Pigai: Bakar Bendera Tak Boleh, Tapi Lebih Jahat yang Ubah Pancasila!

Jakarta, law-justice.co - Aktivis HAM yang juga merupakan tokoh Papua, Natalius Pigai ikut berkomentar soal peristiwa pembakaran bendera PDI Perjuangan dalam aksi penolakan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang digelar ormas Islam tergabung dalam Aliansi Nasional Anti-Komunis (ANAK) NKRI beberapa waktu lalu.

Dia menyayangkan adanya aksi pembakaran tersebut, kata dia, apapun alasannya, pembakaran bendera parpol tidak boleh dilakukan.

Meski demikian kata dia, ada yang lebih mengkhawatirkan dari hanya sekedar pembakaran bendera. Hal itu kata dia yakni merubah Dasar Negara Pancasila.

Kata dia, hal itu bisa terjadi karena membiarkan RUU HIP tetap lanjut dan dikhawatirkan menghidupkan kembali paham komunisme dan Partai Komunis Indonesia (PKI).

"Bakar bendera PDIP itu sesuatu yg tdk boleh, namun lebih jahat lagi adalah Merubah Dasar Negara Pancasila dgn melanggar TAP MPR." kicaunya di twitter.

Kata dia, rakyat merupakan pemegang kedaulatan atas simbol negara.
Menurutnya rakyat boleh melaporkan mereka yang menyusun dan Memasukan Draft RUU HIP sebagai pihak yang melanggar pasal Makar.

Bakar bendera PDIP itu sesuatu yg tdk boleh, namun lebih jahat lagi adalah Merubah Dasar Negara Pancasila dgn melanggar TAP MPR. Rakyat Pemegang kedaulatan atas simbol negara boleh melaporkan mereka yg menyusun & Memasukan Draft RUU KIP sebagai pihak yg melanggar Pasal Makar. pic.twitter.com/s16Qm4WtLP

— NataliusPigai (@NataliusPigai2) June 25, 2020

Sebelumnya, PDI Perjuangan bakal memproses hukum soal adanya dugaan pembakaran bendera partainya saat unjuk rasa terkait Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/6) sore.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto lewat keterangan tertulisnya mengatakan, Indonesia merupakan negara hukum.

Dia sangat menyesalkan adanya provokasi yang dilakukan dengan membakar bendera partai dengan logo banteng bermoncong putih itu.

Terkait pembahasan RUU HIP, kata dia, partainya mendengarkan aspirasi masyarakat dan mengedepankan upaya dialog.

"Karena itulah, PDI Perjuangan dengan tegas akan menempuh jalan hukum. Jalan hukum inilah yang dilakukan oleh PDI pada tahun 1996, ketika pemerintahan yang otoriter mematikan demokrasi," ujarnya.

Kata dia, pihaknya sangat menyesali aksi anarkistis yang dilakukan oknum-oknum tidak bertanggung jawab dalam aksi tersebut.

Dia menegaskan, bahwa PDIP merupakan partai politik yang militan dan memiliki kekuatan akar rumput yang selalu didedikasikan untuk bangsa.

"Meskipun ada pihak yang sengaja memancing di air keruh, termasuk aksi provokasi dengan membakar bendera partai, kami percaya rakyat tidak akan mudah terprovokasi," tegasnya.