PKS: Pemerintah Paksa Rakyat Bersedekah Untuk Pertamina

law-justice.co - Karena tidak pernah ada keterbukaan terkait apa yang sebenarnya terjadi sehingga harga BBM belum diturunkan sampai saat ini, politikus PKS Mulyanto menyebut, pemerintah seperti memaksa rakyat bersedekah dan mensubsidi operasional Pertamina.

"Pemerintah harus terbuka menjelaskan keberadaan pihak-pihak yang menyebabkan tata kelola BBM ini berantakan. Jangan sampai rakyat mempunyai persepsi kurang baik terhadap Pemerintah yang seperti memaksa rakyat bersedekah dan mensubsidi operasional Pertamina. Tindakan ini sangat tidak pantas mengingat marjin keuntungan selisih harga jual BBM ini triliunan rupiah per bulan nya," katanya, Jumat, (29/5/2020).

Dia melanjutkan, pemerintah harus menjalankan fungsinya dengan baik termasuk menjelaskan dugaan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) yang mensinyalir ada praktek oligopoli atau kartel harga BBM yang melibatkan beberapa perusahaan migas

"Ini harus ditelusuri secara serius agar rakyat dapat memperoleh haknya, dan jika memang ada campur tangan mafia migas, maka DPR harus segera bertindak dengan membuat panitia khusus (Pansus) sebagai sarana konstitusional untuk mengkonfirmasi dugaan-dugaan tersebut," jelasnya.

Sebagai informasi, harga jual BBM non-subsidi di seluruh SPBU masih berdasar harga lama, tanpa ada pengurangan sedikitpun. BBM jenis Pertalite dijual Rp 7.650 per liter, Pertamax Rp 9.000 per liter, Pertamax Turbo Rp 9.850 per liter, Dexlite Rp 9.500 dan Pertamina DEX Rp 10.200 per liter.