Tanpa Kajian Ilmiah

Pelonggaran PSBB Cuma Untuk Menuruti Keinginan Jokowi

Kamis, 14/05/2020 10:40 WIB
Presiden Joko Widodo (cnn.com)

Presiden Joko Widodo (cnn.com)

Jakarta, law-justice.co - Ekonom senior Faisal Basri menyebut pelonggaran PSBB sebagai penerjemahan para pejabat penanganan Covid-19 untuk menuruti keinginan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Pasalnya kata dia, Presiden Jokowi sebelumnya menargetkan bahwa pandemi Covid-19 akan berakhir pada Juni 2020 dan kehidupan di Indonesia akan kembali normal pada bulan Juli mendatang.

"Ini kan menerjemahkan keinginan Presiden, bahwa Mei-Juni turun. Ya semua juga ingin begitu," kata Faisal seperti melansir solopos.com.

Dia mengaku heran apa dasar keinginan pemerintah Jokowi melonggarkan PSBB, apalagi dengan mengizinkan pekerja di bawah 45 tahun kembali bekerja.

Harusnya menurut dia, ada data epidemiologi yang menunjukkan penurunan kasus baru Covid-19. Tapi lagi-lagi dia meragukan itu karena tes PCR yang dilakukan di Indonesia masih sangat minim.

"Nah pemerintah harus terus melakukan tes. Alasan pemerintah kan kita sulit mendapatkan tes kit. Tapi kenapa negara seperti Bangladesh bisa melakukan tes yang lebih banyak daripada kita?" tanyanya.

Faisal menduga pernyataan-pernyataan kontroversial pemerintah Jokowi tersebut karena tak jelasnya kepemimpinan. Dia menilai tidak ada panglima yang jelas dalam menangani Covid-19.

"Menurut saya, ini panglima perangnya enggak jelas siapa. Semua menteri senior ya bicara selera masing-masing. Menurut saya untuk Covid-19 ini serahkan ke panglima perangnya atau wakilnya, tapi panglimanya enggak jelas," kata dia.

Rekam Jejak Ketidakjelasan Pemerintah

Faisal menambahkan, jauh sebelum ide pelonggaran PSBB, tepatnya sejak awal pandemi Covid-19, sikap pemerintah Jokowi dinilai sudah tidak jelas.

Awalnya Presiden Jokowi menyatakan darurat kesehatan, status yang semestinya menempatkan Menteri Kesehatan sebagai "panglima".

Namun, berikutnya justru Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) Doni Monardo menjadi Kepala Gugus Tugas.

Selanjutnya Kementerian Perhubungan juga mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip PSBB. Misalnya membolehkan driver ojek online mengangkut penumpang hingga membuka izin angkutan umum kembali beroperasi.

"Seharusnya kajian ini yang melakukan siapa? Epidemiolog. Setidaknya kalau [hanya] disiapkan oke saja. Tapi relaksasi itu di seluruh dunia, seperti Spanyol dan Italia, angka kematian turun, active cases-nya turun, meskipun cummulative naik terus," kata Faisal.

Faisal mengingatkan pelonggaran PSBB ala Jokowi ini bisa menjadi blunder bagi penanganan Covid-19.

"Yang saya lihat itu seperti Iran, turun tapi mereka overconvident [terlalu percaya diri melonggarkan lockdown]. Nah sekarang mereka justru menghadapi second wave [gelombang kedua Covid-19]."

(Annisa\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar