Mencegah Korupsi Di Tubuh Vatikan, Paus Roma Terbitkan Aturan Baru

law-justice.co - Pemimpin gereja Katolik Paus Fransiskus telah mengesahkan aturan baru untuk mengurangi resiko korupsi dalam pemberian kontrak. Selain itu, aturan baru tersebut juga mengatur tentang pengadaan dan pengeluaran Vatikan.

Dikutip dari Antara yang melansir dari Reuters, surat Apostolik dan 30 halaman aturan baru yang dirilis pada Senin adalah puncak dari proses selama empat tahun untuk merasionalisasi prosedur pengeluaran dan menangani nepotisme dan kronisme.

Diketahui, salah satu faktor penyebab adanya aturan baru tersebut adalah karena dampak pandemi virus corona terhadap keuangan Vatikan. Akibat Corona, Vatikan selama ini menerapkan langkah pengendalian biaya terketat yang pernah ada.

Selain itu, dengan aturan baru tersebut nantinya kontrak-kontrak yang terjalin dengan perusahaan-perusahaan yang bekerjasama dengan Vatikan dapat menjadi lebih transparan dan terperinci, dimana sebagian besar kontrak Vatikan dijalin dengan perusahaan Italia.

Dokumen yang bocor pada masa kepausan pendahulu Fransiskus, Paus Benediktus, menunjukkan bahwa departemen Vatikan membayar perusahaan konstruksi Italia dengan jumlah yang sangat tinggi untuk membangun sebuah drama kelahiran di Lapangan Santo Petrus.

Perubahan penting dalam aturan yang baru diantaranya adalah daftar tunggal pemasok yang disetujui untuk semua departemen Vatikan, sedangkan sebelumnya masing-masing departemen menyimpan daftar mereka sendiri.

Profesor Vincenzo Buonomo, rektor Pontifical Lateran University, mengatakan kepada situs resmi Vatikan News bahwa langkah ini akan membantu menghilangkan favoritisme, dan memastikan persaingan yang adil dan skala ekonomi.

Sumber-sumber Vatikan mengatakan bahwa pada masa lalu, misalnya, mereka harus membeli perlengkapan kantor dari sebuah perusahaan yang telah digunakan selama bertahun-tahun walaupun itu lebih terjangkau di tempat lain.

Buonomo mengatakan norma-norma baru akan membawa Vatikan sepenuhnya mematuhi Konvensi Merida PBB untuk melawan korupsi, yang ditandatangani Takhta Suci pada 2016.

Giuseppe Pignatone, mantan jaksa penuntut anti-mafia Italia yang kini memimpin sistem pengadilan Vatikan, mengatakan norma-norma itu memberi pejabat kehakiman kekuatan untuk menangguhkan kontrak yang mencurigakan.