Kornas-Jokowi Tantang Adian Napitupulu Beberkan Data Utang BUMN Rp 5,6 Triliun

Minggu, 14/06/2020 18:30 WIB
Adian Napitupulu dan Jokowi. (Gesuri.id)

Adian Napitupulu dan Jokowi. (Gesuri.id)

[INTRO]

Komite Rakyat Nasional-Jokowi (Kornas-Jokowi) melalui Sekjennya Akhrom Saleh menantang Politisi PDIP Adian Napitupulu membeberkan sumber data terkait tulisan Adian yang menyebut info utang luar negeri BUMN sebesar Rp 5,600 triliun.

Menurut Akhrom, tulisan anggota DPR RI, Komisi I tersebut sangat menyesatkan logika berpikir masyarakat.

“Sebagai anggota DPR RI, kita bisa meyakini Adian bisa mengakses data yang valid, tapi sebagai sebuah tulisan harusnya beliau mencantumkan sumber datanya dari mana?” ujar Akhrom dalam siaran persnya, yang diterima, Minggu (14/6/2020).

Lanjutnya, bahwa pihaknya melakukan penelusuran pada jejak digital apa yang disampaikan Adian tersebut, namun sayangnya kata Akhrom, ia tidak menemukan satupun data yang dapat mendukung argumentasi Adian Napitupulu selaku wakil rakyat yang mengatakan dalam tulisannya BUMN memiliki utang sebesar Rp 5,600 triliun.

“Misalnya kami temukan di media maenstream cnbc indonesia dengan judul, ‘Duh Utang Luar Negeri BUMN Bengkak Akibat Infeksi Corona’ (15 Mei 2020). Demikian juga di media online bisnis.com. Di kedua link berita itu, nggak ada tuh menyebutkan apa yang disampaikan Adian,” papar Akhrom.

Akhrom juga menambahkan, selain kurang validnya tulisan Adian tentang utang BUMN, Akhrom juga menyikapi tulisan Adian tentang membandingkan utang BUMN dengan sebuah negara.

“Besarnya utang luar negeri sebuah negara lazimnya diukur dengan rasio pada PDB negara tersebut. Lalu rasio itu dapat dibandingkan dengan negara lainnya. Misalnya pada akhir tahun 2019 rasio utang luar negeri Indonesia sebesar 29,8 persen dari produk domestik bruto (PDB). Ini masih relative cukup aman, dan bila diperbandingkan dengan negara lainnya seperti rasio utang Pilipina mencapai 38,9 persen dari PDB, selain itu Malaysia sebesar 55,6 persen dari PDB, dan Singapura sebesar 113,6 persen dari PDB. Kalau nggak percaya coba cek di kompas.com judulnya, “Tembus Rp 4778 triliun, Ini Rasio Utang RI dan Negara Tetangga,” jelas Akhrom.

Sedangkan untuk dana talangan yang diberikan pemerintah pada beberapa BUMN, bukanlah penyertaan modal negara (PMN), melainkan hal itu adalah dana pinjaman dari pemerintah, dan hal tersebut harus dikembalikan berikut dengan bunganya.

“Dana talangan bukan hadiah yang diberikan secara cuma-cuma oleh pemerintah, dan bukan pula penyertaan modal negara,” tegas Akhrom.

Dana talangan tersebut diberikan dengan tujuan untuk membantu BUMN melalui krisis akibat pandemi covid-19. “Dana itu kan harus dikembalikan dalam waktu tertentu, dan berikut interesnya, maka ini bukanlah penyertaan modal negara, sehingga perlu perombakan komposisi saham bagi BUMN tbk,” lanjutnya.

Akhrom juga berharap Adian sebagai anggota DPR RI perlu lagi mengkaji dan mereview aturan yang berlaku. Agar ucap Akhrom, bila ada yang tidak sesuai maka menjadi tugasnya untuk mengupayakan revisi atas aturan tersebut.

Sementara hal lainnya, di tengah pandemi covid-19, semua pihak terdampak, baik UMKM, Pengusaha Swasta Nasional dan BUMN. Penyelamatan perlu dilakukan kepada semua pihak.

“Pemerintah telah menyusun program bagi semua lapisan yang terdampak. Program ini disesuaikan dengan kondisi masing-masing lapisan,” sambung Akhrom.

“Pemerintah hemat kami semata-mata nggak hanya pikirkan BUMN, pemerintah menganggarkan sekitar Rp 329 triliun untuk UMKM, masyarakat terdampak dan dunia usaha,” bebernya.

Demikian juga pelaku usaha kecil dan menengah yang umumnya tidak dapat berusaha karena Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), maka secara individu, kata Akhrom, mendapat bantuan sosial juga. Dan nanti pada saatnya mereka kembali dapat berusaha, maka pemerintah telah menyiapkan program pemulihan bagi mereka.

“Membandingkan dengan krisis 98 dengan situasi saat ini, tentunya kembali nggak ‘Apple to Apple’. Oleh karena itu, perhatian dan atensi Adian Napitupulu, utamanya pada UKM tentu harus kita apresiasi, semoga beliau dapat terus mengawasi program-program pemerintah. Memperjuangkan yang terbaik bagi rakyat, dan yang penting juga kita tunggu tulisan-tulisan beliau berikutnya,” pungkas Akhrom.

(Ricardo Ronald\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar