Akibat Corona, Anies Blak-blakan Sebut DKI Alami 2 Krisis Sekaligus

Senin, 01/06/2020 14:18 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Doni Monardo. (Investor Daily).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Doni Monardo. (Investor Daily).

Jakarta, law-justice.co - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku dampak dari kehadiran pandemi covid-19 sudah begitu dirasakan hingga menghadirkan krisis besar di Jakarta. Dia bahkan mengatakan bahwa pandemi ini tak hanya menyebabkan satu krisis, tetapi dua krisis sekaligus, yakni krisis kesehatan dan ekonomi.

"Sejak wabah covid-19 melanda ibu kota, perlahan dampaknya mulai kita rasakan. Dan kini di bulan Mei ini, kita mulai melihat secara nyata dampak ekonomi dari wabah covid-19 ini," kata Anies saat memberikan pesan khusus terkait dampak covid-19 pada perekonomian kepada para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti dikutip dari akun Youtube Pemprov DKI Jakarta.

"Semula ini adalah krisis kesehatan umum, kini sudah mulai terasa sebagai krisis ekonomi dan Jakarta adalah episentrum pertama dan di awal-awal, mayoritas kasus (positif) adalah di Jakarta," tambahnya.

Namun, ditengah kasus positif di daerah lain meningkat, kabar baik hadir di Jakarta, dimana kasusnya mulai menurun. Meski demikian, permasalahan bukan berarti sudah mulai membaik, apalagi disebut selesai.

Penerapan pembatasan sosial yang dilakukan selama ini berdampak pada terhentinya kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, kegiatan budaya, dan juga kegiatan perekonomian. Kemudian kegiatan pasar, perdagangan, dan perindustrian menjadi terganggu. Kegiatan perekonomian informal banyak yang terhenti dan Pemprov DKI Jakarta juga terkena dampak langsung.

Sebab, pendapatan DKI mengalamai penurunan drastis. Menurutnya, pendapatan pajak dalam APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 turun dari Rp 50,17 triliun menjadi Rp 22,5 triliun, tinggal 45%. Anggaran belanja turun dari Rp 87,9 triliun menjadi Rp 47,2triliun, tinggal 53%. Dan, hal ini baru terjadi dalam sejarah berdirinya DKI Jakarta.

"Belum pernah di dalam sejarah Pemprov DKI Jakarta, kita mengalami penurunan pendapatan sebesar ini, yaitu lebih dari Rp 40 triliun," kata Anies.

Konsekuensinya, menurut dia, keputusan relokasi anggaran harus diambil. Pemprov DKI Jakarta melakukan pengurangan anggaran di berbagai sektor belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Semua mengalami pemangkasan dan pemangkasannya drastis. Di balik pemangkasan itu semua, program-program yang terkait dengan bantuan rakyat prasejahtera dipertahankan.

Anggaran sebesar Rp 4,8 triliun untuk rakyat prasejahtera tidak diubah. Biaya menangani bencana yang semula hanya Rp 188 miliar, sekarang menjadi Rp 5 triliun. Ini adalah untuk penanganan kesehatan, dampak sosial ekonomi, bantuan-bantuan sosial yang terkait dengan Covid-19.

"Tapi semua tenaga kerja yang mengabdi untuk Pemprov DKI Jakarta termasuk 120 ribu tenaga PJLP, kontraknya tidak dihentikan," jelasnya.

Relokasi juga terjadi pada belanja pegawai. Anggaran belanja pegawai berkurang sebesar Rp 4,3 triliun, di mana Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) ASN Pemprov DKI Jakarta besarannya 25% direlokasi untuk mengamankan anggaran bansos, dan 25% berikutnya ditunda pemberiannya karena dialihkan untuk darurat penanganan Covid-19. Gaji ASN tidak berubah, tetap sama.

Ia menyebut dalam pembahasan sempat ada usulan agar bansos seperti KJP lalu bantuan-bantuan lain itu dipangkas 50%. Tujuannya agar TKD bagi semua ASN bisa dipertahankan. Nilai pemotongan bansos itu kira-kira Rp 2 triliun, sama dengan 25% anggaran TKD.

"Tapi saya perlu tegaskan bahwa mereka yang prasejahtera itu, yang jumlahnya 1,2 juta orang, yang menerima bansos kita adalah orang-orang yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi," kata Anies.

Pilihannya dalam pembahasan adalah uang rakyat sebesar Rp 2 triliun itu diterima oleh 63 ribu ASN atau diterima 1,2 juta rakyat prasejahtera di Jakarta. Sehingga diputuskan untuk rakyat prasejahtera di DKI Jakarta.

Dari berbagai dampak daripada covid-19 ini, menurutnya tahun ini tidak ada lagi pembangunan baru, tidak ada lagi belanja modal kecuali terkait penanggulangan banjir, dan tidak ada belanja yang tidak prioritas. Pemangkasan dilakukan di semua sektor. Semua difokuskan pada penanganan Covid-19, dampak turunannya.

"Tugas kita adalah melindungi rakyat. Keselamatan rakyat adalah prioritas nomor satu. Dalam kondisi apapun, sikap kita harus jelas. Menomorsatukan rakyat daripada diri sendiri, apalagi dalam kondisi penuh cobaan seperti sekarang ini," tutup Anies.

(Gisella Putri\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar