Soal Polemik Stafsus Millenial Jokowi, Sandiaga Uno Buka Suara

Jakarta, law-justice.co - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno mengaku prihatin dengan polemik potensi adanya konflik kepentingan yang menyeret Staf Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, kata dia, kepercayaan terhadap pemerintah menjadi hal yang sangat penting terlebih di tengah penanganan pandemi Covid-19 saat ini.

"Polemik Stafsus Pak Jokowi ini, ya saya sangat prihatin ya," kata Sandiaga melalui pesan suara, Sabtu, 18 April 2020.

Sandiaga mengatakan mungkin saja niat Stafsus Jokowi baik. Mereka, kata dia, adalah para pengusaha muda yang sukses di bidang start up dan memiliki kinerja luar biasa membangun unicorn.

Meski begitu, Sandiaga mengingatkan ada standar tinggi yang diperlukan pejabat publik untuk memastikan tak ada benturan kepentingan. Politikus yang juga pengusaha ini pun bercerita, ia pernah mengalami hal serupa saat menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

"Memang kita harus memastikan bahwa tidak ada potensi benturan kepentingan dan informasi itu disampaikan secara transparan, akuntabel, responsible, independen, dan juga penuh dengan keadilan atau fairness," ujar dia.

Sandiaga mengatakan, saat ini pemerintah memerlukan kepercayaan publik terkait penanganan Covid-19. Maka dari itu pemerintah juga harus memiliki kredibilitas tinggi.

Sandiaga juga menyinggung sejumlah survei menyebutkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah masih terhitung tinggi. Ia berujar jangan sampai kepercayaan publik itu dicederai dengan adanya potensi konflik kepentingan yang banyak dipertanyakan publik.

"Mari kita sama-sama menjaga trust level yang tinggi kepada kebijakan pemerintah dan kita juga sama-sama saling mengoreksi, tidak perlu terlalu saling menjatuhkan," ucap Sandiaga.

Dua Stafsus Presiden Jokowi tengah disorot karena dianggap memiliki konflik kepentingan dalam program-program pemerintah. Keduanya ialah Adamas Belva Syah Devara dan Andi Taufan Garuda Putra.

Belva disorot lantaran perusahaan miliknya, Ruangguru menjadi salah satu aplikator pelatihan online yang merupakan bagian dari Program Kartu Prakerja. Ruangguru adalah satu dari delapan vendor yang ditunjuk langsung oleh pemerintah tanpa melalui lelang.

Belva menjelaskan ia tak terlibat dalam penunjukan tersebut. Dia juga menyatakan siap mundur jika ada konflik kepentingan terkait penunjukan itu.

Adapun Taufan dikritik karena menyurati camat se-Indonesia. Dalam surat berkop Sekretariat Kabinet dengan atribusi Staf Khusus Presiden itu, Taufan meminta para camat mendukung perusahaannya, PT Amartha Mikro Fintek, dalam program Relawan Desa Lawan Covid-19.

Taufan meminta maaf karena menimbulkan kegaduhan dan menarik surat itu. Ia mengklaim perusahaannya bergerak atas dasar kemanusiaan tanpa menggunakan anggaran negara. (tempo.co).