Penanganan Covid-19 Oleh Pemprov Jatim Disebut DPR Kerap Meneror Warga

Surabaya, law-justice.co - Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Anas Karno sangat kecewa dengan cara penangan pandemi covid-19 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Menurutnya, beberapa kali Pemprov Jatim mengeluarkan pernyataan yang menteror warga seperti halnya Kota Surabaya bisa menjadi Wuhan Baru. Hal itu dikatakan jika warganya tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan.

"Pernyataan-pernyataan Pemprov Jatim yang seolah menteror warga Surabaya tidak diikuti dengan tindakan konkrit di lapangan dengan memberi prioritas ke Surabaya. Jadi patut dipertanyakan apa motif para pejabat Pemprov Jatim dengan berbagai pernyataan yang tidak diikuti aksi dan strategi di lapangan," katanya seperti dikutip dari Antara.

Ia lantas menjelaskan bawha pada 22 Mei 2020, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sudah berkirim surat kepada Kepala BNPB Jawa Timur yang berisi meminta bantuan untuk perluasan tet swab dengan 2 unit Mobile Combat COVID-19.

"Logikanya, surat wali kota itu bisa menjadi landasan bagi kebijakan Pemprov Jatim untuk memprioritaskan Surabaya untuk pengoperasian mobil test PCR bantuan BNPB Pusat," katanya.

Tak hanya Anas, anggota DPRD Kota Surabaya lainnya ikut menyoroti kinerja Pemprov Jatim saat menangani pandemi covid-19. Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Surabaya Syaifudin Zuhri mengatakan penanganan covid-19 di Jawa Timur tidak bergerak berdasarkan indikator terukur sehingga kabupaten/kota yang kasusnya tinggi seperti Kota Surabaya diprioritaskan.

Hal itu kata dia terbukti dengan adanya pengalihan mobil laboratorium polymerase chain reaction (PCR) pinjaman Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dari Surabaya ke daerah lain yang angka kasus positif covid-nya di bawah Surabaya.

"Surabaya sebagai ibu kota dan kota terbesar adalah episentrum utama di Jawa Timur, baik dari sisi jumlah positif hingga tingkat penularan. Surabaya berada di posisi tertinggi semestinya menjadi prioritas," kata Syaifudin yang juga ketua Fraksi PDIP Surabaya ini.

Menurut dia, preseden dipindahnya mobil laboratorium PCR pinjaman BNPB dari Surabaya ke daerah lain menunjukkan Pemprov Jatim tidak mempunyai strategi yang cermat dan terukur.

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengamuk dan menyesalkan dua mobil laboratorium PCR yang sedianya diperbantukan khusus untuk Kota Surabaya, ternyata dialihkan ke daerah lain oleh Gugus Tugas covid-19 Jawa Timur. Padahal Risma mengaku sendiri yang mengajukan permohonan ke Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan coivd-19 Doni Monardo.

Koordinator Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 Jatim dr Joni Wahyuhadi menyebut ada miskomunikasi terkait permohonan peminjaman mobil PCR yang terjadi di Surabaya.

Direktur Utama RSUD dr Soetomo ini menjelaskan sejak hari pertama (Rabu, 27/5), kedatangan mobil tersebut sengaja langsung ditempatkan di RS Universitas Airlangga sekaligus membantu permasalahan yang terjadi di "Institute of Tropical Disease" (ITD) Unair.

Kemudian Joni berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Febria Rachmanita, yang kemudian diarahkan ke Asrama Haji Surabaya untuk dilakukan tes di sana.

Berikutnya, pada Kamis (28/5/2020), mobil PCR ditempatkan di RSUD Sidoarjo serta RS Lapangan di Jalan Indrapura Surabaya. Sesuai jadwal, hari ketiga atau Jumat (29/5), dilakukan pemeriksaaan di RSUD Tulungagung serta RSUD Soegiri Lamongan.

"Miskomunikasi terjadi saat Bu Feni menugaskan stafnya, kalau tidak salah namanya Bu Deni. Tapi, tidak menyampaikan hari ini acaranya di Surabaya apa, sehingga mobil dikirim ke Lamongan dan Tulungagung yang memang juga sangat membutuhkan," katanya.