Pernyataan Gubernur Jabar Ridwan Kamil Soal Pilkada Jadi Polemik

Jakarta, law-justice.co - Pernyataan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil soal penyelenggaraan pilkada yang tetap dilakukan pada tahun ini menuai polemik.

Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) menyayangkan pernyataan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil soal Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember jangan jadi harga mati. Dikhawatirkan, pernyataan itu dapat memengaruhi psikologis daerah yang menggelar Pilkada.

"Ini akan memengaruhi tidak hanya psikologis kabupaten/kota, tetapi juga akan membangun opini di tengah masyarakat, yang akhirnya mengkristal menjadi sebuah stigma, bahwa Jawa Barat, di delapan kabupaten/kota, tidak siap menyelenggaralan Pilkada," kata Direktur DEEP Yusfitriadi seperti dikutip dari Pikiran Rakyat.

Dia bilang, Kabupaten Pangandaran menjadi satu di antara delapan daerah penyelenggara Pilkada yang menyatakan kesiapannya. Oleh karena itu, Yus menekankan, DEEP meminta klarifikasi Ridwan Kamil atas pernyataannya, termasuk usulan agar Pilkada 2020 digelar pada 2021.

Pada akhir pekan lalu, DEEP telah mengundang Ridwan Kamil dalam diskusi daring dengan tema "Menakar Kesiapan Pilkada Serentak 2020". Akan tetapi, Ridwan Kamil tidak menghadirinya. Dalam diskusi tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman membeberkan kesiapan penyelenggaraan Pilkada.

"KPU memberikan jaminan bahwa proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini, dua hal menjadi prioritas kami. Pertama kesehatan, yang kedua keselamatan. Baik bagi penyelenggara, peserta maupun mssyarakat pemilih. Itulah mengapa KPU membutuhkan anggaran yang cukup," kata Arief.

Dia menekankan, tidak semua kewenangan terkait penyelenggaraan Pilkada dimiliki oleh KPU. Contohnya soal penetapan dan pencairan anggaran.

"Jadi banyak faktor akan memengaruhi tingkat partisipasi pemilih. Faktor kesiapan penyelenggara, dukungan pemerintah, termasuk calon-calon yang akan berkompetisi. Dalam beberapa riset yang saya baca, sebetulnya yang sangat memengaruhi tingkat partisipasi itu adalah kualitas peserta pemilu itu sendiri," tuturnya.