Atasi Corona, Warga Jepang Lebih Percaya Gubernur daripada Pusat

Jakarta, law-justice.co - Tingkat dukungan masyarakat terhadap kinerja Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dalam menangani wabah virus corona menurun drastis.

Sebuah survei yang dilakukan suratkabar Sankei dan jaringan televisi FNN (Fuji News Network) yang dirilis Senin menunjukkan, ketidaksetujuan publik terhadap cara Abe menangani pandemik meningkat 25,1 persen dari Maret lalu menjadi 64 persen.

Penurunan tingkat dukungan itu sangat tajam, mengingat pada akhir Maret lalu, mayoritas masyarakat Jepang masih berpihak pada Abe. Banyak responden yang disurvei menyatakan, Abe bersikap lambat dan tidak kompeten.

Perhatian publik Jepang kini mengarah ke Gubernur Tokyo Yuriko Koike, yang dinilai sebagai satu-satunya politisi yang berani mengambil sikap tegas menentang kebijakan pemerintah pusat terkait penanganan virus corona.

Sementara pemerintah pusat terkesan ragu mengambil langkah-langkah tegas dalam penanganan virus corona karena mengkhawatirkan terjadinya pukulan ekonomi hebat, politisi perempuan yang pernah disebut-sebut sebagai calon PM mendatang ini malah gencar menyuarakan pembatasan bergerak terhadap warga Tokyo, termasuk penutupan bisnis-bisnis yang dianggap tidak esensial.

Sikap tegas Koike itu bahkan mendorong sejumlah gubernur lain mengambil tindakan serupa meski pemerintah pusat menginstruksikan mereka untuk menunggu.

Abe baru menyatakan keadaan darurat Selasa lalu, beberapa hari setelah didesak Koike. Abe dan Koike bahkan sempat berselisih mengenai luasan dan waktu penutupan bisnis-bisnis.

Keputusan Abe itu memberi gubernur-gubernur di Tokyo dan enam prefektur lainnya wewenang legal untuk meminta warga tinggal di rumah dan bisnis tutup, namun tidak dikenai hukum atau denda jika melanggar.

Hingga Selasa (14/4/2020), 7.411 terinfeksi 7.645 virus corona dan 143 kematian, dengan lebih dari 2.000 kasus di antaranya berada di Tokyo.(okezone)