Tokoh Papua: `New Normal` Bikin Pusing, `New Presiden` Bikin Happy

Jum'at, 29/05/2020 06:05 WIB
Tokoh Papua: `New Normal` Bikin Pusing, `New Presiden` Bikin Happy. (CMBC)

Tokoh Papua: `New Normal` Bikin Pusing, `New Presiden` Bikin Happy. (CMBC)

Jakarta, law-justice.co - Tokoh masyarakat Papua, Christ Wamea ikut buka suara terkait polemik protokoler normal baru atau new normal Pemerintahan Presiden Jokowi ditengah Pandemi Corona.

Lewat akun twitter pribadi resminya, dia menyebut bahwa new normal hanya akan membuat bingung sehingga masyarakat menjadi pusing.

"Selamat pagi Indonesiaku, "New Normal" bikin pusing. "New Presiden" bikin happy", kicaunya di Twitter, Kamis 28 Mei 2020.

Kicauan ini mendapat banyak respon beragam dari warganet meski sebagian besar setuju dengan pernyataan tersebut.

Akun @PelatihTidur berkomentar: "New Ngsep ke gorong2 jg bikin saya hepi"

"New Normal persi presiden bikin bingung. New presiden persi normal bikin happy" sahut @Permanafajartea.

"Pasien + msi betrmbh, blm ktemu ttk atasnya, malah latah dgn istilah lain... new prank Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata menyipit" kicau @centangbiroe.

Sebelumnya, Tagar New Normal menjadi trending topik hingga pagi ini. Warganet menyoroti rencana penerapan kebijakan ini yang dinilai terlalu gegabah dilakukan saat ini di tengah belum menurunnya penularan virus corona.

Netizen juga menyoroti pernyataan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas (ratas) dengan Jokowi, yang menyebutkan, aktivitas perekonomian di fase tatanan normal nantinya bisa saja dihentikan jika terjadi gelombang kedua penularan virus corona Covid-19.

“Kalau terjadi secondary wave (gelombang kedua) maka kegiatan akan dihentikan kembali,” kata Airlangga, Rabu (27/5).

Airlangga juga menegaskan, kehadiran aparat TNI-Polri di tempat umum sangat penting untuk menertibkan masyarakat menerapkan protokol kesehatan. Yaitu memastikan masyarakat menggunakan masker, menjaga jarak, dan membatasi jumlah orang dalam satu tempat.

“Dijaga disiplin dari masyarakat sehingga tidak terjadi secondary wave,” kata dia.

Hal ini memicu kritikan dari masyarakat. Karena nyawa menjadi taruhan atas kebijakan ini. Negara dinilai abai atas keselamatan masyarakatnya.

Mantan Stafsus Kementerian ESDM M. Sa’id Didu menyebut, pemerintah harusnya memilih kebijakan yang menyelamatkan nyawa warganya.

“Bukan trial and error atau mencoba-coba, kemudian jika ada korban dihentikan,” katanya.

(Annisa\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar