Reshuffle Kabinet Menguat, Jokowi Diminta Akomodir Kader NU

Jakarta, law-justice.co - Beberapa waktu belakangan, isu reshuffle kabinet Presiden Jokowi semakin menguat. Bahkan, mayoritas masyarakat disebut ingin Jokowi merombak kabinetnya.

Pasalnya dalam kondisi pandemi virus corona atau Covid-19, publik bisa menilai menteri-menteri yang kinerjanya menonjol dan mereka yang tidak begitu signifikan peranannya.

Direktur Eksekutif Periskop Data, Muhamad Yusuf Kosim, menyoroti beberapa bidang yang perlu dievaluasi Jokowi.

Pertama kata dia, ekonomi yang terus menurun akibat dari pandemi Covid-19. Selain itu, adalah Menteri Kesehatan yang dalam menghadapai virus asal kota Wuhan, China, ini tidak begitu menenangkan publik.

"Dengan adanya Covid-19 ekonomi terus menurun, Menteri Tenaga Kerja yang menghadapi tingginya pengangguran, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan. Yang paling disorot Menteri Kesehatan dalam menangani pandemi. Jokowi harus meningkatkan kinerjanya. Yang pertama kita buat masyarakat tenang dulu, apalagi dalam kondisi new normal yang secara umum kmasyarakat ketakutan, ini antisipasinya seperti apa," katanya seperti melansir vivanews.com, Senin 22 Juni 2020.

Selanjutnya kata dia, Jokowi perlu kembali melibatkan kader dari organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama untuk masuk ke jajaran kabinet.

Pasalnya menurut dia, NU adalah pihak yang paling dikecewakan karena tidak ada satupun utusan yang diakomodir membantu kerja pemerintahan.

Padahal kata dia, NU adalah yang menjadi garda terdepan mengamankan suara Jokowi- Maruf Amin pada Pilpres 2019 lalu.

"Nyatanya pengumuman kabinet orang NU nggak ada yang masuk, ada irisan dari PKB itu pun berbeda karena bukan representasi NU sebagai ormas. Padahal Muhammadiyah dapat Menko (Muhadjir Effendi). Suara keras dari NU juga tampak saat awal pengumuman kabinet," ujarnya.

Menurutnya sudah selayaknya kader-kader NU dilibatkan membantu kerja pemerintahan di era kedua kepemimpinan Jokowi.

Mengingat kinerja beberapa menteri yang kurang membaik dan situasi kondisi sosial ekonomi yang terus memburuk akibat pandemi corona.

Dia menilai, banyak kader-kader NU, baik yang muda ataupun senior, siap dan layak membantu pemerintah khususnya bidang ekonomi ataupun agama.

"Apalagi kinerja menteri tidak membaik, kondisi sosial ekonomi pun semakin mengkhawatirkan. Di NU banyak kader yang bisa membantu. Selama ini orang NU banyak yang telah mampu membantu pemerintah. Mulai kader-kader profesional di biang sosial ekonomi," tuturnya.

Seperti diketahui, hasil survei lembaga arus survei Indonesia (ASI) menyebut 67,4 persen masyarakat merasa puas dengan pemerintahan Presiden Jokowi-Wakil Presiden Ma`ruf Amin.

Sialnya, 75,6 persen menginginkan adanya pergantian menteri Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Sejumlah bidang yang dianggap kurang memuaskan di antaranya ekonomi, politik dan hukum. Lima menteri yang mendapatkan penilaian kurang memuaskan masyarakat yaitu Menteri kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo, Menteri Agama Fachrul Razi, Menko bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menkumham Yasonna H Laoly, Menteri Kesehatan dokter Terawan Agus Putranto.