Uji Materi Perppu Corona

MAKI: Presiden dan DPR Harus Menjelaskan Perppu Corona Secara Logis

Sabtu, 16/05/2020 12:50 WIB
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman pasca menyurati Bareskrim Polri (Adi Briantika)

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman pasca menyurati Bareskrim Polri (Adi Briantika)

law-justice.co - Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) mendapat undangan dari Mahkamah Konstitusi untuk menghadiri sidang lanjutan uji materi pembatalan pasal 27 Perppu No. 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19, pada Rabu (20/5/2020) mendatang. MAKI mendesak perwakilan Presiden dan DPR RI untuk hadir menjelaskan pasal yang dianggap dapat memberikan imunitas hukum bage pejabat negara.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, adanya undangan tersebut membuktikan bahwa MK setuju bahwa perkara ini dilanjutkan, walaupun DPR telah menyetujui Perppu itu menjadi Undang-undang.

"Tapi hingga hari ini belum diberi nomor baru dan belum ditayangkan dalam lembaran negara. Dengan demikian, yang berlaku masih Perppu, sehingga MK sah untuk melanjutkan persidangan," kata Boyamin dalam rilis yang diterima redaksi, Sabtu (16/5/2020).

Boyamin mendesak DPR dan Presiden untuk hadir dalam persidangan tersebut dan tidak boleh mangkir. Ia meminta presiden diwakilkan oleh pejabat setingkat menteri, yakni Menteru Hukum dan HAM atau Menteri Ekonomi.

"Kami berharap Presiden tidak diwakili oleh pejabat eselon II atau III karena bukan pengambil kebijakan. Dikhawatirkan tidak mampu memberikan penjelasan secara logis dan ilmiah," ujar dia.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly beberapa waktu lalu telah menggaransi bahwa adanya Perppu Corona tidak akan menghilangkan delik korupsi bagi aparat yang menjalankannya. Pejabat yang korupsi di masa pandemi bisa saja dituntut dengan hukuman mati.

"Tidak ada istilah kebal hukum bagi pihak-pihak yang menjadi pelaksana Perppu ini. Pasal 27 pada Perppu tersebut tidak berarti menghapus delik korupsi. Pasal 27 hanya memberi jaminan agar pelaksana Perppu tidak khawatir dalam mengambil keputusan karena kondisi saat ini memerlukan keputusan yang cepat," kata Yasonna dalam keterangan pers, di Jakarta, Selasa (12/5/2020).

Salah satu delik yang kontroversial adalah Pasal 27 Ayat (2), menyebutkan bahwa sejumlah pejabat yang melaksanakan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana asalkan dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

 

(Januardi Husin\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar