Kasus Masih Melonjak, Muhammadiyah Heran Jokowi Terapkan New Normal

Jakarta, law-justice.co - Kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang akan menerapkan tatanan kehidupan normal baru atau new normal diragukan oleh bebarapa kalangan. Salah satunya adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir bahkan mengatakan rencana Jokowi itu tidak tepat untuk diterapkan saat ini, karena angka kasus covid-19 masih terus melonjak.

"Pemerintah justru akan melonggarkan aturan dan mulai mewacanakan new normal. Apakah semuanya sudah dikaji secara valid dan seksama dari para ahli epidemiologi?" kata Haedar dalam keterangannya, belum lama ini seperti dikutip dari viva.

Lantas dia menilai rencana Jokowi itu layak jika jadi polemik di masyarakat, karena menimbulkan kebingungan. Dan, parahnya akibat kebijakan tersebut, masyarakat dan aparat menjadi ribut.

"Kesimpangsiuran ini sering menjadi sumber ketegangan aparat dengan rakyat. Bahkan, demi melaksanakan aturan kadang sebagian oknum aparat menggunakan cara-cara kekerasan," ucapnya.

Haedar menambahkan, atas sikap pemerintah ini, wajar publik menilai pemerintah lebih mementingkan sektor ekonomi ketimbang keselamatan masyarakat. Ia mengakui penyelamatan ekonomi memang penting, tetapi tidak kalah penting adalah keselamatan masyarakat ketika pandemi covid-19 belum dapat dipastikan penurunannya.

Oleh karena itu, PP Muhammadiyah meminta pemerintah untuk mengkaji secara matang pemberlakuan new normal tersebut. Ia mendesak pemerintah memberi penjelasan yang objektif dan transparan mengenai dasar kebijakan new normal, maksud dan tujuan new normal, hingga konsekuensi terhadap peraturan yang sudah berlaku khususnya di wilayah PSBB.

Haedar juga mendesak pemerintah menyampaikan jaminan daerah yang sudah dinyatakan aman atau zona hijau yang diberlakukan new normal, serta persiapan yang dilakukan pemerintah untuk memastikan Covid-19 tidak semakin meluas nantinya atas kebijakan itu.

Diungkapkan Haedar, tanggung jawab atas segala konsekuensi dari kebijakan new normal seharusnya sepenuhnya ada pada pemerintah.

"Pemerintah dengan segala otoritas dan sumberdaya yang dimiliki tentu memiliki legalitas kuat untuk mengambil kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak," kata dia.