Bamsoet: PSBB Tidak Efektif, Perlu Tindakan Represif bagi Pelanggar

Jakarta, law-justice.co - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kawasan Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi (Jabodetabek) belum efektif memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Menurutnya hal itu terlihat dari angka pasien positif Covid-19 di Jabodetabek yang masih tetap tinggi.

Dia mendesak pemerintah pusat agar mendukung kebijakan pemerintah daerah yang melaksanakan PSBB dalam mengimplementasikan peraturan. Dengan demikian tidak terjadi salah pengertian dan tumpang tindih kebijakan yang merupakan salah satu faktor penghambat ketidakefektifan PSBB.

“Dalam penerapan PSBB tahap kedua, harus ada ketegasan dari Gugus Tugas, Kepolisian dan TNI untuk melaksanakan aturan yang ditetapkan, agar masyarakat dapat melaksanakan PSBB secara konsekuen, disiplin dan bertanggung jawab,” katanya.

Bamsoet juga mendorong pemerintah meningkatkan sinergi dengan TNI dan Kepolisian untuk memberlakukan tindakan represif dan pemberian sanksi bagi para pelanggar PSBB. Tujuannya untuk mencegah situasi semakin memburuk.

“Saya mendorong seluruh lapisan masyarakat, khususnya daerah yang menerapkan PSBB agar membantu dan mematuhi PSBB sebagai upaya percepatan penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19,” katanya kepada wartawan, Selasa (28/4/2020).

Pandemi Covid-19 turut berdampak ke sektor pertanian dan perikanan sehingga berdampak pula pada nasib petani dan nelayan. Karena itu, Bamsoet meminta pemerintah agar dapat memberikan bantuan kepada petani dan nelayan yang masih tetap harus produktif di tengah situasi saat ini.

Caranya melalui kelompok tani maupun nelayan agar bantuan tersebut tepat sasaran.

“Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan/KKP diminta agar dapat mencari solusi dari menurunnya harga ikan yang cukup drastis, misalnya dengan memberdayakan koperasi nelayan dan mengajak masyarakat menengah untuk dapat membeli ikan melalui belanja online. Alasannya, sejumlah nelayan saat ini mengalami kesulitan karena harga ikan yang turun drastis dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, khususnya yang tinggal di daerah kepulauan.

Ragukan Efektivitas PSBB

Politisi Partai Golkar itu juga mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian untuk dapat selalu membantu kesejahteraan dan kebutuhan petani, agar kebutuhan pangan dalam negeri tetap terjaga meskipun sedang menghadapi wabah Covid-19.

“Kami mendorong pemerintah memberikan bantuan secara merata kepada seluruh nelayan dan petani, baik berupa bantuan tunai, sembako, relaksasi, maupun keringanan biaya listrik dan BBM, karena hingga saat ini banyak petani dan nelayan. (Bisnis Indonesia)