa mencapai ratusan miliar hanya buat sewa kantor.

Padahal, DPR meminta OJK janghan lagi menyewa kantor. Hal ini sesuai dengan hasil rapat kerja yang ke-5 antara Dewan Komisioner OJK dengan Komisi XI DPR RI tanggal 26 September 2013. Dalam rapat tersebut diputuskan haerus ada pembangunan gedung kantor pusat dalam satu lokasi, dan juga pembangunan gedung kantor di daerah dilakukan secara bertahap.

Dalam pembangunan gedung OJK ini, DPR meminta pembangunan bisa dimulai pada tahun 2014, atau selambat lambat harus selesai pada tahun 2017. Begitu juga dengan alokasi anggaran untuk pembangunan gedung tersebut, DPR sudah menyetujuinya sebesar Rp 5,2 Triliun. Alokasi anggaran tersebut bukan hanya untuk pembangunan gedung kantor pusat, tapi juga gedung kantor OJK di daerah.

Tapi sayang, hasil rapat antara dua lembaga ini, tidak dihormati OJK. Malahan terlihat diabaikan begitu saja usulan komisi XI DPR tersebut. Hal ini bisa dilihat dari arahan dewan komisioner OJK pada rapat dewan komisioner tanggal 30 November 2016, yang tetap menginginkan opsi sewa untuk gedung kantor OJK. Memang dalam arahan tersebut ada dua opsi, yaitu opsi kontrak sewa dan pembelian untuk gedung kantor mereka.

Singkat cerita, untuk melanjutkan dua opsi ini, OJK memilih gedung Wisma mulia 1 dan 2. Dan pihak pemilik gedung Wisma mulia 1 melalui PT. Sanggarcipta Kreasitama menyampai penawaran harga gedung Wisma mulia 1 sebesar USD 428 juta atau sebesar Rp 5, 6 Triliun. Tapi ternyata alokasi anggaran untuk opsi pembelian ini terlalu tinggi sehingga tidak mampu memenuhi anggaran untuk kepemilikan gedung kantor Wisma Mulia 1 tersebut.

Dengan demikian, untuk membeli gedung kantor wisma mulia hanya menjadi “ngiguan” para pejabat OJK saja. Pada akhirnya, terpaksa juga OJK harus menyewa buat kantor pusat dengan mengeluarkan biaya sebesar Rp 489, 2 miliar. Dengan rincian untuk menyewa gedung wisma mulia 1 sebesar Rp 412.3 miliar, dan untuk sewa gedung mulia 2 sebesar Rp 76,9 miliar.

Ternyata anggaran sebesar Rp 489, 2 miliar masih belum cukup. OJK masih harus mengeluarkan anggaran lagi untuk pekerjaan jasa kontruksi dalam rangka penyedia ruang kerja dan rakondisi ruang kerja sebesar Rp 19, 7 miliar. Atau untuk angka yang lebih riil, OJK membutuhkan anggaran sebesar Rp 34, 6 miliar untuk penataan untuk keseluruhan gedung wisma 1 dan 2.

Selain itu, yang menjadi pertanyaan berapa anggaran fee yang keluar jika realisasi sewa gedung sebesar Rp 489, 2 miliar tersebut. Bila mendengar dan membaca dari agen properti yang fokus pada jual beli atau sewa menyewa akan jatuh fee berkisar antara 1–3 persen.

Asyik bukan, bila mendapat fee berkisar 1–3 dari realisasi anggaran sebesar Rp 489,2 miliar. Kemudian pertanyaan, ayo masuk kantong pejabat siapa fee tersebut. Itu bukan urusan rakyat tapi lebih baik meminta kepada aparat hukum untuk melakukan penyelidikan fee fee itu. Karena anggaran OJK untuk sewa menyewa gedung kantor bukan hanya sebesar Rp 489,2 miliar, tapi bisa sampai sebesar Rp 1,6 trilun.

Dengan rincian sebagai berikut, Rencana anggaran OJK untuk sewa kantor adalah pada tahun 2016 sebesar Rp 203,2 miliar, pada tahun 2017 sebesar Rp 188, 9 miliar, pada tahun 2018 sebesar Rp 207, 7 miliar, pada tahun 2019 sebesar Rp 217, 6 miliar, dan pada tahun 2020 sebesar Rp 790 Miliar.

(Tim Liputan News\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar