Perppu 1 tahun 2020 Menjadi UU, Sejumlah LSM Gugat Ke MK

Rabu, 20/05/2020 16:28 WIB
Ilustrasi Perppu Nomor 1 Tahun 2020 (Joss)

Ilustrasi Perppu Nomor 1 Tahun 2020 (Joss)

law-justice.co - MAKI bersama Yayasan Mega Bintang, LP3HI, KEMAKI dan LBH PEKA hari ini telah mengajukan gugatan baru ke MK terhadap Undang Undang Nomor 2 tahun 2020 Tentang Pengesahan dan Penetapan Perppu No. 1 tahun 2020.

"Atas telah resminya Perppu No. 1 tahun 2020 menjadi Undang-Undang, maka pada hari ini juga Kami langsung melakukan Pendaftarkan Gugatan Pengujian ( Judicial Review) UU No. 2 th 2020 dan telah dimasukkan dalam sistem online web Mahkamah Konstitusi. Pendaftaran ini tercatat dalam register Nomor TPPO : 130/PAN.OLINE/2020," ujar Boyamin Saiman dalam keterangan pers, Rabu (20/5/2020).

Materi Pengujian UU ini adalah sama dengan Pengujian Perppu Corona yaitu permohonan pembatalan Pasal 27 yg mengatur kekebalan pejabat keuangan dalan menjalankan kewenangannya.

"Gugatan Judicial Review ini diajukan adalah bentuk konsistensi Kami untuk membatalkan hak kekebalan pejabat keuangan sebagaimana tertuang dalam pasal 27 UU Penetapan Perppu," ungkap Boyamin.

Boyamin juga mengatakan bahwa gugatan yang dilakukan adalah untuk mewanti-wanti agar pejabat berhati-hati dan bijaksana dalam keputusan terkait situasi pandemi Covid-19.

"Tujuan utama pengujian ini adalah semata-mata untuk persamaan hukum berlaku untuk semua orang termasuk pejabat dan memberikan jaminan bahwa pejabat akan hati hati dan cermat dalam mengambil kebijaksanaan dan keputusan untuk mengelola keuangan negara dalam menghadapi pandemi corona secara baik, benar dan tidak ada KKN," kata Boyamin

Sebelumnya, pada hari ini Rabu (20/5/2020) pada pukul 10.30, Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menghadiri persidangan Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwa Perppu No. 1 tahun 2020 telah menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020.

"Pemerintah telah mengesahkan persetujuan DPR dari Perppu nomor 1 tahun 2020 menjadi undang undang. DPR dalam rapat paripurna DPR ke 15 masa sidang 3 tahun 2019-2020 hari Selasa 12 Mei 2020 DPR telah memberikan persetujuan untuk menetapkan RUU tentang penetapan Perppu 1 tahun 2020 menjadi UU," kata Sri Mulyani, yang disiarkan melalui YouTube MK RI, Rabu (20/5/2020).

(Bona Ricki Jeferson Siahaan\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar