Disebut Hina Din Syamsuddin, Ade Armando: Saya Tidak Akan Minta Maaf!

Rabu, 03/06/2020 07:05 WIB
Dosen UI, Ade Armando. (Media Indonesia)

Dosen UI, Ade Armando. (Media Indonesia)

Jakarta, law-justice.co - Dosen Universitas Indonesia, Ade Armando memastikan tidak akan meminta maaf kepada Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin.

Hal itu disampaikannya lewat akun facebook pribadinya beberapa waktu lalu.

Ade sebelumnya dianggap melemparkan pernyataan provokatif bernada kebencian yang ditujukan kepada mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah tersebut dengan menyebutnya `Dungu`.

“Tapi saya tidak akan minta maaf kepada Din Syamsudin, walau dia seorang senior,” tegasnya.

Usai menyatakan pernyataan itu, dia lantas menyinggung pernyataan Din terkait penyelenggaraan konser virtual dalam rangka penggalangan dana korban terdampak Corona yang diselenggarakan BPIP dan MPR.

Kata dia, Din menyatakan, bahwa konser amal tersebut adalah bentuk pemerintah bergembira di atas penderitaan rakyat.

“Pernyataan pemerintah bergembira di atas penderitaan rakyat adalah pernyataan yang ‘jahat’ dan ‘dungu’,” katanya.

Meski demikian, dia mengaku sudah menyampaikan permohonan maaf kepada organisasi PP Muhammadiyah.

Selain itu, dia mengaku gembira bahwa PP Muhammdiyah jelas-jelas menyatakan keberatan pemakaian nama Muhammdiyah dalam diskusi webinar dimaksud.

Kata dia, Ketua PP Muhammadiyah bahkan menganggap webinar itu dapat merusak reputasi Muhammadiyah.

“Saya meminta maaf kepada PP Muhammadiyah, karena ternyata penyelenggara acara webinar yang menggulirkan isu pemakzulan Presiden adalah sebuah organisasi yang menggunakan nama Muhammdiyah tapi sebenarnya tidak meminta izin terlebih dulu pada PP Muhammadiyah,” ujarnya.

Sebelumnya beberapa waktu lalu, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengaku kecewa webinar bertajuk Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di Era Pandemi Covid-19′.

Anwar mengaku tidak keberatan dengan topik diskusi tersebut, tetapi dia tidak ingin nama Muhammadiyah terseret.

Pasalnya kata dia, topik ini menyangkut hal yang sangat sensitif dan oleh pihak penguasa dan atau para pendukung rezim tentu bisa diartikan bermacam-macam.

Menurut Anwar, hal itu bisa merusak nama baik dan mempersulit posisi Muhammadiyah dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik.

(Annisa\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar