ProDEM: New Normal Cuma Cara Pemerintah Lepas Tanggung Jawab Lagi!

Jum'at, 29/05/2020 09:40 WIB
Iwan Sumule (Tengah). (Rmol.id).

Iwan Sumule (Tengah). (Rmol.id).

Jakarta, law-justice.co - Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule penerapan new normal bukan hanya akan membingungkan publik, tapi semakin pertegas bahwa pemerintah ingin hindari tanggung jawab pada rakyat.

Hal itu dia sampaikan lewat akun twitter pribadinya Kamis, 28 Mei 2020 kemarin.

Dia juga mengaku sepakat dengan pernyataan Ketua DPR Puan Maharani dan PP Muhammadiyah yang meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan New Normal tersebut.

"Terkait "New Normal", Ketua @DPR_RI bilang pemerintah jgn bikin kebingungan baru. Dan PP Muhammadiyah minta pemerintah kaji ulang kebijakan New Normal. Terapkan "New Normal" makin pertegas pemerintah ingin hindari tggjawab pada rakyat." kicaunya di Twitter.

Menurut dia, rencana itu didengungkan karena pemerintah enggan memenuhi kebutuhan rakyat selama masa PSBB.

Sebab jika PSBB terus diperpanjang kata dia, maka keuangan negara akan goyang untuk memberi subsidi ke rakyat. Terlebih uang negara di era Joko Widodo yang terlalu bergantung pada utang memang tipis.

Kata dia, modus ini mirip seperti saat pemerintah menghindari karantina wilayah dan lebih memilih PSBB. Sebab pemerintah enggan menggelontorkan dana besar untuk menjamin kehidupan rakyat yang berada di rumah.

Seharusnya, Jokowi cukup menyatakan mundur jika merasa tidak mampu menyelamatkan rakyat, ketimbang harus terus berkilah tanpa solusi nyata.

“Kenapa tak mundur saja kalau sudah tak mampu dan tak punya solusi,” ujarnya.

(Annisa\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar