Diduga Pendukung Jokowi Terlibat, Kasus Teror di UGM Tak Akan Diproses

Jakarta, law-justice.co - Pengamat Politik Muslim Arbi sangat menyayangkan terjadinya peneroran terhadap panitia dan narasumber yang akan menggelar diskusi soal pemecatan presiden di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Menurutnya, kasus teror tersebut tidak akan diproses karena diduga ada keterlibatan pendukung Presiden Joko Widodo atau Jokowi di dalamnya.

"Kasus teror di Universitas Gadjah Mada (UGM) akan dibiarkan saja karena ada keterlibatan pendukung Jokowi dalam kasus tersebut," katanya kepada law-justice.co, Selasa (2/6/2020).

Lebih lanjut kata dia, kasus tersebut akan lenyap begitu saja, dan tak akan pernah ada proses pemeriksaan terhadap pelakunya.

“Arahnya tidak ada pemeriksaan terhadap provokator yang menyebabkan teror di UGM,” lanjutnya.

Hal itu tidak mengherankan bagi Dirktur Gerakan Perubahan (Garpu) ini. Sebab, hal itu sudah lumrah diketahui publik, bahwa pendukung penguasa pasti akan sulit ditindak.

“Pendukung penguasa merasa kebal hukum dan bisa menghubungi pemangku kebijakan yang lebih tinggi,” jelasnya.

Oleh karena itu, dia memastikan bahwa ini bukan menjadi kejadian terakhir yang dialami UGM, jika kasus ini tidak diproses. Dia menegaskan, kebebasan UGM untuk berpendapat akan terus dikekang oleh penguasa, jika tak segera mendorong untuk mengusut tuntasnya.

Salah satu cara menurut dia adalah dengan mengeluarkan orang-orang yang menjadi pendukung penguasa dalam kampus tersebut.

“Kebebasan berbicara di UGM sedang terancam. Dua kali diskusi temanya diubah dan yang kedua diskusinya gagal dan pembicara maupun panitianya mendapat teror," tandasnya.

Diketahui, sebelumnya Fakultas Hukum UGM berencana untuk menggelar diskusi bertajuk `Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan`. Namun, diskusi itu akhirnya tak terlaksana karena panitia dan pembicaranya Prof. Dr. Nimatul Huda diteror oleh orang tak dikenal.