Kepala Daerah Harus Ambil Alih Komando karena Corona Makin Masif

Jum'at, 10/04/2020 17:46 WIB
Anies Baswedan vs Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 (Tribunnews)

Anies Baswedan vs Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 (Tribunnews)

Jakarta, law-justice.co - Wabah virus corona atau Covid-19 di Tanah Air makin masif. Jumlah penderita dan pasien yang meninggal terus bertambah signifikan.

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Hugua, menilai perlu ada strategi mitigasi yang tersistematis dan terstruktur hingga ke tingkat desa dalam menghadapi wabah corona.

Ketua Ikatan Saudagar Muslim Indonesia Sulawesi Tenggara ini mengatakan, perlu ada kecermatan dan kecepatan semua kepala daerah dalam merealisasikan kebijakan pemerintah pusat.

"Pemerintah pusat sudah mengeluarkan keputusan tegas bahwa Indonesia darurat kesehatan pada akhir Maret 2020 lalu, tinggal bagaimana para gubernur, bupati dan wali kota menerjemahkan kebijakan tersebut untuk mengambil alih komando di daerahnya masing-masing," ujar Hugua dalam keterangannya, Jumat (10/4/2020).

Menurut Hugua, dalam wabah corona seperti sekarang ini, pemangku kebijakan jangan sampai menunggu jatuh korban. Saat ini adalah waktu yang tepat bagi pemerintah untuk mengambil langkah cepat dan tepat.

"Jangan menunggu banyak kasus dan korban berjatuhan baru ambil langkah. Itu pasti dan pasti sudah terlambat karena yang ketahuan terinfeksi satu orang tapi ia sudah menularkan beberapa orang keluarga atau sahabatnya sebelum ia diisolasi," kata Hugua.

Maka itu, menurutnya, pertambahan kasus selalu mengikuti deret ukur hingga mencapai puncak kurva. Dia mencontohkan di Sulawesi Tenggara, hingga 8 April 2020, sudah 10 orang yang positif terinfeksi virus corona.

"Jika semua penduduk diadakan rapid test, maka jumlahnya bisa lebih banyak. Jadi Sultra sudah diambang darurat mesti pemda sudah mengambil langka tegas," katanya.

Tentunya, kata mantan Bupati Wakatobi itu tetap mengingatkan semua kebijakan harus melalui prosedur, seperti meminta status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dari Menteri Kesehatan. Kemudian dilanjutkan dengan keputusan gubernur atau bupati untuk menindak lanjutinya pada tingkat lokal.

Selain itu, Hugua mengingatkan agar pemda segera membentuk pusat isolasi di tingkat provinsi dan kabupaten, termasuk di kecamatan. Termasuk di wilayah kepulauan yang sulit jangkauannya dengan rumah sakit rujukan.

"Fungsinya adalah sebagai tempat pemeriksaan dan penanganan awal pasien sebelum yang bersangkutan dirujuk ke rumah sakit atau diisolasi mandiri di rumah masing-masing. Hal ini akan sangat membantu manajemen rumah sakit rujukan yang juga sebagai tempat penangan pasien penyakit umum lainya," tuturnya.

Di samping itu, kata Hugua, juga perlu peningkatan kapasitas aparat medis pada tingkat puskesmas terkait penanganan pasien corona, serta pembekalan tentang cara melindungi diri dengan menggunakan alat perlindungan diri (APD).

Hugua menambahkan, pelatihan tidak harus tatap muka dalam satu ruangan. "Dapat dilaksanakan secara online atau virtual yang diselenggarakan di bawah komando dinkes kesehatan provinsi," katanya.

Hal yang tidak kalah penting, kata Hugua, adalah ketersedian obat-obatan akibat dari infeksi yang ditimbulkan oleh virus ini pada tingkat puskesmas.

Selain itu, dia juga mengimbau kepada LSM dan kelompok masyarakat untuk bersama pemerintah daerah bergotong royong menghimpun sumber daya guna bersama menangani wabah Covid-19.(wartaekonomi)

 

 

(Gisella Putri\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar