Saat DPR Tak Mengajak Demokrat dan PKS Dalam Struktur Satgas Covid-19

Jakarta, law-justice.co - Tidak ada perwakilan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai Demokrat dalam Satuan Tugas Lawan Covid-19 yang dibentuk DPR guna merespons pandemi virus corona (Covid-19).

Dalam surat terkait susunan satgas, tercantum nama Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad sebagai Koordinator. Anggota Komisi III DPR Arsul Sani membenarkan surat tersebut.

Kemudian ada Anggota Fraksi Partai Nasdem Ahmad Sahroni sebagai Wakil Koordinator Satgas serta Anggota Fraksi Partai Gerindra Putih Sari sebagai Kepala Staf dan Sekretaris.

Di bagian Dewan Pengawas, Ketua DPR yang merupakan bagian dari Fraksi PDIP, Puan Maharani, menempati jabatan Ketua. Sementara Aziz Syamsuddin dari Golkar, Rachmat Gobel dari Nasdem, dan Arsul Sani dari PPP menjadi Anggota Dewan Pengawas.

Deputi di sebelas bidang diisi Adies Kadir (Golkar), Amir Uskara (PPP), Sari Yulianti (Golkar), Emanuel Mekindes Lakalena (Golkar) Wihadi Wiyanto (Gerindra), dan Arteria Dahlan (PDIP).

Ada pula Habiburokhman (Gerindra), Ahmad Rizki Sadiq (PAN), Faisol Reza (PKB), Mochamad Nabil Haroen (PDIP), dan Fauzi H. Amro (Nasdem).

Arsul mengonfirmasi memang tidak ada perwakilan Demokrat dan PKS dalam satgas itu. Namun menurutnya ketiadaan perwakilan dua partai itu bukan karena posisi politik terhadap pemerintahan.

Susunan Satgas, kata dia, hanya dibuat para inisiator. Sebab Satgas ini inisiatif orang per orang lintas fraksi yang terbuka bagi siapapun.

"Yang jelas Satgas ini bukan alat kelengkapan DPR. Jadi soal orangnya tidak terkait dengan representasi fraksi," kata Arsul melalui pesan singkat Senin (13/4).

Arsul mempersilakan jika Demokrat atau PKS ingin mengirimkan wakilnya. Dia bilang siapapun bisa bergabung dengan menghubungi Koordinator Satgas Dasco.

Terpisah, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengkritik susunan Satgas. Dia mempertanyakan alasan PKS tak dilibatkan dalam badan itu.

Namun Jazuli tak mau ambil pusing. Dia menyampaikan Fraksi PKS telah memulai aksi nyata menangani corona lebih dulu lewat pemotongan gaji sejak Maret 2020. Dia juga mengapresiasi langkah pembentukan satgas tersebut.

"Iya, tidak masuk dan kita enggak tahu juga dasar pembentukannya serta mekanismenya. Kayaknya juga, mungkin itu satgas koalisi kali, bukan satgas DPR," ucap Jazuli kepada wartawan, Senin(13/4).

Senada, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan juga mengatakan partainya telah melakukan aksi lebih dulu. Dia tidak mau terlalu mempermasalahkan pembentukan satgas.

"Bagi kami yang terpenting kami (Partai Demokrat) sudah jalan. Sudah terjun langsung. Nah yang kedua, dalam keadaan seperti ini kita harus menggalang persatuan dan kesatuan sama-sama," ucap Syarief kepada wartawan, Senin (13/4). (CNNIndonesia).