Ini Deretan Kritik Tajam Refly Harun ke Pemerintah Hingga `Ditendang`

Jakarta, law-justice.co - Di tengah gencarnya Refly Harun mengkritik pemerintah, akhirnya ia pun terlempar dari kursi Komisaris Pelindo I. Hal itu terlihat dari nama-nama baru di Pelindo I yang diumumkan Menteri BUMN Erick Thohir ternyata tidak ada nama Refly Harun lagi.

Itu berarti Erick mencopot Refly Harun dari jabatan komisaris utama. Selain Refly, beberapa orang dari jabatan komisaris juga diganti.

Seluruhnya ada 5 orang komisaris baru di BUMN pengelola pelabuhan Sumatera Barat, Lampung, Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat.

Pengumuman 5 orang sebagai komisaris baru Pelindo I dilakukan Erick dalam video conference, Senin (20/4). Lima orang yang diangkat sebagai komisaris baru adalah: Laksdya TNI Achmad Djamaluddin: Komisaris Utama, Irjen Pol Arman Depari: Komisaris, Herbert Timbo Parluhutan Siahaan: Komisaris Independen, Ahmad Perwira Mulia: Komisaris Independen, dan Irma Suryani Chaniago: Komisaris Independen.

Laksdya TNI Achmad Jamaluddin saat ini menjabat sebagai Sekjen Wantannas (Dewan Ketahanan Nasional) dan juga sebagai wakil ketua Gugus Tugas COVID-19. Irjen Pol Arman Depari saat ini menjabat Wakil Kepala BNN (Badan Narkotika Nasional).

Sedangkan Timbo Siahaan merupakan mantan komisaris independen PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Dengan pengangkatan 5 komisaris baru ini, maka saat ini Pelindo I memiliki 6 komisaris. Selain lima orang di atas, ada seorang komisaris lama yang masih dipertahankan, yaitu Winata Supriatna.

Refly Harun dikenal sebagai pakar hukum negara lulusan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta pada 1995. Kemudian ia meraih gelar LLM dari University of Notre Dame, Amerika Serikat. Dia pernah ditunjuk Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Mahfud MD, sebagai Ketua Tim Anti-Mafia Mahkamah Konstitusi.

Pria kelahiran Palembang 50 tahun lalu itu, juga pernah menjadi Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara. Refly pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Dia diangkat pada 18 Maret 2015, kemudian dicopot dari jabatan itu pada 5 September 2018. Dua hari kemudian, Menteri BUMN saat ini, Rini Soemarno mengangkatnya sebagai Komisaris Utama Pelindo I.

Beberapa Suara Kritik

Refly Harun memang terkenal kritis. Beberapa waktu lalu, ketika Said Didu berseteru dengan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Refly Harun ikut berkomentar kritis khususnya kepada Luhut.

Dalam kasus ini Luhut marah dengan video yang membuat pernyataan Said Didu: “Luhut Hanya Pikirkan Uang, Uang, dan Uang”.

Dalam video tersebut, Said menyinggung penanganan virus corona di Indonesia dan mengkritik persiapan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru yang masih terus berjalan di tengah wabah.

Hal itu mendapat reaksi Luhut yang meminta Said Didu meminta maaf dan meluruskan kembali pernyataan dalam video itu dalam kurun waktu 2x24 jam, terhitung Jumat (3/4). Hal ini disampaikan juru bicara Luhut, Jodi Mahardi.

Menghadapi kasus itu, Refly Harun mengingatkan bahwa kritik itu merupakan risiko jabatan.

"Pejabat-pejabat publik, walau sekarang ada UU ITE dan KUHP, harus paham risiko yang diambil, dihadapi, ketika mengatakan bersedia jadi pejabat publik," kata Refly dikutip dari channel YouTube-nya.

Refly Harun juga mengkritik tentang kemungkinan penerapan darurat sipil oleh pemerintah. Ia menilai pemerintah salah kaprah dalam rencana penerapan darurat sipil demi menekan penyebaran corona. Ia menyatakan, tujuan darurat sipil di UU Keadaan Bahaya dengan darurat kesehatan di UU Kekarantinaan Kesehatan berbeda.

Darurat sipil, kata Refly, bertujuan mengembalikan tertib sosial di masyarakat. Darurat sipil diterapkan ketika terjadi kekacauan dalam aspek keamanan dan pertahanan. Sedangkan tujuan darurat kesehatan, yakni mengembalikan kesehatan masyarakat seperti sebelum adanya wabah.

Refly Harun juga menilai pemerintah menghindari lockdown karena tak ingin menanggung kebutuhan dasar masyarakat selama karantina.

"Kalau menyuruh orang di rumah, katakanlah mau menerapkan karantina wilayah. UU Kekarantinaan (Kesehatan) mengatakan pemerintah pusat harus bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dan hewan peliharaan di daerah karantina itu. Nah ini sepertinya pemerintah mau hindari," ujar Refly, 23 Maret lalu.

Refly Harun juga menilai bahwa PSBB tidak efektif dalam menekan laju penyebaran virus corona. Menurut dia, seharusnya opsi yang dipilih ialah lockdown. Dengan lockdown, pemerintah diwajibkan memenuhi kebutuhan masyarakat yang wilayahnya di karantina.

Mekanisme pengajuan PSBB sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tak luput dari kritik. Birokrasinya terlalu berbelit.

"Masa musuh di depan datang kita rapat dulu atau ajukan izin untuk bertindak. Ini kita menghadapi musuh yang tidak kelihatan, kita enggak tahu siapa yang kena siapa yang enggak," ungkap dia.

Refly Harun juga menilai langkah pemerintah dalam menetapkan wabah virus corona sebagai bencana nasional ini telat.

"Kalau mau jujur, telat, tapi mau apa lagi. Lebih baik telat daripada tidak, karena musuhnya masih banyak, terus berkembang dan berkeliaran. Kita bukan hadapi kondisi kalau telat, expired. Ini kan enggak expired, ancaman masih besar dan tinggi," ujar dia.

Meski demikian, Refly bersyukur Presiden Jokowi akhirnya menganggap wabah virus corona sebagai kondisi yang perlu ditangani serius. Ia berharap dengan status bencana nasional, pemerintah bisa bertindak lebih berani dengan memfokuskan segala lini agar pandemi ini cepat tuntas.

Polemik staf khusus Presiden Jokowi pun tak luput dari perhatian Refly Harun. Ia mengkritik Stafsus Andi Taufan Garuda Putra terkait surat berkop Sekretariat Kabinet yang dikirimnya ke seluruh camat se-Indonesia. Menurut Refly Harun, perbuatan Andi Taufan jelas konflik kepentingan.

"Sayang sekali, Andi Taufan dalam hal ini tidak bisa menjunjung etika. Saya bisa memaklumi, mungkin karena masih muda, karena dia staf milenial walaupun sudah 33 tahun. Tapi jangan lupa, dia sedang menduduki jabatan strategis, dia ada di lingkar dekat kekuasaan," kata Refly Harun dalam akun Youtubenya, Kamis (16/4).

Ia pun menyarankan Andi Taufan mundur dari jabatan stafsus. Sebab, kesalahan yang dibuatnya tak bisa ditolerir.

Refly turut pula mengomentari stafsus Adamas Belva Syah Devara terkait keterlibatan Ruangguru dengan Skill Academy dalam program Kartu Prakerja. Ruangguru merupakan startup yang dimiliki Belva.

Refly menyarankan dua pilihan kepada Belva. Pertama, Belva mundur dari jabatan Stafsus Presiden dan bisa berbisnis seperti sedia kala. Kedua, Belva tetap menjabat sebagai Stafsus namun Ruangguru tidak ikut dalam program Kartu Prakerja.

"Tidak sulit, tinggal Anda memutuskan. Tidak perlu ditanyakan ke siapa pun termasuk ke Presiden Jokowi. Karena bisa jadi hal itu membuat presiden dalam posisi dilema," kata dia. (teropongsenayan).