Skandal Kartu Prakerja, Mainan Elite Menggarong Uang Negara

Jakarta, law-justice.co - Sejak diluncurkan pada tanggal 21 April 2020 yang lalu, Program Kartu Prakerja langsung menuai banyak kritik dan komentar dari segenap lapisan masyarakat di Indonesia. Mulai dari kalangan masyarakat kelas bawah, bahkan politisi dan para pemerhati ekonomi ikut ikutan buka suara.

Banyak aspek yang menjadi sorotan mereka mulai dari keterlibatan Belva Devara staf khusus Presiden yang terlibat pelaksanaannya sehingga memunculkan konflik kepentingan didalamnya sampai isu keikutsertaan startup Ruangguru dalam program Kartu Prakerja yang diduga perusahaan asing asal Singapura.

Muncul pula dugaan bahwa program kartu prakerja menjadi lahan bisnis elite untuk menggarong uang negara. Sehingga kasus ini nantinya di kuatirkan akan meledak sepertihalnya kasus BLBI atau mega skandal E-KTP yang sampai sekarang belum tuntas penegakan hukumnya.

Siapa sebenarnya Belva Devara ?, Bagaimana ia terlibat konflik kepentingan dalam pelaksanaan program kartu pra kerja yang menyeret perusahaannya ?, Benarkah Ruangguru perusahaan yang diakunya itu ternyata perusahaan asing asal Singapura ?, Benarkah program Kartu Prakterja ini hanya permainan elite untuk menggarong uang negara mirip skandal BLBI atau E-KTP yang belum tuntas juga penyelesaiannya ?. Bagaimana seharusnya DPR menyikapinya ?

Siapa Belva Devara ?

Presiden Joko Widodo  telah memilih 7 staf khusus presiden dari kalangan milenial, salah satunya adalah pendiri startup Ruang Guru yaitu Adamas Belva Syah Devara. Di usia yang belum genap 30 tahun, pria yang akrab disapa Belva ini memiliki kekayaan yang luar biasa.

Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Belva Devara tercatat melaporkan kekayaannya.  Laporan terakhir pada 2019 lalu dimana ia  tercatat memiliki mobil pribadi berupa Honda HRV keluaran 2014 senilai Rp250 juta.Dia juga kemudian tercatat memiliki simpanan berupa surat berharga senilai Rp 1,3 triliun, jumlah yang sangat besar tentunya.

Pria kelahiran Jakarta, 30 Mei 1990 ini menempuh pendidikan di SMP Al Azhar 4 Jakarta dan melanjutkannya ke SMA Presiden serta mendapatkan beasiswa penuh sepanjang studinya. Dia melanjutkan pendidikan tinggi ke Nanyang Technological University, Singapura. Belva menempuh gelar ganda (double degree) Bisnis dan Ilmu Komputer. Dia juga mendapatkan beasiswa penuh untuk studi di Nanyang Singapura.

Sebagaimana dilansir dari profil Linkedin-nya, Belva sempat magang di Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) pada 2011, kurang dari setahun lamanya. Selanjutnya dia bekerja sebagai konsultan di McKinsey & Company pada 2011-2013, saat masih berusia remaja.

Pada Juli 2014, Belva dan Muhammad Iman Usman mendirikan perusahaan rintisan bernama Ruang Guru, sebuah perusahaan yang kemudian berkembang menjadi aplikasi belajar terkemuka di Indonesia. Di perusahaan Ruangguru itu ia mengaku punya 3.500 orang yang bekerja padanya. Sejak berdiri pada 2014, Ruangguru telah berhasil mendapatkan suntikan modal dari investor asing, seperti East Ventures dan Venturra Capital.

Belva sendiri sudah pernah diundang rapat terbatas bersama Jokowi 2 tahun lalu. Berdasarkan catatan detikcom, ratas digelar di Istana Bogor, Jawa Barat, pada 2017 dengan topik masalah pendidikan. Selain Belva, Jokowi mengajak Nadiem Makarim (pendiri Go-Jek), yang kini menjadi Mendikbud di kabinetnya.

"Proses panjang. Jadi saya dengan Presiden sering diskusi mengenai sektor pendidikan. Saya diundang ratas di Istana Bogor tahun 2017, 2 tahun lalu. Setelah itu bertemu di beberapa kesempatan lain, di ITB, acara Kemendikbud," kata Belva usai diperkenalkan Jokowi di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2019).

Jadi, Belva sudah sering bertemu Jokowi dalam beberapa kesempatan. Pada akhirnya seperti kita ketahui,Belva bersama 6 orang lainnya dilantik sebagai staf khusus  oleh Presiden RI Joko Widodo pada Kamis, (12/11/2020). Namun belum genap enam bulan menghuni istana, Belva mengundurkan diri pada 21 April 2020 karena terlibat skandal kartu pra kerja  yang melibatkan perusahaan yang didirikannya.

Belva Devara mengundurkan diri karena dicurigai melakukan nepotisme dan penyalahgunaan wewenang  sehubungan perusahaan yang ia dirikan mendapatkan proyek dari negara yang notabene adalah tempat ia bekerja sebagai stafsus presiden yang sekarang berkuasa.

Terlibat Konflik Kepentingan

Publik menyorot Adamas Belva Syah Devara karena perusahaan yang didirikannya menjadi salah satu mitra pemerintah dalam pelaksana program Kartu Prakerja. Secara umum, program Kartu Prakerja adalah program subsidi dari pemerintah bagi kalangan pencari kerja ataupun korban PHK. Setiap pemilik Kartu Prakerja akan mendapatkan total manfaat dana senilai Rp 3,55 juta.

Program ini akan menyasar sekitar 5,6 juta penerima. Alhasil, total dana yang akan diguyur melalui subsidi Kartu Prakerja mencapai Rp 19,88 triliun. Dari jumlah yang diterima oleh setiap pemilik Kartu Prakerja, sebanyak Rp 1 juta atau totalnya senilai Rp 5,6 triliun mengucur dalam bentuk subsidi pelatihan melalui “kelas online”. Materi pelatihan itu tersedia di delapan mitra platform digital yang digandeng pemerintah, yakni Tokopedia, Bukalapak, Skill Academy by Ruangguru, Kemnaker, Pintaria, Pijar, Sekolah.mu, dan MauBelajarApa.

Proses pelatihan via delapan mitra platform digital itulah yang belakangan dipersoalkan. Skema pelatihan ala Kartu Prakerja itu dinilai sebagai “subsidi terselubung” bagi start up tersebut. Menanggapi hal itu, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung angkat suara. Dia menyatakan, keterlibatan Ruangguru dalam program Kartu Prakerja sudah sesuai aturan. "Proses verifikasi mitra prakerja sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku. Dan tidak ada keterlibatan yang memunculkan konflik kepentingan dalam hal ini," tandas Pramono melalui keterangan tertulis, Selasa (21/4/2020).

Namun public menilai sebagai staf khusus Presiden tidak sepatutnya Belva mengikutsertakan perusahaannya Ruangguru menjadi salah satu pelaksanaan program kartu prakerja karena akan terlibat konflik kepentingan didalamnya. Sebab tidak bisa dipungkiri jika seorang pejabat publik menemui konflik antara kewajibannya melayani publik dan kepentingan pribadinya, yang dapat mempengaruhi secara tidak wajar tugas dan tanggung jawab publiknya, ia menghadapi yang disebut konflik kepentingan.

Dalam Undang-Undang (UU) administrasi pemerintahan, konflik kepentingan didefinisikan sebagai suatu:    “kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.”

Secara luas, konflik kepentingan tidak hanya dimaknai ketika terjadi perbuatan pengambilan keputusan atau pelaksanaan program pemerintah yang menguntungkan pejabat publik. Situasi yang berpotensi mempengaruhi kinerja seorang pejabat publik di masa mendatang, juga masuk dalam pemaknaan konflik kepentingan.

Selain itu, kepentingan pribadi tidak terbatas pada keuntungan finansial yang diperoleh tapi juga melingkupi keuntungan non-finansial; ini bisa berbentuk informasi program pemerintah, promosi nama perusahaan, pertambahan pengguna jasa, atau data masyarakat.

Dalam praktiknya, keuntungan finansial dan non-finansial tidak selalu diterima langsung oleh si pejabat publik. Pengertian konflik kepentingan juga melingkupi keuntungan yang diterima oleh anggota keluarga, organisasi, atau perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan seorang pejabat publik.

Berdasarkan konsep ini, terdapat potensi konflik kepentingan dalam kasus Belva  baik dalam bentuk keuntungan finansial maupun non-finansial. Meskipun berniat sosial, suatu perusahaan tetaplah bertujuan untuk memperoleh profit.

Pembatasan konflik kepentingan berkembang di berbagai negara karena merupakan kunci untuk peningkatan iklim berbisnis yang sehat, kompetitif, dan setara.Selain itu, pengaturan mengenai konflik kepentingan adalah salah satu upaya dalam mencegah korupsi. Hal ini juga bertujuan untuk menyuburkan budaya pejabat publik yang mengutamakan kepentingan publik.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Anti-Korupsi pada tahun 2006.PBB menyarankan agar negara yang telah meratifikasi menyusun berbagai upaya pencegahan konflik kepentingan yang lebih luas dan rinci yang meliputi tidak hanya potensi keuntungan finansial tapi juga non-finansial.

PBB juga menyarankan untuk mendisiplinkan pejabat publik yang melanggar standar konflik kepentingan dengan memberi hukuman. Hukuman dapat berupa sanksi administratif mulai dari teguran hingga pencopotan jabatan. Untuk skandal yang  yang menimpa Belva, sanksi ini dapat dijatuhkan oleh atasan dalam hal ini adalah presiden  Jokowi.

Dalam kasus Belva, Jokowi ternyata tidak memberikan sanksi baik teguran atau pencopotan jabatannya. Tapi yang bersangkutan karena derasnya desakan akibat adanya  aroma kongkalingkong proyek yang niliainya triliunan akhirnya mengundurkan diri sebagai staf khusus presiden secara suka rela. Namun dengan pengunduran dirinya apakah masalahnya dianggap selesai begitu saja ?.

Menurut mantan Komisioner Komnas HAM  Natalius Pigai,  walau memilih mengundurkan diri, tetapi dianggap tidak menggugurkan dugaan tindakan pidana penyalahgunaan jabatan dan nepotisme yang diduda telah dilakukan Belva.

“Mengundurkan diri tidak berarti menggugurkan tindakan pidana penyalahgunaan jabatan dan nepotisme.”“Perbuatan Belva sama dengan Bas Suebu, bisa dituntut pidana 8 tahun penjara,” tulis Pigai dalam akun Twitter-nya, Selasa malam 21 April 2020.

Dalam pernyataan lainnya, Pigai juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut proyek kartu Prakerja senilai Rp5,6 Triliun yang diperoleh delapan platform termasuk perusahaan penyedia layanan pendidikan berbasis teknologi terbesar di Asia Tenggara, Ruangguru.

Perusahaan yang dibangun Belva Devara itu belakangan ditunjuk sebagai salah satu mitra resmi Kartu Prakerja, program pengembangan kompetensi kerja di bawah naungan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.

Atas penunjukkan inilah Pigai turut berang. Kata dia, bagaimanapun juga seorang menteri tak bisa main tunjuk langsung. Apalagi perusahaan swasta tersebut milik seorang pejabat negara.“Seorang Menteri tidak bisa tunjuk langsung badan usaha swasta yang dimiliki pejabat negara. Walau ada kompetitor sebagaimana dilakukan pada proyek Kartu Prakerja senilai triliunan ke Ruangguru yang dimiliki oleh Staf Khusus Presiden,” katanya disitat RRI.

Pigai pun secara detail menyebut dugaan kasus ini mirip dengan kasus korupsi pembangunan pembangkit listrik tenaga air di Papua yang melibatkan mantan Gubernur Papua, Barnabas Suebu.Di mana dalam kasus korupsi senilai Rp43 miliar tersebut, meski dengan tetap melalui proses pelelangan, PT KPIJ selaku pemenang tender sesungguhnya merupakan perusahaan yang mayoritas sahamnya milik Barnabas Suebu dan keluarganya.

Maka dari itu, Pigai pun meminta KPK untuk segera melakukan proses pengusutan demi mencari ada tidaknya dugaan korupsi di proyek Kartu Prakerja yang melibatkan Ruangguru.“Kasus Bas Suebu dihukum delapan tahun walaupun bukan Bas yang tunjuk, bahkan melalui Tender bukan PL karena Bas Suebu ternyata komisaris Perusahan. Staf Khusus Taufan dan khususnya Belva Devara termasuk Menteri pemberi kerja bisa diproses hukum,” katanya.

Sementara itu pakar hukum pidana sekaligus pengamat antikorupsi Abdul Fickar Hadjar menilai dugaan penyalahgunaan jabatan serta korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dilakukan CEO Ruangguru, Belva Devara seharusnya ditindaklanjuti aparat penegak hukum."Ya intinya apakah perbuatannya sudah bisa dikualifisir sebagai tindak pidana," ujar Fickar kepada Tagar, Rabu, 22 April 2020.

Fickar mengatakan perbuatan Belva Devara yang memutuskan mundur dari jabatannya sebagai staf khusus presiden sudah tergolong dalam konflik kepentingan sehingga harus dipertanggungjawabkan. "Karenanya harus dicari kerugian negaranya jika proyek itu dijalankan. Mundur atau tidak mundur perbuatannya sudah terjadi," ucap dia.

Sementara itu Politikus Partai Demokrat, Rachlan Nashidik, mengapresiasi keputusan Belva yang mengundurkan diri. Jokowi juga menurut Rachland juga telah memberikan contoh yang baik dengan mengizinkan Belva untuk mundur. Namun ada satu hal penting yang harus dilakukan Jokowi, yakni membatalkan penunjukkan aplikasi untuk pelatihan yang jadi mitra kartu prakerja."Dan yang lebih penting membatalkan proyek pelatihan online yang tak relevan saat ini dan cuma menguntungkan perusahaan platform digital," ucapnya.

Sejauh ini, belum dibatalkannya penunjukan perusahaan Belva Ruangguru tersebut mendapatkan sindiran dari Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya. Ia  menyindir Belva Devara yang mundur dari jabatan staf khusus (stafsus) presiden. Ia mempertanyakan sikap Belva yang masih menjalankan salah satu proyek Kartu Prakerja yang dilimpahkan kepada Ruangguru.“Mundur terus proyek jalan terus, apa yang Anda mau ajarkan?” tulis Yunarto via akun Twitter-nya @yunartowijaya, Selasa (21/4/2020).

Pria berusia 38 tahun itu menuding Belva menyepelekan pekerjaannya sebagai stasfus presiden dan lebih memilih proyek besar yang telah berhasil diperoleh Ruangguru.“Proyek besar jauh lebih penting dari tugas negara? Atau memang selama ini Anda anggap posisi stafsus ini kerja sambilan?” kata @yunartowijaya.

Ruang guru Perusahaan Asing ?

Yang cukup membuat kaget public akhir akhir ini adalah eksistensi daripada perusahaan milik Belva yaitu Ruang guru yang disebut sebut milik asing yang bermarkas di Singapura.Karena kalau memang benar perusahaan asing, maka Ruangguru dinilai tak berhak mengelola pelatihan Kartu Prakerja program pemerintah Indonesia. Benarkah Ruangguru perusahaan asing?

Mengutip Kontan.co.id, Rabu (22/4/2020), berdasarkan data profil perusahaan dari Administrasi Hukum Umum (AHU) dari Kementerian Hukum dan HAM yang diterima Kontan.co.id, badan hukum Ruangguru bernama PT Ruang Raya Indonesia. Mengacu pada surat pengesahan anggaran dasar pada 17 Maret 2020, Ruang Raya Indonesia tercatat sebagai perusahaan penanaman modal asing (PMA).

Ruang Raya Indonesia memiliki modal dasar Rp 2 triliun. Nilai tersebut terbagi atas 20 juta unit saham dengan harga Rp 100.000 per saham. Adapun jumlah modal disetor dan ditempatkan penuh senilai Rp 649.440.900.000 yang terbagi menjadi 6.494.409 unit saham.

Masih berdasarkan data yang sama, Ruangguru dimiliki oleh dua pemegang saham. Yang menarik, tidak ada nama Belva dalam jajaran pemilik saham Ruang Raya Indonesia. Mayoritas saham Ruang Raya Indonesia dimiliki oleh Ruangguru Pte Ltd. Perusahaan ini tercatat memiliki 6.494.309 unit saham atau setara 99,99 persen saham Ruang Raya Indonesia. Alhasil, Ruangguru Pte Ltd merupakan pemegang saham mayoritas Ruang Raya Indonesia.

 Ruangguru Pte Ltd beralamat di 6 Battery Road #38-04, Singapura, 049909. Perusahaan asal Singapura itu menyetor modal Rp 649.430.900.000. Selain Ruangguru Pte Ltd, pemegang saham Ruang Raya Indonesia adalah Muhammad Iman Usman. Pria kelahiran Padang, 29 tahun lalu, itu memiliki 100 unit saham atau setara sekitar 0,01 persen saham Ruang Raya Indonesia.

 Porsi kepemilikan saham Co-Founder sekaligus Chief of Product Ruangguru itu setara dengan setoran modal senilai Rp 10 juta. Selain pemilik saham, data AHU Kemenkumham itu juga mengungkap posisi direktur dan komisaris perusahaan ini. Jajaran direksi Ruang Raya Indonesia berisi dua nama. Belva Devara menjabat direktur utama, serta Iman Usman di posisi direktur.

Adapun posisi komisaris ditempati oleh tiga orang. Salah satunya adalah Willson Cuaca yang menjabat komisaris utama. Nama Willson Cuaca terbilang tidak asing di dunia start up. Dia merupakan pendiri dan managing partner perusahaan modal ventura bernama East Ventures. Bersama Batara Eto dan Taiga Matsuyama, Willson mendirikan East Ventures tahun 2009.

Berdasarkan penjelasan di situsnya, tahun 2019, East Ventures, melalui EV Growth, berhasil menjaring dana investasi sekitar 250 juta dollar AS. Dana tersebut antara lain disuntikkan ke Ruangguru, Sociolla, Shopback, Koinworks, dan sejumlah start up lain. Selain di perusahaan tersebut, East Ventures juga berinvestasi di Tokopedia, Traveloka, maupun Tech in Asia dan IDN Media.

 Di luar nama Willson, ada nama Ashish Saboo yang tercatat menjabat komisaris Ruang Raya. Dia merupakan Managing Director General Atlantic (GA) untuk Indonesia. Pria berkewarganegaraan India ini boleh dibilang sudah tak asing dengan Indonesia. Sebelum bergabung dengan GA, Saboo menjabat Direktur Pengembangan Bisnis CT Corpora, grup usaha milik Chairul Tandjung, selama 12 tahun.

 Dia juga sempat menjabat Executive Director Pricewaterhouse Coopers (PwC) Jakarta. GA adalah sebuah firma pemodal swasta (private equity) yang berbasis di New York, Amerika Serikat. Tahun lalu, bersama East Ventures dan GGV Capital asal Amerika, GA membenamkan 150 juta dollar AS ke Ruangguru.

Nama terakhir yang duduk di komisaris Ruang Raya adalah Seah Kian Wee. Pria berkewarganegaraan Singapura ini merupakan Chief Executive Officer (CEO) dan Managing Director Uob Venture Management Pte Ltd (UOBVM). Tahun 2017, UOBVM, anak usaha United Overseas Bank Limited Singapura, berinvestasi ke Ruangguru melalui pendanaan Seri B, tanpa menyebutkan nilainya.

Adapun yang menguasai saham preference terbanyak adalah: General Atlantic Singapore RG PTE. LTD (318.168 lembar), GGV VII Investments PTE. LTD (106.055 lembar), ASEAN China Investment Fund III L. P (397.335 lembar), Tanoto Foundation (45.977 lembar),  PT Nusa Jaya Cipta di Indonesia (95.683 lembar), Bali I Limited (59.109 lembar).

Sampai sini belum tergambar juga Rp1 triliun yang dimiliki oleh Belva. Tapi, kita minimal tahu, di Ruangguru PTE. LTD, Belva hanya memegang saham biasa (common stock). Bukan preference stock. Hak keduanya tentu berbeda. Dalam hal suara, pembagian dividen, dan sebagainya. Di atas Ruangguru PTE. LTD, ada prinsipal lagi (holding company).

Pada 26 Desember 2019 General Atlantic  menginjeksi US$150 juta (Rp2,3 triliun) ke Ruangguru. Lihat General Atlantic Singapore RG PTE. LTD. Modalnya terdiri dari common stock sebanyak 24.734.000 lembar senilai US$24.734.000. Preference stock sebanyak 49.469.000 lembar senilai US$49.469.000.Direksinya ada dua orang: Izkandar Edward Heylett (Malaysia) dan Ong Yu Huat (Malaysia). Keseluruhan sahamnya (common dan preference) dikuasai General Atlantic Singapore Fund PTE. LTD.

Siapa sebenarnya General Atlantic ini?. Menurut Crunchbase, dia adalah perusahaan investasi yang berkantor di New York, AS. Dia telah menanam investasi di 242 perusahaan/start-up, termasuk Ruangguru.Penghimpunan dana baru sekali melalui General Atlantic Investment Partners 2017 pada 5 April 2018. Besarnya US$3,3 miliar (Rp51,4 triliun).

Jadi dana US$150 juta yang disuntikkan ke Ruangguru itu cuma 4,5% saja dari kekuatan modal dia sebenarnya. Jika kita cek lagi siapa itu General Atlantic Investment Partners 2017 di United States Securities and Exchange Commision dalam “Notice of Exempt Offering of Securities”.Yurisdiksinya di Delaware, AS. Nama CEO and Managing Director of the Managing Member of General Atlantic Investment Partners 2017 adalah William Ford. Dan masih banyak nama lain tercatat di situ.

Kalau kita lihat formulasinya, ini seperti  jualan ‘kertas’ kepada  ke investor lain. Nilai yang ditawarkan adalah US$3,289 miliar. Komisi penjualan (sales commision) US$700 ribu.Sampai di sini saja, kita akan pusing. Terlalu banyak cangkang untuk menutupi siapa sebenarnya pengendali Ruangguru. Terlalu rumit untuk menelusuri pola transaksinya. Itu semua ada arranger-nya. Ada orang-orang yang memang biasa berkecimpung di situ.

Sampai akhirnya pada Desember tahun lalu, ketika General Atlantic dikabarkan akan menginjeksi Ruangguru US$150 juta (dalam putaran pendanaan sebelumnya investor seperti Venturra Capital/Grup Lippo, UOB Venture, East Venture sudah mengucurkan dana ke Ruangguru), muncul berita di media massa: valuasi Ruang Guru diperkirakan tembus Rp7 triliun!

Entah bagaimana hitungannya. Tapi, opini publik perlu dihembuskan agar seolah olah benar demikian kenyatannya. Agar timbul spekulasi sebab dimana ada spekulasi, di situ ada bisnis.Sebuah start-up yang baru berdiri 2013, tiba-tiba valuasinya Rp7 triliun. Naik drastis dari 29% dari modal dasar yang tertulis dalam akta.

Luar biasa bluff-nya. Tanpa pernah kita tahu bagaimana dan berapa income sebenarnya yang riil, bagaimana fundamental keuangannya, apa saja risiko bisnisnya.Terus, dari mana Rp1 triliiun valuasi surat berharga Belva itu? Jika valuasi Rp7 triliun itu dibandingkan dengan kepemilikan saham biasa Belva di Ruangguru PTE. LTD, berarti kepemilikan Belva 19%. Tapi, dia bilang kekayaannya Rp5 triliun, Rp10 triliun dan lebih tinggi lagi, juga bisa saja.

Sekarang Belva bisa berkata kekayaannya Rp1 triliun. Lain waktu dia bisa digempur delusi oleh partner-partnernya sampai tinggal 0% dan pada akhirnya ‘anak bangsa’ bisa berakhir sebagai karyawan biasa di perusahaan yang dia dirikan sendiri.

Valuasi adalah persepsi. Belum tentu riil bisnisnya (income-expense) sebesar itu.Di situlah media berperan untuk menggelembungkan persepsi. Di situlah makelar-makelar investasi bermain. Bayangkan jika Rp5,6 triliun uang negara dialirkan—melalui klik tangan peserta prakerja—-kepada perusahaan yang struktur permainannya seperti ini.

Kiranya , bukan hanya Ruangguru yang melakukan pola bisnis seperti ini. Sebagian besar dari 8 platform digital yang terlibat dalam prakerja, diduga mempunyai pola permainan yang sama. Jadi jangan uang negara dimanfaatkan untuk menggelembungkan valuasi korporasi ditengah tengah pandemic virus corona.

Terkait tudingan Ruangguru milik asing, Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah menilai jika polemik status perusahaan asing Ruangguru bisa dibawa ke pengadilan. Pasalnya proyek pemerintah harus didukung oleh perusahaan asli Indonesia.“Memang katanya milik Singapura tapi faktanya belum ada yang berani gugat. kalo memang itu punya Singapura laporin aja ke pengadilan,” katanya

Menurutnya banyak peraturan pemerintah atau dasar hukum yang menyatakan jika pihak asing tidak boleh terlibat dalam proyek yang dilakukan pemerintah. Artinya jika ada bukti bahwa Ruangguru adalah perusahaan asing, maka bukti tersebut bisa dibawa ke pengadilan untuk ditindaklanjuti.

“Dasarnya adalah proyek pemerintah tidak boleh pihak asing. Inikah proyek pemerintah bukan proyek swasta gitu. Sebenarnya ga boleh karena penyelenggara pelaksana harus dari perusahaan anak negeri. Tapi sekali lagi jangan prasangka-prasangka,” saran Trubus sebagaimana dimuat www.surabayapagi.com.

Dengan alasan bahwa banyaknya pengusaha lokal yang terpaksa memberhentikan aktivitas perusahaannya dan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang besar-besaran di masa pandemi ini, tidak seharusnya pula perusahaan asing bisa menyelinap  masuk untuk mengeruk keuntungan dari dana APBN. Pun jika harus dipaksakan program ini tetap berjalan, ada banyak perusahaan startup di Indonesia yang bisa dioptimalkan daripada melibatkan pihak asing dalam program kartu pra-kerja.

Hal ini tentu membuat pikiran tak menentu bahwa generasi milenial menjadi agen asing untuk mengeruk keuntungan di Indonesia pada saat bencana. Jalan yang dipilih Belva untuk mundur dari staf presiden Jokowi hanyalah satu sikap populis untuk mendapatkan banyak pujian tepuk tangan. Dibalik itu ia justru terlibat konflik kepentingan dalam menjembatani masuknya perusahan asing dalam proyek tanpa tender transparan yang menggerus dana APBN.

Kartu Prakerja “Bisnis Elit”, Yang Berpotensi Jadi Megakorupsi BLBI

Jika tidak hati-hati, anggaran biaya pelatihan program Kartu Prakerja Presiden Jokowi sebesar Rp5,6 triliun akan menjadi bom waktu. Diperkirakan akan meledak besar di kemudian hari.

Mantan Direktur Yayasan LBH Indonesia sekaligus Wartawan Senior, Agustinus Edy Kristianto seorang pelaku usaha startup informasi digital menilai, karena tingginya nilai uang di balik program, skandal ini, bisa saja mirip kasus BLBI yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.

"Kita sedang menyimpan bom waktu, yang akan meledak sewaktu-waktu. Masyarakat tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya, apa itu Prakerja," ujar Agustinus dalam Indonesia Business Forum (IBF) tvOne, Minggu, 26 April 2020.Pendapatnya tersebut juga ditulisnya di akun Facebook pribadinya, Kamis (21/4). Ia menilai Program Kartu Prakerja adalah ‘bisnis’ yang memanfaatkan derita rakyat miskin di tengah pandemi Covid-19.

Menurut Agustinus, Rp5,6 triliun, merupakan uang yang dianggarkan untuk peserta kartu Prakerja dengan rincian Rp1 juta untuk 5,6 juta orang, dibagi 30 gelombang, atau Rp200 ribu per orang. Hanya, anggaran itu bukanlah dana tunai, melainkan saldo rekening virtual yang hanya bisa digunakan peserta untuk membeli video pelatihan dalam jaringan (daring) melalui start up pelaksana program pelatihan.

Agustinus juga mengemukakan, secara garis besar, anggaran Rp5,6 triliun hanya sekadar melintas di rekening peserta Prakerja, dan sudah dipastikan pada akhirnya akan menjadi uang yang dimiliki platform-platform pelatihan seperti Ruangguru.

Agustinus juga menyoroti dicairkannya anggaran Rp5,6 triliun oleh pemerintah hanya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan platform-platform penyedia pelatihan daring Prakerja."Duit Rp5,6 triliun, keluar hanya berdasarkan perjanjian kerja sama. Apa bedanya dengan BLBI waktu itu? Keluar hanya lewat PKS. Pelatihannya belum dilakukan pun, duit sudah bisa cair," pungkasnya.

Menanggaopi kasus Belva dengan Ruanggurunya, tokoh nasional, yang juga mantan aktivis Rizal Ramli mengatakan bahwa biasanya penjahat kerah putih itu memiliki wajah yang cakep, atau ganteng, cantik. Mereka berpenampilan klimis dengan dibalur wewangian yang khas.

Dia mengatakan, dugaan kasus Ruangguru,  adalah kolusi korupsi atas kue stimulus Covid-19 yang dilakukan para pejabat, elite politik dan staf khusus Istana. “Itu menunjukkan masih berlanjutnya kejahatan kerah putih oleh orang-orang yang ganteng-ganteng, cantik cantik dan wangi-wangi, dan telah jadi berita yang membanjiri masyarakat dan menimbulkan krisis kepercayaan pada pemerintahan Jokowi,” ujar Menko Perekonomian di era Presiden Gus Gur itu, di Jakarta, Senin (20/4).

Pada masa pemerintahan sebelumnya juga terjadi hal sama. Rizal Ramli memberi contoh para pelaku skandal Bank Century, yang merugikan negara hingga Rp 6.7 Trilyun. Bang RR, panggilan Rizal Ramli, mengatakan kasus Bank Century juga merupakan sebuah kejahatan kerah putih, yaitu sebuah tindak kecurangan yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja pada sektor pemerintahan maupun sektor swasta, yang memiliki posisi dan wewenang untuk dapat mempengaruhi suatu kebijakan dan keputusan.

Menurut Menko Kemaritiman pada jilid pertama Presiden Jokowi itu, di Indonesia kejahatan seperti itu banyak, namun pelakunya selalu lolos. “Para pelakunya wangi-wangi, parlente, cantik-cantik, dan mereka harus bertanggung jawab di muka hukum,” ujarnya seperti dikutip Kontroversi.com.

Karena itu, Rizal Ramli meminta semua pihak untuk terus mengawasi kinerja pemerintah apalagi di masa sulit seperti ini. “Kita harus terus mengawasi pemerintah jangan sampai uang triliunan yang digelontorkan untuk program memberantas Covid-19 itu menguap begitu saja. Pada akhirnya rakyat kecil yang harus mendapat getahnya,” ujarnya.

Beberapa Catatan

Terkuaknya skandal  kartu prakerja yang melibatkan perusahaan milik mantan staf khusus Presiden Belva Devara memberikan informasi kepada kita mengenai banyaknya upaya penyelewengan jabatan ditengah pandemic virus corona dimana kasus ini adalah salah satu diantaranya. Dengan terkuaknya skandal ini ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan kita bersama :

1. Skandal Kartu PraKerja ini tentu akhirnya memuat sisi gelap pemerintah yang harusnya diungkap ke publik. Pemerintah seharusnya angkat suara menjelaskan titik terang mengapa Ruang Guru terpilih menjadi mitra Kartu PraKerja. Berapa perusahaan yang menjadi kandidat, apa indikator dari keputusan pemerintah dan apa kriteria yang menentukan suatu perusahaan layak menjadi mitra kartu prakerja ini. Duduk perkara ini seharusnya dijelaskan langsung oleh pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Bukan malah sebaliknya, dijawab sendiri oleh Belva dengan kemunduruan dirinya dari Stafsus Presiden.
2. Mundurnya Belva memang patut diapresiasi sebagai wujud panggilan moral untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ditengah kondisi banyak pejabat yang tidak mau mundur meskipun telah jelas kesalahannya. Namun mundur saja tentunya tidak cukup. Ia juga harus berani menolak tawaran pemerintah yang telah menunjuk perusahaanya sebagai mitra Kartu Prakerja. Hitung-hitung sebagai sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan konsistensi dari nilai-nilai yang diyakininya benar. Kalau ini tidak dilakukan, Pemerintah bisa memutus kontrak Ruang Guru sebagai mitra kerja pemerintah karena prosesnya menyalahi ketentuan. Dengan begitu paling tidak nama baik Belva dan nama pemerintah bisa sedikit pulih, tidak terjun bebas.
3. Jika ternyata terbukti bahwa perusahaan Ruangguru adalah milik asing maka perlu dilakukan langkah tindak selanjutnya. Karena banyak peraturan pemerintah atau dasar hukum yang menyatakan jika pihak asing tidak boleh terlibat dalam proyek yang dilakukan pemerintah. Artinya jika ada bukti bahwa Ruangguru adalah perusahaan asing, maka bukti tersebut bisa dibawa ke pengadilan untuk ditindaklanjuti.
4. Mundurnya Belva tentunya tidak menghilangkan aspek pidana yang diduga telah dilakukannya yaitu terkait dengan dugaan adanya penyalagunaan wewenang dan nepotisme. Dalam hal ini aparat penegak hukum perlu bergerak menyelidikinya sejauhmana pelanggaran hukum yang telah dilakukannya. Presiden Jokowi perlu memberikan ruang yang seluas luasnya kepad aparat penegak hukum untuk mengungkap skandal ini supaya menjadi jelas duduk perkaranya.
5. Sejatinya keberlanjutan Program Kartu Prakerja perlu dikaji kembali mengingat korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) saat ini membutuhkan dana tunai untuk kebutuhan hidup dan keperluan mereka sehari-hari. Pun di masa pandemi COVID-19 yang masih penuh ketidakpastian tentu pelatihan online sesuatu yang mubazir dan tidak terlalu perlu dilaksanakan.Dana tersebut bisa dialihkan menjadi dana Bantuan Langsung Tunai atau BLT. Karena saat ini, bantuan tersebutlah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, dampaknya juga akan lebih banyak. Salah satunya yakni dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat.
6. Kami sendiri sebagai wakil rakyat akan berusaha untuk mendorong agar skandal kartu prakerja ini bisa diiungkap lebih mendalam melalui pembentuk Pansus di DPR. Sehingga diharapkan akan bisa berjalan secara simultan antara penegakan hukum oleh aparat terkait dan penyelidikan mendalam melalui Pansus di DPR. Tujuan utama adalah menyelamatkan uang rakyat yang berjumlah triliunan, jangan sampai uang itu menjadi lahan bancakan bagi para pejabat yang aji mumpung memanfaatkan situasi ditengah pandemic virus corona.

Demikian beberapa catatan yang bisa disampaikan. Kiranya sudah waktunya sekarang  untuk menggaungkan kembali  amanah reformasi yang sudah dibajak oligarki dan melenceng jauh untuk kembali ditegakkan kepada cita-cita awalnya. Semua itu demi kemaslahatan rakyat dan demi tegaknya NKRI yang  berdaulat,adil dan makmur. Semoga.