Soal Polemik Laut China Selatan, Moeldoko: RI Pilih Cara Diplomasi

Jakarta, law-justice.co - Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengatakan Indonesia akan mengambil langkah diplomasi manakala terjadi sengketa di Laut China Selatan. Kata dia, langkah itu diambil sesuai dengan doktrin politik luar negeri bebas aktif.

"Sesuai doktrin politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia akan melakukan pendekatan diplomasi untuk kelangsungan perdamaian di kawasan itu,” katanya pada acara PYC 4th Anniversary Webinar Series dengan topik Geopolitik Energi di Laut Cina Selatan: Kekuatan Diplomasi, di Jakarta, Sabtu (20/6).

Seperti diketahui, hingga saat ini wilayah Laut China Selatan menjadi perebutan beberapa negara, khususnya China dan Amerika Serikat. Di kawasan tersebut juga terjadi pertahanan dan perang dingin antara kedua negara adidaya.

Indonesia secara geopolitik, berada pada posisi strategis dalam persoalan Laut China Selatan.

Moeldoko menegaskan, apabila benar-benar pecah konflik, Indonesia akan mengambil posisi netral, tidak memilih keberpihakan pada salah satu negara.

Disisi lain, pendiri PYC dan Pionir Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan) Purnomo Yusgiantoro menjelaskan saat ini ada sembilan titik yang diklaim menjadi wilayah teritorial China di kawasan tersebut.

Kekuatan besar dua negara, Amerika Serikat dan China, memperebutkan sumber daya energi di sekitar kawasan.

“Kita tak terlibat namun ada lapangan gas terbesar di wilayah tersebut yang menjadi perhatian kita. Perlu ada prinsip diplomasi dalam menghadapi isu geopolitik di kawasan Laut China Selatan,” ujarnya.

Kata dia, kekuatan diplomasi Indonesia mengenai wilayah Natuna sempat terhenti karena pandemi Covid-19.

Pembicaraan yang sudah berlangsung sejak beberapa tahun tidak bisa dilanjutkan, meski dilakukan secara virtual.

“Pembicaraan diplomasi ini lebih diinginkan secara tatap muka, kita berharap dapat ditindaklanjuti," ujar dia.

Selanjutnya, mantan Menteri Perdagangan dan Duta Besar Indonesia untuk Jepang dan Federasi Micronesia, Muhammad Lutfi mengatakan pertumbuhan ekonomi dunia akan sangat pesat terjadi di negara berkembang.

Menurut dia terkait hal itu, penguasaan sumber daya alam akan menjadi pertarungan. Penguasaan teknologi yang saat ini sedang ditingkatkan China akan memperkuat perekonomian.

Kata dia, AS memantau negara-negara yang menerapkan demokrasi, menjunjung hukum dan kebebasan untuk berpendapat, salah satunya Indonesia.

“Kita menjadi calon sahabat sejati di masa depan. Kenapa? Karena kriteria itu ada di Indonesia. Ada kepentingan AS, Indonesia punya situasi yang unik di Laut China Selatan, " ujarnya.

Penasihat senior Kantor Staf Presiden, Andi Widjajanto, menjelaskan China berhasil melakukan diplomasi energi untuk mengamankan energi terkait keinginannya untuk menjadi pemain utama di dunia.

Menurut dia, China membangun militer, gelar kekuatan dan cita-cita China adalah mendapat keamanan energi dan gelar investasi energi ke hampir seluruh dunia.