Karut Marut Bisnis Sengketa Pajak

Modus Bank CIMB Kalahkan Negara, Bukti Peradilan Pajak Mandul

Sabtu, 20/06/2020 10:00 WIB
Gedung Pengadilan Pajak (Foto:Ulin Nuha/Law-Justice)

Gedung Pengadilan Pajak (Foto:Ulin Nuha/Law-Justice)

Jakarta, law-justice.co - Seringnya negara yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Pajak mengalami kekalahan dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak menandakan masih lemahnya sistem peradilan pajak di Indonesia. KPK sendiri sempat menyorot 12 kelemahan dalam sistem peradilan pajak di Indonesia yang menjadi jalan masuk mafia pajak.

Sengketa perpajakan antara Bank CIMB Niaga, bank yang merupakan hasil merger antara Bank Niaga dan Lippo Bank, dalam beberapa tahun terakhir kerap terjadi.

Salah satu contohnya, dalam dokumen putusan pengadilan pajak PUT.57058/PP/M.IIIA/13/2014 terdapat sengketa soal Pajak Penghasilan yang mengacu pada Pasal 26 Undang-Undang Perpajakan.

Sengketa itu sendiri terjadi pada tahun 2008. Dalam sengketa itu, yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi positif atas Objek PPh Pasal 26 atas bunga obligasi subordinasi sebesar Rp105.984.393.794,00.

Dalam dokumen itu, pihak Direktorat Jenderal Pajak meyakini Indonesia tidak mempunyai Tax Treaty (untuk penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak sehubungan dengan pajak pendapatan dan pajak kekayaan) dengan ABC Islands (Non Treaty Partner).

Tax Treaty ini, diantaranya mengatur tentang pengertian Bentuk Usaha Tetap pada tiap-tiap perjanjian agar dapat diketahui dengan jelas negara mana yang berhak mengenakan pajak atas penghasilan dari kegiatan usaha pada masing-masing negara sumber maupun domisili, baik pengenaan pajak atas bunga ataupun atas laba usaha Bentuk Usaha Tetap.

Dalam kasus ini, majelis hakim memutuskan menyatakan menolak banding pemohon banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1517/WPJ.19/2012 tanggal 27 November 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember 2008 Nomor 00122/204/08/091/11 tanggal 2 Desember 2011.

Kasus lainnya adalah soal masalah kurang bayar pajak yang digugat hingga tingkat Mahkamah Agung. Pihak bank CIMB Niaga melakukan upaya hukum banding Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-111170.13/2011/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 9 Oktober 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap karena dianggap memiliki bukti baru yang menguatkan.


Hasil keputusan Mahkamah Agung soal gugatan soal pajak CIMB Niaga (Foto:Repro Mahkamah Agung/Law-Justice)

Dalam sidang banding itu, Mahkamah Agung memutuskan menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali dalam hal ini Direktorat Jenderal  Pajak.

Dari keputusan dan banyaknya kasus sengketa pajak yang terkait dengan Bank CIMB Niaga ini patut dipertanyakan soal penghitungan pajak yang tidak transparan dan diduga sering terjadi adanya permainan dalam perhitungan pajak antara badan hukum maupun perorangan.

Hal itu nampaknya belum sejalan dengan gaji besar yang diberikan oleh Kementerian Keuangan kepada pegawai Ditjen Pajak. Misalnya kasus Gayus Tambunan adalah bekas pegawai negeri sipil di DJP Kemkeu. Ia dipenjara karena melakukan penyalahgunaan wewenang, menerima suap dari wajib pajak, dan pidana umum lainnya. Gayus merupakan PNS golongan IIIA namun disebut-sebut memiliki harta hingga puluhan miliar rupiah.

Ada juga kasus Dhana Widyatmika, Dhana adalah bekas PNS di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua. Ia adalah PNS golongan III/c namun diduga memiliki kekayaan hingga Rp60 miliar. Harta yang dilaporkan Dhana ke KPK hanya Rp1,23 miliar.

Ditjen Pajak Tutup Mulut

Soal masih lemahnya pengawasan dan penghitungan pajak serta beberapa kasus di peradilan pajak menandakan masih ada celah untuk menghindari pajak dan sistem peradilan pajak yang dinilai masih belum optimal. Sehingga, banyak kasus dalam peradilan pajak selalu dimenangkan oleh Wajib Pajak.

Soal ini, Direktur Jenderal Perpajakan Suryo Utomo enggan berkomentar tentang kekalahan Dirjen Pajak dalam Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung (MA) sebagaimana tertera dalam putusan PUT.57058/PP/M.IIIA/13/2014.

Begitu pula dengan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dirjen Pajak, Hestu Yoga Saksama, yang dihubungi secara terpisah. Dia mengatakan, tidak bisa memberikan komentar terkait masalah tersebut.


Gedung Direktorat Jenderal Pajak (Foto:Ulin Nuha/Law-Justice)

"Saya tidak bisa kasih komentar, itu terkait wajib pajak secara spesifik dan kasusnya sudah lama. Sebaiknya dibaca saja dari putusan tersebut," ujar Hestu melalui pesan singkat kepada Law-justice, Senin (15/6/2020).

Sementara itu, Head of Marketing, Brand and Customer Experience PT Bank CIMB Niaga Tbk, Toni Darusman yang dihubungi law-justice, Kamis, (18/6) mengatakan dalam kasus ini sebenarnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan pemeriksaan namun hasil dari pemeriksaan tersebut terdapat perbedaan hasil dengan perhitungan CIMB.

"Ditjen Pajak telah melakukan proses pemeriksaan dengan hasil yang belum dapat kami setujui karena adanya perbedaan interpretasi atas suatu pelaksanaan ketentuan perpajakan," ujar Toni.

Toni juga memastikan CIMB Niaga telah melakukan kalkulasi sesuai ketentuan dan setiap akhir tahun selalu di-review oleh kantor konsultan pajak independen.

DPR Pertanyakan Lemahnya Pengawasan Perpajakan

Terkait hasil perhitungan pajak yang selalu selisih, Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengatakan pihaknya pun selalu mempertanyakan hal ini kepada Direktorat Jenderal Pajak dan pejabatnya.

"Jadi Dirjen Pajak ini sering kalah sengketa terkait pajak dengan CIMB. Ini justru yang seringkali jadi pertanyaan kami. Ada apa dengan Dirjen Pajak? Apakah faktor regulasi yang memang banyak celah terkait sengketa atau faktor apa," ujar Anis kepada Law-justice, Jumat, (19/6).


Gedung Pengadilan Pajak (Foto:Ulin Nuha/Law-Justice)

Menurut Anis, Dirjen Pajak selalu punya permasalahan yang krusial dan berulang terjadi di antaranya soal target pajak yang selalu tidak mencapai target yang ditetapkan.

Dia mengatakan seringkali Pemerintah menyampaikan potensi penerimaan yang besar tetapi pada kenyataannya penerimaan perpajakan tidak pernah tercapai juga.

"Jadi, sebab target pajak tidak terpenuhi ini karena beberapa persoalan diantaranya, pemanfaatan data dan informasi yang belum maksimal, Insentif pajak yang tidak tepat sasaran percepatan restitusi, kondisi perekonomian global. Saya menyarankan perlunya memperbaiki regulasi perpajakan secara cermat," jelas Anis.

Celah Mafia Pajak
Sementara itu, Peneliti Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Dwinda Rahman mengatakan, saat ini reformasi sistem perpajakan di Indonesia sudah berjalan cukup baik. Namun ada beberapa catatan terkait dengan peningkatan sistem pengawasan, perbaikan pelayanan, kemudahan administrasi, perbaikan proses bisnis, harmonisasi regulasi, dan sinergi antara lembaga.

