Arief Poyuono: Kinerja OJK Buruk dalam Mengawasi Pasar Keuangan

Kamis, 25/06/2020 15:04 WIB
Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Bisnis.com)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Bisnis.com)

Jakarta, law-justice.co - Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu FX Arief Poyuono mengkritisi kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebab, menurutnya kinerja lembaga superbody di sektor keuangan ini masih buruk dalam mengawasi aktivitas di pasar keuangan.

" Negara kita saat ini menghadapi masalah keuangan yang sistemik. Banyak duit rakyat di institusi keuangan swasta dan negara yang raib di pasar keuangan seperti di pasar modal dan saham akibat kinerja buruk dari OJK yang punya tugas mengawasi aktivitas di pasar keuangan," kata Arief di Jakarta, Rabu (24/6/2020) melalui keterangan persnya.

Menurut dia, jebolnya PT Asuransi Jiwasraya (Persero) membuktikan pengawasan OJK selama ini lemah. Padahal, salah satu tugas OJK mengawasi dan memeriksa hasil laporan keuangan Jiwasraya setelah diaudit.

"Karena itu, sangat aneh kalau OJK tidak pernah menegur Jiwasraya,” tuturnya.

Pria yang karib disapa Poyu ini menduga skandal Jiwasraya terjadi lantaran kongkalikong antara Direksi Jiwasraya dengan oknum pejabat OJK.
Namun, herannya sampai saat ini tak satupun pejabat OJK ditetapkan sebagai tersangka.

Padahal, dugaan keterlibatan pejabat OJK dalam kasus Jiwasraya ini sangat terang, khususnya Ir. Hoesen MM sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal.

“Jadi, saya kira, Kepala Pengawas Pasar Modal di OJK harus bertanggungjawab karena terjadi pembiaran,” jelasnya.

“Saya kira, pak Hoesen ini harus memberi penjelasan kepada publik alasan runtuhnya Jiwasraya ini. Kenapa OJK tidak memberi warning. Ini harus diberi penjelasan oleh Hoesen agar tidak simpang siur,” tambahnya.

Dia mengungkapkan, rekam jejak Hoesen ini juga memunculkan tanda tanya besar. Sebab, sewaktu menjabat Direktur di PT Danareksa, terjadi kasus yang membuat beberapa pejabat Danareksa masuk penjara.

Tetapi anehnya jelas Poyu, Hoesen mulus masuk menjadi pejabat di OJK yang punya kekuasaan pengawasan luar biasa.

“Itu dia yang saya heran. Mestinya Kejagung tidak tanggung-tanggung, karena uang Jiwasraya ini uang rakyat (nasabah). Ini menyangkut uang rakyat yang diinvestasikan di Jiwasaya. Harus diusut tuntas,” tutupnya.

(Nikolaus Tolen\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar