DKI Jakarta Kelola Dana Rp 71,81 Miliar Dari Kementerian/Lembaga Pusat

law-justice.co - Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan meyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dalam rapat paripurna dengan DPRD Provinsi DKI, Selasa (12/5/2020). Salah satu yang dilaporkan adalah tentang pengelolaan dana Dekonsentrasi dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah Pusat.

Anies melaporkan bahwa Provinsi DKI Jakarta telah menerima dana Dekonsentrasi yang berasal dari 16 Kementerian/Lembaga dengan besaran anggaran sebesar Rp 71,81 miliar. Dari total anggaran tersebut, yang sudah terealisasikan sebesar Rp 65,55 miliar atau 91,28 persen, dilaksanakan oleh 12 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Selain itu, Provinsi DKI Jakarta juga menerima dana Tugas Pembantuan dari 1 Kementerian sebesar sebesar Rp1,64 miliar, dengan realisasi sebesar Rp 1,61 miliar atau 98,47 persen yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian.

"Berkaitan dengan pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan, telah dilaksanakan kerjasama Pemprov DKI Jakarta dengan pemerintah daerah sekitar seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur. Pengalokasian anggaran belanja bantuan keuangan sebesar Rp 835,79 miliar dengan realisasi sebesar Rp 827,62 miliar atau 99,02 persen, untuk pembangunan transportasi, pengendalian banjir, dan kebersihan pada skala regional," kata Anies.

Sementara untuk realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019, dilaporkan mencapai Rp 62,3 triliun atau 83,08 persen.

“Realisasi Pajak Daerah sebesar Rp 40,29 triliun atau 90,48 persen dan Dana Perimbangan sebesar Rp 14,49 triliun atau 68,02 persen," ujar Anies.

Mengenai Belanja Daerah, sampai dengan akhir tahun 2019 telah direalisasikan anggaran sebesar Rp 64,96 triliun atau sebesar 83,44 persen. Realisasi penyerapan anggaran itu meningkat 1,66 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yang sebesar 81,78 persen.