Bikin Ribet! PBNU Desak Luhut Tak Banyak Bicara soal Penanganan Corona

Jakarta, law-justice.co - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bidang ekonomi, Umarsyah mendesak Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan tidak banyak bicara soal penanganan virus corona di Indonesia.

Pasalnya kata dia, banyaknya pejabat yang menyampaikan pandangannya justru membuat apa yang disampaikan dan jadi kebijakan Presiden Joko Widodo semakin rancu dan membingungkan masyarakat.

Dia mengaku heran dengan banyaknya pihak dari pemerintah yang bicara soal penanganan Covid-19.

Akibatnya kata dia, justru silang pendapat pernyataan antar pejabat pemerintahan Jokowi itu justru menimbulkan kegaduhan.

"Banyak pihak dari birokrasi angkat bicara semakin menimbulkan miss persepsi. Para pejabat yang muncul ke permukaan mau sosialisasi, kenyataan berbicara berdasarkan persepsi masing-masing, sehingga ketika mencoba menjelaskan apa yang disampaikan presiden malah menjadi rancu," katanya seperti melansir rmol.id, Jumat (22/05).

Selain itu kata dia, pernyataan Luhut terkait Covid-19 malah terkesan mengalahkan presiden Jokowi.

Faktanya, pernyataan Luhut kerap menimbulkan bias dan memunculkan kegaduhan.

Menurut Umarsyah, di tengah pandemik Covid-19 yang kasus terjangkit terus meningkat tajam, sebaiknya tidak perlu banyak pihak pejabat pemerintah yang angkat bicara terkait Covid-19.

"Pejabat sekelas Luhut mencoba tampil terus mengalahkan presidennya. Kenyataan apa yang disampaikan bias, pernyataan ketika bicara sosialisasi kebijakan itu tidak tepat. Saat seperti ini kok malah minta Rektor sosialisasi, padahal akademisi khususnya para rektor saat ini ada di menara gading. Kalau pemerintah menurukan sosok menaragading itu aneh di masyarakat," ucapnya.

"Dalam penanganan Covid-19 harusnya pembangian kerja jelas, siapa yang bekerja di sektor hulu, hilir, siap yang jadi speaker pemerintah sehingga tidak terjadi bias komunikasi," tambahnya.

Di masa pandemik seperti saat ini, sangatlah wajar apabila pemerintah melakukan penyesuaian mekanisme.

Meski demikian, tambah Umar, harus dipahami oleh pemerintahan Jokowi bahwa Covid-19 bukan hanya masalah medis. Perlu keterlibatan seluruh unsur masyarakat.

"Pemerintah tidak perlu berlomba-lomba tampil sebagai tukang sosialisasi, tukang publish. Konsep-konsep langkah pemerintah harus diperjelas supaya tidak membingungkan, Peningkatan partisipasi masyarakat juga perlu," katanya.

"Tidak mungkin pemerintah berjalan sendiri dan tidak melibatkan elemen masyarakat, organisasi sosial kemasyarakatan," tutup Umarsyah.

Sebelumnya, Kebijakan pemerintah tidak berubah-ubah dalam menangani pandemik virus corona baru (Covid-19).

Hal itu disampaikan, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan telah saat melakukan video conference bersama sembilan Rektor Rabu (20/5). Luhut menjelaskan bahwa pemerintah menyesuaikan perkembangan dinamika yang terjadi.

Para Rektor bahkan diminta Luhut untuk membantu mensosialisasikan kepada mahasiswa dan diteruskan ke masyarakat terkait gagasan berdamai dengan Covid-19.

"Berdamai itu maksudnya adalah tetap patuh terhadap protokol kesehatan, pola hidup masyarakat pun harus banyak berubah, harus berpola hidup lebih bersih dan lebih sehat,” katanya.