"Kedepannya, Kementerian Keuangan harus tetap berbenah untuk memperbaiki sistem perpajakan kita. Perbaikan regulasi, pengawasan, administrasi, dan Sumber Daya Manusia," kata Dwinda kepada Law-justice.

Terlebih lagi, adanya Pandemi COVID-19 telah memukul pemasukan negara dari wajib pajak, dampak dari pemberhentian hampir semua aktivitas ekonomi dalam 3 bulan terakhir.


Grafis 5 Masalah Pengadilan Pajak (Grafis : Kris/Law-Justice)

Dwinda menjelaskan, realisasi pendapatan negara sampai dengan Mei 2020 sebesar Rp 664,3 triliun, atau hanya 37,7 persen dari target yang tertera dalam Perpres No.54 tahun 2020. Secara umum, pendapatan negara periode ini mengalami kontraksi minus (-) 9 persen (yoy), baik dari pendapatan pajak maupun Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pendapatan pajak terealisasi Rp 444,6 triliun atau 35,4 persen dari target yang direvisi. Realisasi itu mengalami kontraksi minus (-) 10,8 persen (yoy). Sementara untuk PNBP, terealisasi Rp 136,9 triliun (46 persen dari target), dengan kontraksi mencapai minus (-) 13,6 persen (yoy).

"APBN kita sedikit selamat karena ditopang oleh penerimaan bea dan cukai yang terealisasi Rp 81,7 triliun, atau 39,2 persen dari target. Mampu tumbuh 12,4 persen (yoy). Ada harapan penerimaan pajak kembali baik karena aktivitas ekonomi sudah mulai dibuka dengan protokol kesehatan," imbuh Dwinda.

Lemahnya Pengawasan Pajak di Indonesia
Soal lemahnya pengawasan sistem perpajakan mulai dari tingkat bawah hingga peradilan sempat dipermasalahkan lembaga anti korupsi, KPK. Kala itu, KPK yang dipimpin oleh Busyro Muqodas menemukan beberapa celah pengawasan peradilan pajak.

Busyro pun memanggil Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan peradilan pajak untuk menutup celah korupsi sistemik dan perbaikan pengelolaan administrasi di pengadilan pajak.

Dalam pertemuan itu, KPK memaparkan beberapa temuan kelemahan Pengadilan Pajak baik dari segi regulasi kelembagaan peradilan pajak maupun mekanisme penyelenggaraan.


Data riwayat kasus banding dan gugatan di Pengadilan Pajak (Sumber:Ditjen Pajak/DTTC)

Sejumlah kelemahan tersebut, kata Busyro, berupa ketiadaan kode etik bagi panitera di pengadilan pajak, belum adanya aturan yang baku di pengadilan pajak mengenai post-employment, khususnya mengenai mantan hakim pengadilan pajak yang menjadi kuasa hukum.

Lembaga itu juga menemukan masih terdapatnya pelayanan terkait sengketa pajak di back office. Juga tidak dipublikasikannya putusan majelis hakim pengadilan pajak. Kemudian belum optimalnya pembinaan teknis peradilan kepada hakim dan panitera pengadilan pajak oleh MA. Serta belum optimalnya pengawasan terhadap hakim dan panitera pengadilan pajak.

Busyro juga sempat menyorot dualisme kelembagaan peradilan pajak. Selama ini, kata Busyro, ada ketidakpastian apakah peradilan pajak berada di bawah MA atau di bawah Kementerian Keuangan. Namun pada tahun 2010, Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa Pengadilan Pajak berada di bawah naungan lembaga Mahkamah Agung. KPK menyebut sedikitnya ada 12 titik lemah yang harus diperbaiki.

Kontribusi Laporan : Januardi Husin, Bona Ricky Siahaan, Ricardo Ronald

 

(Tim Liputan Investigasi\Yudi Rachman)

Share:



Berita Terkait

Komentar