PBNU: Dana Rp2,36 T untuk New Normal di Pesantren Terlalu Kecil

Jakarta, law-justice.co - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyayangkan langkah pemerintah yang hanya menggelontorkan dana Rp2,36 triliun untuk penerapan kehidupan normal baru (new normal) di pondok pesantren.

Ketua Rabithah Ma`ahid Islamiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (RMI-PBNU) Abdul Ghofarrozin mengatakan angka itu tidak sesuai yang dibayangkan pihaknya.

Menurut Pria yang akrab disapa Gus Rozin itu, jumlah bantuan itu tidak akan cukup untuk menunjang penerapan new normal di 21 ribu pondok pesantren.

"Menurut kami itu jauh dari apa yang kita bayangkan dan usulkan. Lebih sedikit," katanya seperti melansir cnnindonesia.com, Rabu 10 Juni 2020.

Kata dia mengaku ikut dalam rapat pembahasan dana bantuan untuk pesantren menyatakan, anggka Rp2,36 triliun itu akan dibagi rata oleh Kementerian Agama ke 21 ribu pondok pesantren.

Menurutnya, kisaran yang akan didapat tiap pesantren adalah Rp25 juta bantuan umum plus Rp1,5 juta untuk bantuan layanan internet.

Lalu kemudian dia mempertanyakan nasib pondok pesantren yang memiliki santri lebih dari dua puluh ribu. Selain itu kata dia, jumlah pesantren yang ada di Indonesia juga berkisar di angka 28 ribu.

Meski diamengaku tidak menghitung rinci Rupiah yang dibutuhkan untuk menunjang penerapan new normal di pesantren, namun pihaknya mendata sejumlah kebutuhan prioritas untuk pesantren.

Kata dia, kebutuhan seperti tes massal, ruang karantina, perbaikan sanitasi, dan kebutuhan internet bagi santri yang belum kembali ke pondok. Kebutuhan-kebutuhan itu kata dia, tak disinggung Kemenag dalam rapat tersebut.

"Misalkan untuk mengaktifkan kembali pesantren ini, kan dibutuhkan bantuan adanya tes Covid-19. Kalau enggak bisa swab, ya rapid test lah untuk semua pesantren, untuk semua santri dan guru yang sudah mau aktif," tuturnya.

Dia menambahkan pihaknya sudah langsung mengirim surat ke pemerintah terkait hal itu. Ia berharap usulan dari pihak pesantren bisa dipertimbangkan oleh pemerintah.