Risma `Disemprot`, Syahganda: Kebiasaan Pencitraan Bikin Kita Gagal!

Jakarta, law-justice.co - Direktur Eksekutif Sabang Merauke Institute, Syahganda Nainggolan menyebut teguran Pangdam V Brawijaya, Mayjen TNI Widodo Iryansyah menjadi tamparan keras bagi kinerja Walikota Surabaya, Tri Rismaharini dan kepala daerah lain yang dinilai terlalu mengedepankan politik pencitraan.

Kata dia, kebiasaan menggunakan pencitraan menjadi salah satu penyebab kegagalan kita.

"Ini yang membuat kita gagal. Kebiasaan politik pencitraan, hasil survei, dan lain-lain. Jadi senangnya bukan sungguh-sungguh ke rakyat, tapi pencitraan," kata Syahganda Nainggolan saat mengisi diskusi daring bertajuk `Menatap Masa Depan Bangsa Di Era New Normal`, pada Rabu malam (10/6).

Kata dia, ada pelajaran penting yang bisa diambil dalam pernyataan keras Pangdam V Brawijaya. Salah satunya kata dia, mengisyaratkan wilayah sipil yang domainnya Kepala Daerah seolah tidak serius dalam penanganan Covid-19.

"Itu Pangdam loh. Jadi militer melihat persoalan sipil gagal karena dianggap drama seperti Risma dan lain-lain. Padahal pada saat bersamaan, Risma itu banyak dibantu oleh BIN, baik melakukan PCR maupun bantuan mobil PCR dan lain-lain," ujarnya.

Dia menambahkan, ada hal mendasar yang sulit diterima akal sehat di balik pemberlakuan era tatanan baru atau the normal di Indonesia. Salah satunya soal kurva kacuc Covid-19 yang hingga kini belum menunjukkan tren penurunan.

"Sebenarnya di Indonesia ada anomali pada pengertian new normal. New normal (pasca) pandemik adalah bagaimana membuat kurva menjadi datar dengan upaya," katanya.

Pemberlakuan new normal versi pemerintah juga berbeda jauh dengan apa yang dilakukan di negara-negara luar. Sejatinya, new normal harus melewati beberapa fase, yang paling mendasar adalah melandainya kurva kasus Covid-19.

Sebelumnya, Pangdam V Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Widodo Iryansyah melontarkan teguran keras kepada Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini dan kepala daerah lainnya di Surabaya Raya termasuk Bupati Sidoarjo, dan Bupati Gresik terkait penanganan pandemi virus corona.

Dia mendesak para kepala daerah tersebut untuk untuk lebih bersungguh-sungguh dalam menangani wabah virus corona atau Covid-19.

Dia menilai, sampai saat ini para kepala daerah tersebut kurang serius sehingga mengakibatkan jumlah kasus covid-19 diwilayahnya justru terus meningkat.

"Saya minta untuk menyelesaikan masalah Covid ini jangan cuma pakai data, fakta atau drama dan sebagainya. Mari kita real semuanya," tegasnya dalam rapat koordinasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur pada Senin (8/6/2020).

Kata dia, pemerintah daerah di Surabaya Raya tidak serius karena tidak punya aturan tegas dari Peraturan Wali Kota (Perwali) atau Peraturan Bupati (Perbup) terkait penanganan Covid-19.

Hai itu mengakibatkan kerap terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Sebab, sejauh ini mereka yang melakukan pelanggaran hanya diberi peringatan, sehingga mengulanginya kembali di kemudian hari.

"Kalau memungkinkan Perwali dan Perbup dipertajam lagi. Berilah aturan Perwali dan Perbup dengan tegas. Kami siap mengawal,” ujarnya.