Fraksi PKS Desak Bentuk Pansus Telusuri Dugaan Adanya Kartel Harga BBM

law-justice.co - Politisi PKS yang juga anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto memastikan akan mendesak dan menggalang dukungan pembentukan panitia khusus (Pansus) terkait dugaan adanya kartel harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Menurutnya, ini dilakukan agar masyarakat tahu apa yang sebenarnya terjadi sehingga harga BBM belum diturunkan hingga saat ini.

"Pansus BBM ini sangat penting dibentuk sebagai wujud kesungguhan DPR RI menindaklanjuti aspirasi rakyat terkait harga BBM. Melalui Pansus ini, DPR dapat menanyakan secara rinci dan komprehensif berbagai persoalan yang menyebabkan harga BBM belum diturunkan," katanya Jumat (29/5/2020).

Lanjut Dia, DPR RI perlu mengetahui apa yang membuat Pemerintah kesulitan menurunkan harga BBM. Padahal, negara-negara di ASEAN sudah menurunkan harga BBM berkali-kali karena turunnya harga minyak dunia. 

"Ada hal tertentu yang perlu dikonfirmasi secara resmi oleh DPR kepada Pemerintah. Apalagi sebelumnya KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) mensinyalir ada praktik oligopoli atau kartel harga BBM yang melibatkan beberapa perusahaan migas," jelas Mulyanto.

Sebagai informasi, harga jual BBM non-subsidi di seluruh SPBU masih berdasar harga lama, tanpa ada pengurangan sedikitpun. BBM jenis Pertalite dijual Rp 7.650 per liter, Pertamax Rp 9.000 per liter, Pertamax Turbo Rp 9.850 per liter, Dexlite Rp 9.500 dan Pertamina DEX Rp 10.200 per liter.