PKS soal `New Normal` Jokowi: Jangan-jangan Langsung Herd Immunity!

Rabu, 27/05/2020 10:16 WIB
Meski 2 WNI Positif Corona, Jokowi Tak Larang WNA Masuk Indonesia. (pojoksatu.id)

Meski 2 WNI Positif Corona, Jokowi Tak Larang WNA Masuk Indonesia. (pojoksatu.id)

Jakarta, law-justice.co - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Nasir Djamil menduga pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menerapkan upaya herd immunity terhadap warganya dengan mengeluarkan kebijakan normal baru atau The New Normal seperti diatur Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri.

Pasalnya kata dia, hal itu terlihat dari upaya untuk membuka kembali pertokoan, pusat perbelanjaan modern, dan moda transportasi umum walau dengan protokol kesehatan yang ketat ditengah pandemi corona.

Kemudian, sekolah hingga perkantoran pun akan dibuka yang secara otomatis aktifitas massal mulai terjadi.

Padahal kata dia, hingga saat ini vaksin Covid-19 belum juga ditemukan dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah melarang negara-negara di dunia untuk melakukan herd Immunity.

"Mudah-mudahan dugaan saya salah soal Indonesia akan menerapkan herd immunity. Sebab jika ini diterapkan tentu akan berdampak serius terhadap situasi Indonesia. Bisa jadi juga akan ada banyak kritik dari publik, termasuk pengamat dan kalangan anggota DPR," kata Nasir seperti melansir rmol.id, Selasa (26/5).

Kata dia, ada plus minus jika herd immunity dilakukan sebuah negara. Pertama, dengan memeberikan vaksin, meskipun belum ada vaksin Covid-19 hingga kini.

Kemudian, dengan membiarkan lebih kurang 70 persen populasi terinfeksi virus sehingga akan mendapatkan kekebalan antibodi secara alami.

Menurut dia, jika pilihan herd immunity dilakukan dengan cara menginfeksi penduduk secara langsung, maka akan ada dua kemungkinan yang akan terjadi.

"Pertama, bertahan hidup (kebal terhadap penyakit). Kedua, meninggal bagi yang tidak kuat," ujarnya.

Dia menambahkan, ada situasi yang berbeda antara Indonesia dengan negara lainnya yang mengalami pandemi Covid-19. Di negeri ini, tingkat disiplin dan tanggungjawab warga negara belum seperti yang diharapkan.

Jika kebijakan The New Normal ini dilakukan, yang wajib dipikirkan dan dilakukan adalah mengurangi resiko bencana kesehatan dan malapetaka ekonomi di dalam negeri.

(Annisa\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar