Gepsos: Distribusi Bansos Mengecewakan, tidak Tepat Sasaran

law-justice.co - Gerakan Pengawal Bansos (Gepsos) mengaku kecewa dengan kinerja pemerintah dalam mendistribusikan Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Data-data yang diberikan pemerintah dianggap tidak tepat sasaran, padahal sudah dilakukan pendataan tahap II.

Koordinator wilayah Gepsos DKI Jakarta Ahmad Fauzi mengungkapkan, banyak laporan dari masyarakat tentang kesemrawutan pendataan warga yang berhak meneriman bantuan. Hal itu disebabkan tidak adanya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.  

“Pendataan warga susulan tahap kedua yang telah dilakukan oleh setiap RT dan RW sepertinya tidak terealisasi dan sangat mengecewakan. Data susulan harusnya dapat memenuhi harapan warga yang belum terdata, tapi itu semua nihil di wilayah kami. Data nama-nama yang sudah diterima oleh pengurus ternyata masih sama,” kata Fauzi melalui keterangan pers yang diterima redaksi, Rabu (13/05/20).

Kesamaan data awal dan data susulan membuat petugas RT dan RW menjadi dilema untuk membagikan Bansos.Sebelumnya mereka berharap, adanya data susulan bisa membuat distribusi Bansos menjadi lebih merata.

“Kami sangat kecewa dan merasa diberikan harapan palsu oleh pemerintah. Seharusnya pemberian Bansos mampu menjangkau seluruh warga terdampak," ujarnya.  

Ia mengatakan, berlakunya anturan PSBB membuat banyak warga yang kehilangan mata pencaharian, terjadi PHK besar-besaran, dan sebagian pekerja dirumahkan sehingga kehilangan pemasukan.

“Regulasi pendistribusian Bansos yang terkesan pencitraan dan tidak merata, sehingga terlihat seperti bagi-bagi anggaran yang sangat rentan dikorupsi,” ucap dia.  

Juru Bicara Gepsos Muhammad Furqon mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi seluruh jajaran kementerian agar terciptanya sinkronisasi dan pemerataan penerima Bansos.

“Jangan saling lempar tanggung jawab dan saling tuding-menuding seperti yang dipertontonkan beberapa waktu lalu,” ujar Furqon.