Masyarakat Bingung, JK: Butuh Ketegasan dan Kebijakan yang Sinkron

Jakarta, law-justice.co - Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selama ini terkait pengendalian terhadap penyebaran covid-19 kerap membingungkan masyarakat. Hal itu pula yang menyebabkan masyarakat kerap melanggar aturan yang ada.

Oleh karena itu, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, salah satu kunci agar masyarakat disiplin adalah pemerintah sendiri harus tegas. Namun, JK juga mengatakan bahwa kesadaran dari amsyarakat itu sendiri harus diutamakan.

"Dibutuhkan kesadaran masyarakat, tapi kesadaran masyarakat harus disertai sanksi dari pemerintah. Tanpa sanksi juga, kesadaran itu tidak akan dijalankan masyarakat aturan-aturan itu. Sehingga, harus ada sanksi yang jelas," kata JK seperti dikutip dari wartaekonomi.

JK pun menyarankan masyarakat agar selama PSBB tetap tinggal di rumah, beribadah di rumah dan kegiatan dikurangi. Namun, hingga kini dia melihat hal itu tak terjadi.

"Tapi kenyataannya karena sanksi tidak jelas maka tak berjalan sesuai apa yang diharapkan. "Karena itu, dipertegas lagi," katanya.

Terhadap situasi semcam ini, dia tak sepenuhnya menyalahkan masyarakat. Menurutnya, tak ada ketegasan dari pemrintah jadi salah satu biang keladinya.

Dia bahkan mencontohkan beberap hal yang menyebabkan hal itu terjadi, salah satunya tak adanya kesamaan kebijakan di pemerintah.

"Supaya rakyat tidak bingung, rakyat harus punya petunjuk yang jelas, rakyat harus mengikuti petunjuk juga. Jadi ketegasan dan kebijakan yang sinkron, jangan kebijakan yang satu tidak sinkron dengan yang lain. Jadi rakyat harus disiplin sesuai aturan yang ada, supaya semua terkordinasi,” tutupnya.